Kapolres Subulussalam AKBP Muhammad Yusuf  S,i,k. Menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini  bertujuan untuk membantu  memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah kota Subulussalam sekaligus menumbuhkan kepedulian dan solidaritas antar sesama, melalui kegiatan Donor darah ini kami dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan serta menjadi wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat.

Selain sebagai bentuk bakti kesehatan kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat sinergitas antara polri dengan berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkan kepedulian sosial ujarnya.

Kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan lancar serta menerima antusias yang tinggi daripada peserta, dengan semangat hari Bhayangkara yang ke 80 Polres Subulussalam berkomitmen untuk terus hadir serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat dan humanis.

Disamping itu, atas dilantiknya Asrul Sani sebagai sekda definitif, Bahagia Maha merupakan tokoh masyarakat serta tokoh pemekaran kota Subulussalam menitipkan harapanya untuk segera berbenah diri dalam tugas sebagai sekda maupun seorang ASN, maupun tentang pengelolaan keuangan pemerintah, yang diketuai bersama masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan.

Kata Bahagia Maha tepat hari ini 15/6/2026 usia pemko Subulussalam 19 tahun, sebagai mana cita-cita para pejuang terdahulu bahwa lahirnya pemko untuk memperpendek rentang kendali dan mempermudah layanan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, dimana selama ini kita masih terhubung dengan pemerintah kabupaten Aceh Singkil yang berjarak hingga 70 km sejak tahun 1999 hingga 2007. Alhamdulillah pasca pemekaran kota Subulussalam rakyat merasa senang dan telah mengurangi biaya pengurusan administrasi ujar beliau.

Bahagia Maha juga menyampaikan beberapa harapanya kepada sekda yang baru dilantik sebagai pejabat defenitif berikut poin poin 

Segera menata ulang serta memfasilitasi tata ruang ( RT/RW ) agar seluruh infestor yang masuk harus mempedomani aturan tersebut juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat kota Subulussalam,

Jabatan yang masih lowong dimana diisi oleh PLT agar di tahun 2026 ini sudah didefinitifkan melalui proses lelang jabatan pimpinan Pratama, serta memprioritaskan pangkat yang cukup dan punya da matang pengalaman,

Segera membentuk tim pemilihan kepala Kampong yang dimana saat ini banyak diduduki PJ supaya pejabat defenitif dijabat hasil dari pemilihan masyarakat.

Mendata mahasiswa kita yang kuliah di perantauan agar dapat dicarikan beasiswa guna meringankan beban orang tua mahasiswa yang kurang mampu untuk biaya mandiri,bagi yang lulusan S1 perlu di fasilitasi dengan perusahaan yang ada di pemko Subulussalam agar menerima sesuai dengan kemampuan juga keahlian mereka,Mendukung kebijakan pemerintah menertibkan tempat maksiat dan pencegahan dini bagi anak anak pemko Subulussalam yang tercinta ini. Tutupnya 

[Effriani simamora]
‎

Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis di Aceh Selatan, Senin (15/6/2026), mengatakan data terkait perekonomian tersebut penting bagi pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

"Kami berharap sensus ekonomi menghasilkan data benar akurat, lengkap dan dapat dipercaya. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang baik. Sebaliknya, jika data kurang akurat, maka kebijakan yang diambil juga tidak akan tepat sasaran," katanya.

Wakil Bupati Aceh Selatan menegaskan sensus ekonomi merupakan hal penting karena menjadi sumber data utama untuk melihat kondisi dan potensi perekonomian daerah secara menyeluruh.

Menurut dia, data dari hasil sensus ekonomi tersebut dapat diketahui bagaimana perkembangan usaha, kondisi UMKM, penyerapan tenaga kerja, serta potensi ekonomi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Aceh Selatan.

Bagi Pemkab Aceh Selatan, kata Baital Mukadis, data dari hasil sensus ekonomi tersebut berperan penting sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. 

"Data tersebut membantu pemerintah daerah dalam menyusun program yang lebih tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. 

Dengan keakuratan data, kata dia, Pemkab Aceh Selatan dapat mewujudkan daerah yang maju, produktif, dan madani. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan data berkualitas sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan.

"Kami mengingatkan petugas sensus, tugas ini bukan sekadar pekerjaan pendataan, tetapi juga membawa amanah besar. Para petugas sensus ini menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan," katanya.

Oleh karena itu, Baital Mukadis meminta petugas sensus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, kejujuran dan integritas. Sebab, data hasil sensus tersebut menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. 

"Atas nama Pemkab Aceh Selatan, kami menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik Aceh Selatan beserta seluruh jajaran yang telah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," kata Baital Mukadis.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

“Sensus Ekonomi tahun 2026 di Aceh Tengah akan menjadi bahan pertimbangan daerah dalam menentukan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai warga dirugikan karena salah data,” kata Haili Yoga di Takengon, Senin (15/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan di sela-sela Apel Siaga dan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Aceh Tengah  bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Lapangan Setdakab Aceh Tengah.

Ia menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sejalan dengan semangat Aceh Tengah sebagai Kota Kolaborasi dan Kota Wisata. Di mana Kesuksesan Sensus Ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

"Kesuksesan ini membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas hingga masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Tengah,” katanya.

Bupati menambahkan, data yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Haili Yoga juga berpesan kepada seluruh petugas agar menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab.

"Jadilah petugas statistik yang mampu membangun kepercayaan masyarakat serta menjaga kualitas data yang dikumpulkan. Saya juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, camat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," katanya.

Bupati juga mengingatkan bahwa seluruh fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan sensus merupakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik melalui kerja yang maksimal dan menghasilkan data yang akurat.

"Kita tidak ingin ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya karena data yang tidak akurat. Karena itu pastikan data yang dikumpulkan benar-benar valid. Sensus ekonomi ini adalah potret wajah Kabupaten Aceh Tengah yang akan menjadi dasar berbagai kebijakan pembangunan ke depan,” katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh, Minggu (14/6/2026) mengatakan bahwa letak Kota Subulussalam yang berada di wilayah perbatasan dan jauh dari pusat distribusi material membuat proses pengiriman bahan konstruksi, terutama baja dan material berat membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan daerah lain.

"Kita harus mengakui bahwa lokasi Subulussalam cukup menantang dari sisi logistik. Mengangkut material ke sini tidak mudah. Bahkan perjalanan darat menuju lokasi saja cukup berat, apalagi untuk mengangkut material konstruksi dalam jumlah besar," kata Menteri Dody. 

Ia mengaku turun langsung ke lapangan untuk mencari solusi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 2 di Kota Subulussalam, Sabtu (13/6/2026). 

Pihaknya melakukan berbagai inovasi teknis dan strategi percepatan, salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan struktur beton pada beberapa bagian bangunan guna mengurangi ketergantungan terhadap material baja yang proses pengirimannya lebih kompleks.

"Kita sedang mencari metode kerja yang lebih efektif. Beberapa titik yang semula direncanakan menggunakan baja akan kita evaluasi untuk sebagian diganti dengan beton agar pelaksanaan konstruksi bisa lebih cepat tanpa mengurangi kualitas bangunan," kata Menteri Dody. 

Dody menyampaikan secara keseluruhan progres pekerjaan Sekolah Rakyat Subulussalam menunjukkan perkembangan positif dan ia optimistis proyek tersebut dapat selesai tepat waktu. 

"Kalau melihat kondisi di lapangan, progresnya sudah sekitar 60 persen. Kita akan terus mencari cara terbaik, tercepat, dan paling efektif untuk menyelesaikan pembangunan ini. Yang terpenting bukan hanya cepat selesai, tetapi juga menghasilkan bangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang," kata Menteri Dody. 

Berdasarkan laporan pelaksanaan per 13 Juni 2026, ketersediaan material di lokasi telah mencapai sekitar 62 persen, sementara sisanya berada dalam proses pengiriman menuju Subulussalam. 

Adapun strategi percepatan juga diterapkan, mulai dari pengiriman material melalui jalur laut dan udara, penyediaan batching plant di area proyek, penambahan alat berat, hingga dukungan personel TNI. 

Sekolah Rakyat Aceh 2 Kota Subulussalam  dibangun di atas lahan seluas 6,8 hektare dengan kontraktor pelaksana PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp453,3 miliar. 

Kawasan pendidikan terpadu ini dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan dan penunjang, mulai dari gedung SD, SMP, SMA, asrama siswa, rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, lapangan mini soccer, lapangan basket dan voli, hingga fasilitas pendukung lainnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Distribusi pupuk subsidi di Provinsi Aceh berjalan tanpa kendala. Kami terus memantau distribusi pupuk di seluruh Indonesia guna memastikan distribusinya berjalan lancar," kata Zulkifli Hasan di Aceh Besar, Sabtu (13/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri Rembuk Tani yang digelar PT Pupuk Indonesia. Rembuk tani tersebut dihadiri seratus petani dari berbagai daerah di Aceh Besar

Menko menyebutkan distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Aceh Besar saat ini sudah mencapai 9.361 ton atau 42 persen dari alokasi pada 2026 sebanyak 22.472 ton.

Sedangkan distribusi pupuk subsidi secara nasional, kata Zulkifli Hasan, sudah mencapai 4,3 juta ton lebih dari alokasi pupuk subsidi pada 2026 sebanyak 9,8 juta ton atau realisasinya mencapai 44,4 persen.

"Kami diperintah Presiden mengecek distribusi dan harga pupuk setiap harinya di seluruh Indonesia. Ini untuk memastikan distribusi pupuk tidak boleh terlambat sampai ke petani karena berdampak pada produktivitas padi," katanya.

Zulkifli Hasan juga mengharapkan kepada para petani memanfaatkan pupuk subsidi dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan produktivitas hasil tanam. Pemerintah memberikan subsidi pupuk guna mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan.

"Manfaatkan pupuk subsidi ini. Dan ini untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Kalau punya lahan, tanam apa saja laku. Sektor pertanian akan menguntungkan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Zulkifli Hasan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.55 WIB. Ledakan yang disusul kebakaran di ruang mesin kapal itu menyebabkan 14 orang mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke RSUD Zainoel Abidin.

Informasi yang diperoleh dari Kapten Kapal KN Kresna, Supriyadi, mengatakan korban terbakar diperkirakan berjumlah sekitar 14 orang. Mayoritas korban merupakan taruna Politeknik Pelayaran (Poltekpel) yang sedang menjalani praktik di atas kapal.

"Korban terbakar berjumlah sekitar 14 orang, mayoritas taruna Poltekpel yang sedang praktik. Semua korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA)," kata Supriyadi kepada wartawan.

Sejumlah anak buah kapal (ABK) KN Kresna yang berada di pelabuhan ikut membantu proses evakuasi korban usai kejadian.

Para korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans untuk mendapatkan perawatan intensif.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti ledakan dan kebakaran di kamar mesin KMP Aceh Hebat 2 masih dilakukan penyelidikan.

"Saat ini kronologis kejadian masih kami tanyakan," ujar Supriyadi.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

“Total luas lahan yang terbakar kini telah mencapai kurang lebih 31,1 hektare yang tersebar di lima kecamatan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Aceh Barat Teuku Ronal Nehdiansyah kepada wartawan di Meulaboh, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan total lahan yang terdampak kebakaran tersebut di Kecamatan Kecamatan Bubon meliputi Desa/Gampong Berawang (15 hektare) dan Gampong Kuta Padang Layung (10 hektare).

Kecamatan Johan Pahlawan meliputi Desa Lapang (satu hektare) dan Desa Seunebok (0,5 hektare). Kemudian Kecamatan Meureubo meliputi Desa Ujong Tanoh Darat (titik I: 1,6 hektare dan titik II: satu hektare).

Lalu Kecamatan Samatiga di Desa Cot Seumeurueng (dua hektare) dan Kecamatan Arongan Lambalek di Desa Gunung Pulo (satu hektare).

Ia mengatakan upaya pemadaman karhutla di Kabupaten Aceh Barat hingga saat ini terus dilakukan bersama tim gabungan baik di darat maupun dengan jalur udara, sehingga kobaran api diharapkan dapat dipadamkan seluruhnya.

Meski demikian Teuku Ronal tidak menampik adanya hambatan yang dihadapi tim gabungan di lapangan, antara lain vegetasi yang rusak memicu kepulan asap tebal yang mengganggu pernapasan tim dan memperpendek jarak pandang.

Jauhnya lokasi kebakaran dan angin kencang serta akses jalan yang sulit dilalui kendaraan roda empat, menjadi tantangan bagi tim gabungan untuk melakukan upaya pemadaman api.

Untuk mendukung kelancaran operasi, BPBD bersama BNPB serta instansi terkait telah menurunkan sejumlah sarana dan prasarana seperti satu helikopter pengeboman air BNPB, dua mobil dobel kabin, satu mobil pikap Panther, satu motor trail, dan satu unit armada 014, serta tiga mesin pompa air BPBD dan satu mesin pompa dari swadaya masyarakat.

Teuku Ronal menyebut operasi tersebut melibatkan personel gabungan dari BPBD Aceh Barat, Kodim Aceh Barat, Polres Aceh Barat, Pos Damkar Woyla, Koramil dan Polsek setempat, KPH IV, UKM PK UTU, serta masyarakat di desa.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

[Effriani simamora]

Anggota DPRD Medan Binsar Simarmata mengapresiasi kerja keras tim PLN Transmisi yang terus melakukan perbaikan sistem kelistrikan di Sumatera Utara, termasuk wilayah Kota Medan, agar pasokan listrik dapat kembali pulih seperti sedia kala.

“Kita apresiasi kerja keras mereka untuk memulihkan sistem kelistrikan yang belakangan ini bermasalah karena cuaca ekstrem. Siang dan malam di tengah hujan mereka tetap bekerja untuk memperbaiki sistem kelistrikan, karena 12 tower terdampak hujan angin beberapa waktu lalu,” tegas Binsar Simarmata pada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Politisi Partai Perindo yang duduk di Komisi II DPRD Medan itu menyampaikan, gangguan sistem kelistrikan di Sumatera Utara dalam beberapa waktu terakhir dipicu cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang.

Menurut Binsar, kondisi cuaca tersebut berdampak pada kerusakan 12 tower transmisi di kawasan Galang, Sei Mangkuk.

Kerusakan tower transmisi itu kemudian berkorelasi terhadap berkurangnya kemampuan penyaluran daya listrik di sebagian wilayah Sumatera Utara.

Kondisi tersebut membuat PLN perlu melakukan pengaturan pasokan listrik secara terukur pada sejumlah wilayah terdampak.

Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara juga turut merasakan dampak dari gangguan tersebut.

Apalagi, jaringan transmisi yang terdampak merupakan bagian dari tulang punggung interkoneksi kelistrikan Sumatera.

Sejak Jumat (5/6/2026), PT PLN (Persero) telah melakukan langkah percepatan pemulihan dengan mengerahkan 154 personel PLN dan mitra kerja.

Para personel tersebut ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan tiga Tower Emergency Restoration System (ERS) sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan jaringan transmisi.

Selain personel teknis, PLN juga mengerahkan puluhan personel pendukung untuk membantu proses pekerjaan di lapangan.

Personel pendukung itu bekerja siang dan malam untuk membantu mobilisasi peralatan, pengantaran logistik, serta memastikan kelancaran pekerjaan pemulihan.

Dalam rangka mempercepat proses pemulihan, PLN turut bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sinergi tersebut dilakukan untuk memobilisasi tujuh set Tower ERS dari Jakarta, Balikpapan, dan Banjarbaru.

Seluruh peralatan Tower ERS itu telah tiba di lokasi pekerjaan pada Minggu (7/6/2026).

Pembangunan tiga Tower ERS kemudian berhasil diselesaikan pada Senin (8/6/2026).

Setelah struktur tower selesai dibangun, tim PLN langsung melanjutkan pekerjaan penarikan dan pemasangan konduktor.

Hingga Selasa (9/6/2026) malam, pemasangan konduktor untuk dua fasa, yakni fasa S dan fasa T, telah berhasil diselesaikan.

Pada Rabu (10/6/2026), pekerjaan dilanjutkan dengan penarikan konduktor fasa R serta perbaikan travers pada tower T17 dan T21.

Seluruh tahapan pekerjaan dilakukan secara intensif dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja dan ketelitian teknis.

Langkah tersebut dilakukan agar jaringan transmisi dapat segera kembali beroperasi secara optimal.

PLN terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan Sumatera Utara.

Koordinasi dengan para pemangku kepentingan juga terus diperkuat agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terukur.

Upaya tersebut menjadi bentuk komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

Pemulihan sistem kelistrikan juga dilakukan untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dan kegiatan perekonomian.

“Kita sangat berterima kasih atas kerja keras para petugas untuk memulihkan listrik di daerah kita,” pungkas Binsar Simarmata.

[Redaktur: Sandy]

Kapolres Subulussalam melalui kasat Reskrim IPTU Putu Gede Eka Purwita S.Tr.I.K.S.I.K.MH.menjelaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi no LP b/88/V/SPKT/polres Subulussalam, Polda Aceh tanggal 29/5/2026.terkait dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam perkara tersebut laporan polisi dibuat oleh ibu korban S ( 35 ) tahun sementara korban anak perempuan inisial  C A A K ( 6 ) tahun ada pun pria yang diamankan sebagai terduga pelaku S ( 51 ) tahun.setelah menerima laporan penyidik segera melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bahan keterangan, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan,tim URC satreskrim berhasil mengidentifikasi keberadaan terduga pelaku dan melakukan pengamanan dikediamannya tanpa perlawanan jelas Kasatreskrim.

Kasatreskrim menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang masih dibawah umur selain itu penyidik juga memperoleh informasi yang mengarah pada kemungkinan adanya korban lain yang saat ini masih dalam proses pendalaman. Dari hasil pemeriksaan awal terduga pelaku mengakui telah melakukan perbuatan tersebut kepada korban, penyidik masih terus mendalami seluruh fakta hukum yang berkaitan dengan perkara ini termasuk adanya korban lain, guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara professional dan sesuai ketentuan yang berlaku tambahnya.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan respons cepat tim URC satreskrim polres Subulussalam dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat khususnya terkait tindak pidana yang menyangkut perlindungan terhadap anak. Kapolres Subulussalam melalui kasat Reskrim menegaskan bahwa Polres Subulussalam berkomitmen memberikan perlindungan kepada anak serta menindak tegas setiap bentuk kejahatan seksual terhadap anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkara ini menjadi perhatian serius kami, polres Subulussalam berkomitmen menangani setiap kasus kekerasan maupun kejahatan seksual terhadap anak secara professional, transparan dan berkeadilan,kami juga memastikan hak hak korban mendapatkan perlindungan selama proses penegakan hukum berlangsung tegasnya.

Saat ini terduga pelaku telah diamankan di polres Subulussalam untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut, penyidik satreskrim terus melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi-saksi serta mempersiapkan pemberkasan perkara untuk selanjutnya dikordinasikan dengan jaksa penuntut umum. 

Polres Subulussalam mengimbau masyarakat agar meningkatkan kepedulian dan pengawasan terhadap anak anak di lingkungan masing-masing serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau menemukan adanya dugaan tindak pidana terhadap anak tutupnya.

Dua medali Emas diraih Yuni Kartika pada kelas f putri, serta Nurhalis Banurea pada kelas e putri.Raihan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi kontingen IPSI Subulussalam ditengah persaingan ketat antar daerah se Aceh Jumat 22 mei 2026, sementara itu 4 medali perak disumbangkan oleh M, Fadhil pada kelas G putra, junior Antoni Marpaung,di kelas f putra, Ridho Pranata pada kelas c putra serta Tasya Malasari Maha pada kelas a Putri, adapun 3 medali perunggu diraih oleh Iman Jumadi Akbar, pada kelas b putra serta Khairul Nizam Nerutu pada kelas a putra.

Pelatih IPSI Subulussalam Nailul Amali menyampaikan apresiasi atas perjuangan seluruh atlet dan Tim yang telah tampil maksimal selama pertandingan berlangsung, Alhamdulillah hasil ini merupakan bukti dari kerja keras para atlet muda kita mulai dari latihan serta persiapan hingga pertandingan, kami bangga karena atlet atlet kita mampu memberikan yang terbaik buat kota Subulussalam semoga kedepannya prestasi ini bisa ditingkatkan lagi ujarnya.

Ia juga berharap dukungan semua pihak guna meningkatkan pembinaan atlet pencak silat Subulussalam agar mampu bersaing ketingkat yang lebih tinggi lagi, keberhasilan ini juga didukung pelatih Dani Mutawakkil yang selama ini aktif mendampingi para atlet mulai dari persiapan hingga pertandingan berlangsung, prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda Subulussalam untuk terus mengembangkan bakatnya terutama bidang pencak silat.tutupnya. editor ( RS )

“Saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” kata Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).

Ia mengatakan penanganan kasus tersebut dilakukan setelah pihak keluarga korban melaporkan dugaan tindak pidana pelecehan anak ke Polres Aceh Barat pada Sabtu (9/5). Korban diketahui berusia 11 tahun.
 
Deno Wahyudi mengatakan pelaku diamankan setelah pihak keluarga korban mendatangi dan menyerahkan langsung terduga pelaku kepada pihak kepolisian.

“Setelah menerima laporan dari pihak keluarga korban, personel langsung melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,”
ujarnya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, awalnya orang tua korban mendapat informasi dari istrinya terkait dugaan pelecehan yang dialami anak mereka. Mendengar hal tersebut, pelapor langsung pulang ke rumah dan meminta keterangan dari korban.

Setelah mendengar pengakuan korban, keluarga kemudian memanggil terduga pelaku untuk dimintai penjelasan. Dalam proses tersebut, terduga pelaku akhirnya mengakui perbuatannya sebelum dibawa ke Polres Aceh Barat guna diproses secara hukum.

Saat ini, penyidik Satreskrim Polres Aceh Barat masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, termasuk pemeriksaan saksi-saksi serta pengumpulan alat bukti guna melengkapi proses penyidikan.

Polres Aceh Barat menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan akan menindak tegas setiap bentuk tindak pidana yang melibatkan kekerasan maupun pelecehan terhadap anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, demikian Deno Wahyudi.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kapolres Subulussalam AKBP Muhammad Yusuf , dalam keterangannya menyampaikan bahwa tertib berlalulintas harus diterapkan sedini mungkin, untuk itu pihaknya menyasar siswa sekolah mulai dari SD, SMP, SMA,di kota Subulussalam. Kepada siswa siswi sekalian agar selalu tertib dalam berlalulintas, selalu menggunakan helm ber SNI,patuhi rambu-rambu lalulintas, serta tidak mengunakan knalpot brong, yang bisa memicu kebisingan dan ketidak nyamanan pengguna jalan, untuk itu pakailah sesuai dengan standar yang telah direkomendasikan pemerintah ujar Kapolres.

Budaya tertib berlalulintas,sebagai bentuk kepedulian kita akan keselamatan diri dan juga penggunaan jalan lainnya, agar kita senantiasa selamat dijalan, untuk itu kami harapkan kepada anak-anak kami agar selalu mematuhi rambu-rambu jalan dan jangan ugal-ugalan dijalan ingat ingat,sayangi nyawamu.pungkasnya. 

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue Samsuar di Simeulue, Kamis (7/5/2026), mengatakan target tersebut disepakati antara pemerintah daerah dengan petani di kabupaten kepulauan tersebut.

"Pemerintah daerah dan petani sepakat melaksanakan penanaman padi serentak 2026 dan targetnya menjadikan Kabupaten Simeulue menjadi lumbung pangan di Provinsi Aceh," katanya.

Ia mengatakan kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah dan para petani. Tanam padi serentak pada 2026 sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan daerah.

Menurut dia, pola tanam serentak memiliki banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, tanam padi serentak juga bisa mengurangi serangan hama, menyelaraskan jadwal panen, serta menjaga kestabilan harga gabah.

"Penanaman padi serentak ini dapat meningkatkan produktivitas hasil panen. Dengan meningkatnya hasil panen diharapkan dapat memenuhi target menjadikan Kabupaten Simeulue sebagai lumbung pangan." Katanya.

Sementara itu, Bupati Simeulue Muhammad Nasrun Mikaris mengajak masyarakat mendukung gerakan tanam padi serentak ini demi mewujudkan cita-cita besar daerah yakni menargetkan kabupaten kepulauan itu menjadi lumbung pangan.

"Mari bersama-sama bergerak, menanam padi dengan semangat. Kita jadikan Kabupaten Simeulue sebagai lumbung padi modern di Provinsi Aceh," kata Nasrun Mikaris.

Menurut dia, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja sama dan komitmen semua pihak, termasuk optimalisasi potensi pertanian yang ada di daerah.

Bupati mengatakan kolaborasi antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan target tersebut serta menjamin keberlanjutan pangan di masa depan.

"Ketahanan pangan merupakan bagian dari program prioritas nasional yang sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto. Jangan sampai Kabupaten Simeulue tertinggal dari daerah lain. Semua harus kompak membuktikan masyarakat Kabupaten Simeulue mampu," kata Muhammad Nasrun Mikaris.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Dalam kesempatan panen raya ini juga turut dihadiri Wali kota Subulussalam Hj Rasyid Bancin, Kapolres M,Yusuf,S.I.K.,Wakapolres Kompol Zainudin S, PD.serta anggota DPRK Subulussalam Ardhi Yanto ujung.Para pejabat utama polres Subulussalam  terlihat juga hadir dilapangan, Kapolsek simpang kiri AKP Evijarrianto S,Ab.,Kadis UMKM Junifar S,Sos, perwakilan DPKP,juga kepada desa Bleggen mulia Ali Imran, dan pengurus kolam binaan Polres Raja.

Kegiatan panen raya ikan lele kita ini merupakan sinergitas antara Polri dengan Pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan ujar Kapolres, Beliau berharap dalam kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi khususnya dikota Subulussalam, kegiatan ini juga sebagai upaya Polres Subulussalam dalam memberikan contoh kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan produktif melalui budidaya perikanan imbuh Kapolres.

Disaat yang sama Wali kota Subulussalam juga menambahkan kegiatan panen raya ikan lele sebanyak 5000 kilogram ini menunjukkan bahwa program binaan Polres Subulussalam tersebut berjalan dengan cukup baik dan beliau berharap semoga program ini berkelanjutan ditengah masyarakat. Kedepannya kita berharap kegiatan yang serupa dapat terus ditingkatkan serta dikembangkan guna mendukung program pemerintah ketahanan pangan tandas Walikota.editor Rs

“Sosialisasi ini sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme penyaluran bantuan yang akan diterima nantinya,” kata Plt Kepala BPBD Aceh Barat, Teuku Ronal kepada wartawan, Jumat (1/5/2026).

Ia mengatakan, sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat mengetahui secara jelas proses, persyaratan serta tahapan pelaksanaan bantuan stimulan tersebut.

Teuku Ronal mengatakan, BNPB telah menyetujui sebanyak 73 unit rumah warga akan mendapatkan bantuan perbaikan di Kabupaten Aceh Barat.

Dari total seluruh rumah warga yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 73 unit, terdiri dari 24 unit rumah rusak sedang dan 49 unit rumah rusak ringan.

Ada pun besaran bantuan yang akan diterima masyarakat bervariasi yakni rumah dengan kategori rusak sedang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp30 juta per unit per kepala keluarga (KK) dan rumah rusak ringan mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta per unit per KK.

Ia menyebutkan, penyaluran dana ini akan dilakukan secara nontunai melalui rekening masing-masing penerima manfaat dan saat pihak BPBD sedang memvalidasi rekening berkoordinasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank penyalur (Himbara).

Sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat, kata dia, mekanisme pencairan dana akan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama sebesar 80 persen dan 20 persen tahap kedua akan disalurkan setelah progres perbaikan mencapai tahap tertentu.

“Dari jumlah ini, masyarakat diperbolehkan menggunakan 25 persen di antaranya untuk biaya operasional,” katanya.

Selain itu, dalam bantuan tersebut juga terdapat alokasi biaya operasional sebesar 25 persen dari pencairan tahap awal bertujuan agar masyarakat tidak terbebani.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, karena dana tersebut tidak hanya untuk bahan bangunan, tetapi juga bisa digunakan untuk biaya pengangkutan dan biaya pendukung lainnya melalui dana operasional tersebut," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap dengan adanya bantuan ini, warga terdampak bencana di Aceh Barat dapat segera memperbaiki tempat tinggal mereka sehingga layak huni.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

“Ada empat kabupaten dengan harga ayam potong mahal, melebihi HET, yakni Nagan Raya, Aceh Selatan, Simeulue, dan Aceh Tenggara,” kata Kepala Dinas Peternakan Provinsi Aceh, Safridhal di Nagan Raya, Jumat (1/5/2026).

Safridhal mengatakan, dampak dari tingginya harga jual ayam pedaging oleh pedagang, telah menyebabkan kerugian di kalangan masyarakat atau konsumen, karena harga jualnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Berdasarkan pantauan, ada yang menjual hingga Rp85.000 per ekor. Namun, harga idealnya berkisar Rp60 ribu hingga Rp65 ribu per ekor," sebut Safridhal.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga menyoroti praktik penjualan ayam pedaging atau ayam potong di Kabupaten Nagan Raya, Aceh yang belum menggunakan alat timbangan, sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, Dinas Peternakan Aceh mendorong penjualan daging ayam berdasarkan berat per kilogram menggunakan timbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Ia menegaskan Dinas Peternakan Aceh akan terus melakukan pemantauan penjualan ayam pedaging di sejumlah kabupaten/kota di Aceh, sehingga diharapkan pedagang dapat menjual dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak menyebabkan konsumen dirugikan akibat harga jual yang tidak sesuai ketentuan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Ketua DPD dua Partai Golkar ota  Subulussalam Fajri Munte menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui pertimbangan matang dengan memperhatikan dinamika organisasi serta kebutuhan regenerasi  pimpinan ditingkat pemuda.Penunjukan saudara Wandi Jabat sebagai PLT Ketua dan Sudara Reja Fahlevi PLT sekretaris AMPG merupakan langkah penyegaran organisasi yang sangat penting ini juga sebagai respon cepat atas kekosongan pimpinan yang tidak boleh berlarut larut, karena AMPG memiliki peran strategis sebagai ujung tombak kaderisasi generasi muda partai Golkar ujar Fajri Munte.

Ia menambahkan keberadaan AMPG tidak hanya sebagai organisasi sayap tetapi juga sebagai ruang pembinaan politik bagi generasi muda agar mampu memahami dinamika demokrasi, membangun kapasitas kepemimpinan serta berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Menurut Fajri, kedepannya DPD dua Partai Golkar kota Subulussalam akan lebih fokus pada penguatan kaderisasi yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan terutama dalam menjaring potensi anak muda yang memiliki kapasitas, integritas serta semangat pengabdian kepada daerah.

Kami ingin memastikan bahwa partai Golkar Subulussalam terus melahirkan kader-kader muda yang berkualitas dan sikap tampil sebagai pemimpin masa depan. AMPG harus menjadi motor penggerak dalam proses tersebut, baik melalui pendidikan politik, kegiatan sosial kemasyarakatan maupun konsolidasi organisasi hingga ketingkat paling bawah lanjutnya.

Sementara itu Wandi Jabat selaku PLT Ketua AMPG Subulussalam menyampaikan rasa terimakasih atas kepercayaan yang diberikan DPD dua Partai Golkar Subulussalam kepadanya,ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut secara maksimal dengan mengedepankan kolektif dan kolaboratif.amanah ini adalah merupakan tanggung jawab besar yang harus kami jalankan dengan penuh kesungguhan,kami akan fokus pada penguatan kaderisasi anak muda, memperluas ruang partisipasi politik bagi generasi muda serta membangun soliditas internal AMPG agar mampu menjadi organisasi yang aktif, progresif dan relevan dengan perkembangan jaman, ujar Wandi Jabat.

Kedepannya kami akan mendorong berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, produktif dan inovatif, termasuk pelatihan kepemimpinan, diskusi kepemudaan serta terlibat aktif dalam isu isu sosial kemasyarakatan,kami ingin memastikan bahwa anak muda memiliki  peran strategis dalam proses politik dan pembangunan daerah, tambahnya.

Disisi lain Reja Fahlevi,S PMK selaku PLT sekretaris AMPG Subulussalam menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus pada penguatan sistem organisasi, administrasi serta koordinasi internal guna mendukung efektivitas kerja kepengurusan AMPG kedepannya. Kami akan memastikan bahwa tata kelola organisasi berjalan dengan baik transparan dan profesional,kami juga akan memperkuat komunikasi internal serta membangun sinergi dengan DPD dua Partai Golkar Subulussalam serta elemen kepemudaan lainnya.

Dengan penunjukan pimpinan pengurus AMPG yang baru ini DPD dua Partai Golkar kota Subulussalam optimis bahwa AMPG akan kembali aktif dan menjadi garda terdepan dalam menggerakkan partisipasi generasi muda sekaligus memperkuat eksistensi Partai Golkar ditengah tengah masyarakat luas.editor rs

“Pembangunan infrastruktur ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan wilayah kepulauan,” kata Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, di Pulo Aceh, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan dirinya meninjau langsung di beberapa titik lokasi pembangunan di Gampong Lhoh, Gampong Serapong, serta kawasan irigasi di Pulau Breuh, Kecamatan Pulo Aceh.

Ia mengatakan peninjauan tersebut juga bagian untuk memastikan kesiapan pelaksanaan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

“Seluruh proyek ini sedang dalam tahap persiapan tender. Kita targetkan pelaksanaannya berjalan dan tuntas pada tahun 2026 ,” kata Muharram.

Ia merincikan, pembangunan tersebut mencakup ruas jalan Gampong Lhoh menuju Gampong Lampuyang sepanjang 650 meter dengan lebar empat meter lengkap dengan bahu jalan di sisi kiri dan kanan dengan pagu anggaran sebesar Rp3,76 miliar. 

Kemudian ruas jalan Gampong Gugop–Serapong akan dibangun sepanjang 1.750 meter dengan spesifikasi serupa, dengan anggaran mencapai Rp7,84 miliar.

Selain infrastruktur jalan, Bupati juga meninjau rencana pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi meliputi rehabilitasi lantai sepanjang 573 meter, perbaikan saluran sepanjang 213 meter, pemasangan pipa penyaluran air sepanjang 600 meter, serta pembangunan satu unit sumur bor di Gampong Ulee Paya dengan total anggaran Rp570 juta.

“Dengan pembangunan saluran irigasi ini, kebutuhan air untuk mengairi sawah seluas 46 hektare di dua gampong dapat terpenuhi. Kita berharap mampu mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas hingga panen dua kali setahun,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa selain proyek-proyek tersebut, masih terdapat sejumlah pembangunan fisik lainnya yang turut memperkuat total anggaran di Kecamatan Pulo Aceh.

Bupati meminta seluruh keuchik/kepala desa dan perangkat gampong agar ikut mengawal pelaksanaan proyek tersebut sehingga berjalan sesuai dengan perencanaan.

“Saya minta para keuchik dan perangkat desa aktif mengawasi pekerjaan ini. Pastikan kualitasnya terjaga dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Besar, Syahrial Amanullah mengatakan seluruh tahapan teknis proyek telah dipersiapkan secara matang, mulai dari perencanaan hingga proses pengadaan.

“Secara teknis, kita sudah siapkan seluruh dokumen pendukung. Saat ini tinggal proses tender, dan kita optimistis pelaksanaan fisik bisa segera dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” jelas Syahrial.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara ketat agar kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

“Kami akan memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Pulo Aceh,” demikian.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Mengingat banyaknya keluhan masyarakat kota Subulussalam, selama 7 tahun terakhir tidak pernah ditanggapi tentang gelapnya penerangan lampu jalan di seluruh jalan kota terutama disetiap jalan protokol tidak kunjung hidup, walaupun sudah berulangkali diberitakan berbagai media namun pemerintah daerah seperti acuh tak acuh dan menganggap pemberitaan tersebut bagai angin lalu ujar Ahmad Rambe  Selasa 28/4/2026.

Adapun biaya penerangan lampu jalan yang selama ini dibebankan kepada seluruh masyarakat kisaran sebesar 10 % di setiap pembayaran rekening listrik lewat loket resmi tanpa terkecuali, namun diduga sudah disalah gunakan oleh pihak tertentu. Sesuai dengan Qanun kota Subulussalam no 8 tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, hingga saat ini Lampu penerang jalan di seluruh kota terbilang padam, walaupun begitu biaya perawatan lampu jalan tetap dianggarkan oleh pemerintah melalui APBK disetiap tahun tetap di anggaran.

Sesuai dengan hasil konfirmasi ormas LAKI kepada pihak menejemen PLN  Up 3 Subulussalam total tagihan 3,8 miliar dengan 11 bulan tunggakan dari 2024 sampai 2026, dengan rincian tagihan bulanan PJU Rp 350 juta / bulan, berkaitan dengan itu masyarakat kota Subulussalam merasa sangat dirugikan karena dianggap pembayaran PPJU selama ini merasa tidak bermanfaat bahkan hanya membuat beban kepada masyarakat kecil,maka dari itu, Qanun terbaru untuk penghapusan biaya pajak penerangan lampu jalan perlu diterbitkan kembali khusus kota Subulussalam.

Bahkan menurut Ahmad Rambe sebagai ketua ormas LAKI kota Subulussalam akan melayangkan surat somasi kepada pihak PEMKO sebagai pengguna anggaran karena diduga lalai dan merugikan masyarakat banyak.untuk itu kami dari ormas DPC LAKI Subulussalam sangat mengharapkan BPKP perwakilan Aceh,Kejati Aceh dan Kapolda Aceh untuk agar bersedia menindaklanjuti permasalahan yang sudah berlangsung cukup lama ini, akibat padamnya lampu jalan di tamah lagi jalan berlubang hingga sering menyebabkan terjadinya lakalantas bagi pengguna jalan tutupnya. Redaktur. Rs

Dalam forum tersebut perwakilan kontraktor Sabri menyampaikan kekecewaannya atas belum terealisasikan nya janji pembayaran yang sebelumnya disampaikan pemerintah daerah,ia mengungkapkan pada pertemuan tahun 2025 di lingkungan sekretariat daerah kota, (Setdako) Walikota disebut telah menjanjikan skema penyelesaian hutang pada tahun 2026.

Waktu itu disampaikan langsung di depan SKPK dan tim (TAPK ) akan ada pembayaran bertahap ujar Sabri di hadapan para anggota bapak Dewan yang terhormat.menurutnya skema tersebut mencakup pembayaran 30% bagi rekanan dengan satu paket pekerjaan, serta 20% bagi rekanan lainnya.sisa kewajiban akan diselesaikan pada tahun berjalan, namun harapan itu memudar setelah muncul informasi bahwa pos pembayaran hutang tidak tercantum dalam hasil review APBK 2026.disitu kami merasa ada yang tidak sinkron tambahnya.

Sementara itu PLT SEKDA  Asrul Sani belum memberikan penjelasan rinci terkait komposisi anggaran dalam APBK 2026,ia mengaku belum menguasai secara detail seluruh isi dokumen tersebut.

Saya tidak hafal secara betul apa saja yang ada dalam APBK 2026 ujarnya singkat.meski demikian Asrul Sani menegaskan bahwa program visi misi kepala daerah merupakan bagian dari   kebijakan pembangunan yang dibiayai melalui anggaran daerah. Asrul Sani :Tentu visi misi itu menjadi program kegiatan yang dibiayai oleh APBK katanya.

Pernyataan tersebut memunculkan perdebatan antara prioritas atau janji politik dan kewajiban penyelesaian pembayaran hutang proyek yang jatuh tempo.Ketua DPRK Subulussalam Ade Fadli Pranata Bintang menyatakan, bahwa legislatif sebenarnya telah mengantisipasi persoalan hutang sejak tahap awal pembahasan dokumen KUA-PPAS.dalam rancangan KUA-PPAS  kami suda menyiapkan ruang surplus anggaran untuk pembayaran hutang jelasnya,

Namun ia mengaku  DPRK tidak mengetahui adanya kesepakatan skema pembayaran cicilan yang disebut telah dibahas pada tahun 2025. DPRK tidak dilibatkan dalam kebijakan tersebut tegasnya.redaktur rs

Himbauan ini secara tegas disampaikan Kapolsek Longkip IPDA Hasan Basri saat melaksanakan saewu sikula upacara pengibaran bendera merah putih di SMA negeri 1 Longkip Desa Darul Aman,tak hanya itu Kapolsek juga mengingatkan anak peserta didik untuk senantiasa menjauhi Narkoba karena dapat merusak moral, kesehatan dan juga menghancurkan masa depan, bahkan merenggut nyawa pemakainya.

Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk hadir ditengah-tengah anak anak, tentunya kehadiran saya disini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memberikan motivasi agar semakin bersemangat belajar dan selalu disiplin serta tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter kata IPDA Hasan Basri Senin 27/4/2026.

Dikatakannya bahwa pendidikan adalah merupakan kunci masa depan jangan pernah menyerah untuk meraih cita-cita, sekecil apapun langkah yang diambil itu akan menentukan masa yang akan datang, Kapolsek juga berpesan kepada siswa siswi agar senantiasa menghormati Bapak dan Ibu guru serta orang tua dirumah.

Sebagai generasi muda kalian memiliki kewajiban untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air serta semangat bela negara, hormatilah Bendera merah putih lagu kebangsaan dan seluruh simbol negara, jagalah persatuan dengan menjauhi sikap yang dapat menimbulkan perpecahan, karena masa depan bangsa ini berada di pundak kalian sebagai generasi muda, kemudian IPDA Hasan Basri juga berpesan sikap disiplin dan ketaatan terhadap aturan hendak selalu ditanamkan dalam keseharian, bersikap jujur serta melaksanakan tanggung jawab disekolah.

Dia juga menekankan agar selalu taat dalam berlalulintas sebab sudah banyak korban jiwa terutama para remaja,pelajar akibat lalai dan ugal-ugalan serta tidak menggunakan kelengkapan berkendara seperti helm.dikesempatan ini Kapolsek mengingatkan para siswa siswi agar senantiasa melengkapi kelengkapan berkendara yang sesuai dengan standar SNI,dan selalu mematuhi rambu-rambu lalulintas.

Polri hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi menjadi sahabat bagi pelajar mari kita bersama-sama membangun Aceh yang aman damai dan sejahtera ungkapnya.redaktur rs

Hal itu disampaikan Kaya Alim Bako SH, selaku kuasa hukum Herman Jabat kepada wartawan pada kamis 23/4/2026, Hari ini kami menerima putusan dari Pengadilan tinggi Banda Aceh melalui E berpadu, Alhamdulillah perkara klien kami yang sempat diajukan banding oleh penuntut umum, secara formal tidak dapat diterima, kata Kaya Alim Bako kemungkinan melewati batas pengajuan banding oleh jaksa penuntut umum.

Krena  kami baru menerima petikan putusan,dalam petikan yang tertulis amar putusan, sementara pertimbangan Hakim yang lengkap ada di salinan putusan dan salinan tersebut belum kami terima,Pada intinya kami tetap menang tutup Kaya Alim Bako SH.. editor RS.

Subulussalam Aceh.serambi wahana news co. Sebanyak 12 pintu rumah hunian sementara ( Huntara ) dan satu pintu dapur umum di blok c di desa Binanga kecamatan Runding kota Subulussalam habis dilalap si jago merah Rabu 22/4/2026 sekitar 23 ;15 WIB.Selain menghanguskan bangunan Huntara tersebut juga berdampak pada 6 pintu rumah hunian sementara milik kementerian pekerjaan umum kota Subulussalam.

Pemadam kebakaran ( Damkar ) dan BPBD kota Subulussalam menurunkan 2 unit mobil pemadam dari pos simpang kiri beserta 27 orang personil  Damkar Untuk memadamkan api, begitu penuturan dari Madin Cibro SE, kepala bidang pemadam kebakaran setempat kamis 23/4/2026.

Pemadaman api cukup dramatis lantaran jarak antara pos simpang kiri dengan lokasi kebakaran terbilang cukup jauh hingga belasan kilometer, alhasil dengan kerja keras dan berjibaku nya para personil Damkar berhasil menjinakkan api sampai dengan pendinginan kurang lebih memakan waktu 1 jam 30 menit ucap  Madin Cibro.

Hingga berita ini diterbitkan media wahana news co belum menerima informasi apa penyebab kebakaran yang menghanguskan sejumlah  rumah bantuan banjir kota Subulussalam, dan masih dalam penyidikan pihak kepolisian. editor RS.

Subulussalam Aceh, serambi Wahana news co.Puluhan kontraktor  geruduk dan menyegel sejumlah kantor dinas  dilingkungan pemerintah kota Subulussalam Selasa 21/4/2026.sebagai bentuk protes atas belum dibayar nya pekerjaan proyek tahun anggaran 2023-2024.

Aksi tersebut menyasar beberapa instansi yakni;; dinas pekerjaan umum,dinas pertanian, dinas perkebunan dan perikanan serta dinas keuangan, sementara dinas syariat Islam tidak disegel karena berada didalam kawasan mesjid agung kota Subulussalam.para kontraktor awalnya datang secara damai untuk melakukan audiensi dengan kepala SKPK namun, dari empat dinas yang didatangi tiga kepala dinas tidak berada ditempat.

Akibatnya para kontributor melakukan Pemalangan terhadap tiga kantor dinas Pekerjaan umum, dinas Pertanian, dinas Keuangan dan kator dias  Pertanian,pada pintu kantor dinas keuangan dan kator pertanian dipasang tulisan yang menyatakan bahwa kantor tersebut disegel karena memiliki hutang kepada kontraktor dan tidak bisa dibuka sebelum dilakukan pembayaran.

Di dinas syariat Islam diterima langsung oleh Kepala dinas Hotmah Capah, dalam pertemuan itu ia menyampaikan bahwa kewajiban pembayaran terhadap kontraktor telah dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2026, meskipun hingga kini masih dala tahap finalisasi.

Namun salah seorang  kontraktor mempertanyakan kepastian tersebut,ia mengaku mendapatkan informasi bahwa hutang pada rekanan tidak sepenuhnya diakomodir pada DPA 2026, Oleh karena itu mereka mendesak pemerintah kota Subulussalam untuk memastikan pembayaran hutang yang akan dilakukan tahun ini. Selanjutnya para kontraktor mendatangi Dinas keuangan dan bertemu dengan sekretaris Dinas, Jasmani saat ditanya kepastian masuknya hutang 2023 kedalam DPA 2026 pihak dinas belum dapat memberikan jawaban pasti.

Tak lama kemudian Sekretaris Daerah ( SEKDA ) Asrul Sani menemui para kontraktor dilokasi,ia menjelaskan bahwa kewajiban  pembayaran dari tahun 2023 memang telah dimasukkan DPA 2026, namun besaran anggarannya masih dalam tahap pembahasan pasca evakuasi oleh kementerian.

Menurutnya, penyelesaian hutang akan dilakukan secara bertahap,ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak mampu melakukan pembayaran secara penuh dalam waktu dekat, mengingat kondisi fiskal darah yang ang terbatas, jika rekanan meminta pembayaran secara penuh itu tidak memungkinkan mengingat kondisi fiskal daerah saat ini sangat berat, dimana beban kewajiban telah menggerus hampir dari setengah dari APBK tahun 2026 ujar SEKDA.

Berdasarkan informasi yang beredar total hutang pemerintah daerah kota Subulussalam kepala para kontraktor diperkirakan hingga puluhan miliar rupiah.. editor RS.

Alihasmi. Subulussalam Aceh, serambi Wahana news co. Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Laot Bangko merealisasikan plasma kepada tiga koperasi di wilayah kecamatan Sultan daulat kota Subulussalam.

Penyerahan kebun plasma tersebut ditandai dengan launching program plasma yang dinantikan masyarakat sekaligus penyerahan sertifikat sebagai simbolis serta penandatanganan nota kesepahaman (MOU) kerja sama dengan perusahaan sawit PT Laot Bangko bersama tiga koperasi yakni, Desa singgersing,Namo buaya dan Desa Batu Napal,

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula gedung Serbaguna pendopo walikota Subulussalam Jumat 17/4/2026, dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan Daerah, DPRK komisi B, kepala BPN serta menejemen PT Laot Bangko.

Dalam momentum itu Asnadi selaku menejer PT Laot Bangko mengajak semua pihak untuk menjaga kebersamaan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan,kami percaya dengan niat yang baik,kerja sama yang kuat serta dukungan semua pihak maka program plasma ini akan menjadi pondasi ekonomi bagi masyarakat yang berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh baik untuk kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat ujar Asnadi.

Dia juga menyampaikan terimakasih MG PT Laot Bangko kepada seluruh pihak yang sudah telah berkontribusi proses panjang sampai pelaksanaan tersebut tutupnya.redaksi rs..

Banda Aceh.serambi wahana news.co.Anggota DPRK Subulussalam Ardhi Yanto ujung,SE, yang akrab disapa Toto ujung.mengunjungi PUPR Aceh untuk mengawal langsung program pembangunan jalan di kota Subulussalam, kunjungan ini didorong oleh kondisi sejumlah ruas jalan yang rusak parah hingga sering memakan korban kecelakaan.

Kedatangan Ardhi Yanto ujung disambut langsung oleh Kepala dinas PUPR propinsi Aceh,Ir Mawardi nur ST, sekretaris Dinas PUPR Aceh A, Ricky Soehadi ST,MT, beserta jajaran PUPR Aceh, pertemuan tersebut membahas tentang langkah percepatan penanganan jalan rusak sebagai respons atas keluhan dan desakan masyarakat yang sudah berlangsung lama.

Dalam kesempatan itu Ardhi Yanto ujung menegaskan jalan yang rusak harus segera diperbaiki tanpa ditunda, menurutnya jalan berlubang ,bergelombang,dan juga minimnya penerangan jalan dimalam hari sudah sangat membahayakan pengguna jalan di musim penghujan.

Kepala dinas PUPR propinsi Aceh Ir, Mawardi nur ST, mengatakan sangat menyambut baik kedatangan pihak DPRK Subulussalam terkhusus Ardhi Yanto ujung, menyatakan siap menindaklanjuti masukan dari DPRK, pihaknya akan memetakan titik titik yang masuk kategori darurat dan menjadi prioritas penanganan agar tidak menelan lagi korban jiwa, kamis 16/4/2026.

Dalam penjelasannya untuk kota Subulussalam tahun ini ada dana dari TKD sebesar Rp 16 miliar, untuk melanjutkan pembangunan jalan di wilayah kecamatan Runding, begitu juga untuk perbaikan jalan akan segera kami upayakan dari dana reguler, ditambah lagi tahun ini ada program lanjutan dari perbatasan Aceh Selatan menuju perbatasan kota Subulussalam kecamatan Runding, mudah mudahan program ini berjalan tanpa ada hambatan apapun, untuk jalan menuju Aceh tenggara ada Rp 8 miliar yang kita plot untuk pengerjaan dari kab Aceh tenggara menuju Subulussalam, untuk dari wilayah Gelombang Muara situlen tahun ini juga kita akan adakan dokumen perencanaan terlebih dahulu.

Sekretaris Dinas PUPR Aceh A, Ricky Soehadi ST MT, menambah bahwa pemerintah Aceh dalam hal ini PUPR Aceh sangat perduli kepada kota Subulussalam, karena hal tersebut tim tehnis baru baru ini telah turun kelapangan melakukan survei kondisi jalan, data tersebut akan menjadi dasar penentuan jenis penanganan, mulai dari pemeliharaan rutin, pelapisan ulang hingga rekonstruksi total pada ruas jalan yang rusak berat.

Ardhi Yanto ujung dalam sambutan penutupnya sangat berterimakasih sudah disambut dengan hangat oleh pihak PUPR Aceh berharap akan kedatangan kami ini kedinas PUPR Aceh dapat mempercepat realisasi perbaikan maupun pembangunan jalan provinsi di kota Subulussalam,ia juga berkomitmen mengawal program ini sampai tuntas demi menjawab harapan masyarakat akan infrastruktur jalan yang layak dan nyaman dilalui demi menunjang berputarnya roda perekonomian warga kota Subulussalam tutupnya.redaktur,RS.

Subulussalam Aceh.serambi wahana news.co.Telah terjadi kecelakaan maut yang menyebabkan meninggalnya seorang pria berinisial S(23). kejadian sekira pukul 20.00 wib pada Minggu 12/4/2026, dijalan desa Jambi baru kecamatan Sultan daulat kota Subulussalam.

Tarlibat kecelakaan tersebut kendaraan R 10 jenis mobil barang truk tronton ber nopol BK 8450 XH warna hijau yang dikemudikan PS(53) serang  warga desa Purwodadi kecamatan Sunggal kabupaten Deli Serdang, sepeda motor Honda Beat BL 4872 IS warna hitam biru,yang dikendarai korban S(23) seorang petani warga desa pulo kedep kecamatan Sultan daulat, Senin 13/4/2026.

Kapolres Subulussalam AKBP Muhammad Yusuf dalam keterangannya,menyampaikan bahwa kronologi kejadian berdasarkan keterangan saksi, kedua pengendara datang dari arah yang sama dari Sultan daulat menuju Subulussalam.

Posisi mobil tronton BK 8450 XH warna hijau berada didepan sedang parkir dibadan jalan sebelah kiri hendak menunggu antrian untuk menanjak, disebabkan satu unit mobil CPO sedang mengalami gagal nanjak akibat tingginya tanjakan yang di lalui.

Tiba-tiba dari arah belakang motor Honda Beat naas BL 8472 IS tersebut datang dengan kecepatan yang tidak tertentu langsung menabrak bagian belakang mobil tronton tersebut, akibatnya pengendara Sepeda motor Honda Beat mengalami luka dibagian kepala dan meningal dunia ditempat, terlihat di TKP pengendara Sepeda motor tidak memakai alat pelindung seperti helm.

Lokasi kejadian merupakan tanjakan yang sangat tinggi dan turunan curam untuk itu, dihimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati Dan senantiasa melengkapi peralatan pelindung berkendara, lampu,rem,kaca spion dan jangan lupa Helm demi keselamatan pengendara.tutupnya.

Alihasmi 

Subulussalam Aceh, serambi Wahana news.co

Langkah DPRK Subulussalam, yang menggulirkan hak angket dengan dalih mengusut buruknya tata kelola keuangan daerah, kini menuai kritik tajam,pasalnya disaat yang sama DPRK justru menaikkan secara signifikan alokasi dana pokir, dalam dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2026.

Pengamat kebijakan publik Badrul Rijal menila sikap tersebut tidak hanya inkonsisten tapi juga mencerminkan kontradiksi serius antara narasi politik dan tindakan nyata DPRK dalam penganggaran Sabtu 11/4/2026.

Berdasarkan dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2026, alokasi pokir DPRK Subulussalam melonjak dari rencana awal sebesar Rp 13,5 miliar menjadi Rp 35,1 miliar.angka ini meningkat hampir tiga kali lipat ditengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan defisit.

Adapun rincian alokasi tersebut menunjukkan besarnya porsi yang dinikmati oleh unsur DPRK,17 anggota DPRK masing-masing menerima 1,3 miliar, dua wakil ketua masing-masing 4 miliar, sedangkan ketua menerima 5 miliar.

Rijal menegaskan bahwa angka ini bukan hanya tidak wajar,tetapi juga berpotensi memperparah kondisi fiskal daerah,ia menilai DPRK tidak memiliki sensitivitas terhadap krisis keuangan yang dihadapi daerah.

Ini ironi yang sangat nyata,di satu sisi DPRK teriak soal defisit dan buruknya pengelolaan keuangan daerah melalui hak angket, tetapi disisi lain justru menaikkan anggaran pokir  dalam jumlah besar, menurutnya sikap DPRK tersebut justru memperkuat dugaan, bahwa hak angket yang sedang digulirkan tidak sepenuhnya dilandasi kepentingan publik melainkan kepentingan politik tertentu.

Rijal secara tegas menyampaikan peningkatan pokir ini berpotensi menjadikan DPRK salah satu aktor pembengkakan defisit kota Subulussalam.lebih jauh ia mengkritik keras kemungkinan penggunaan hak angket sebagai alat tawar terhadap pemerintah daerah, menurutnya hal tersebut akan merusak integritas lembaga legislatif dan menurunkan kepercayaan publik.

Hak angket itu instrumen serius bukan alat tawar menawar, kalau digunakan untuk tekanan politik demi kepentingan tertentu,maka ini akan sangat berbahaya bagi tata kelola pemerintahan Daerah, Rijal juga mempertanyakan komitmen DPRK dalam memperbaiki kondisi daerah,ia menilai jika DPRK benar-benar memiliki itikad baik untuk memperbaiki keuangan daerah, maka langkah pertama yang seharusnya dilakukan adalah menahan diri bukan justru memperbesar alokasi anggaran yang membebani keuangan daerah.

Kalau DPRK serius ingin memperbaiki keadaan, seharusnya DPRK memberi contoh bukan malah menikmati anggaran besar ditengah kondisi defisit, bahkan sepatutnya DPRK menolak atau mengurangi besaran nominal pokir tersebut pungkasnya.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar ditengah masyarakat mengenai arah dan kebijakan para bapak Dewan yang terhormat,alih alih menjadi solusi atas persoalan keuangan daerah, kebijakan dan peningkatan dana pokir ini dinilai memperlihatkan wajah lain DPRK yang tidak sejalan dengan kepentingan publik.

Polemik ini sekaligus enjadi  ujian serius bagi DPRK Subulussalam, apakah benar mereka berdiri atas kepentingan rakyat atau justru terjebak dalam kepentingan internal dn  politik anggaran yang memperburuk kondisi keuangan daerah.

"ASN tetap bekerja secara fleksibel antara rumah dan kantor, tanpa mengurangi kualitas kinerja," kata Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Murtala, di Banda Aceh, Jumat (10/4/2026).
‎
‎Kebijakan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, yakni SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN, kemudian SE Menteri Dalam Negeri terkait transformasi budaya kerja ASN, serta SE Gubernur Aceh tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah Aceh.
‎
‎Murtala mengatakan, penerapan WFH merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan adaptif.
‎
‎“WFH ini bukan hanya soal bekerja dari rumah, tetapi perubahan pola kerja ASN yang menekankan pada hasil, produktivitas, dan akuntabilitas,” ujarnya.
‎
‎Ia menjelaskan, pengaturan pelaksanaan WFH diserahkan kepada masing-masing perangkat daerah dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan kebutuhan pelayanan. 
‎
‎Meski demikian, unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik tetap diwajibkan memberikan layanan secara optimal, baik melalui sistem digital maupun pelayanan tatap muka secara terbatas.
‎
‎Pemerintah Aceh menerapkan sistem pengawasan melalui pelaporan kinerja dan evaluasi berkala oleh pimpinan unit kerja.
‎
‎“Fleksibilitas kerja harus diimbangi dengan disiplin tinggi. ASN tetap wajib memenuhi target kerja dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
‎
‎Pemerintah Aceh juga memastikan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu stabilitas administrasi pemerintahan. Koordinasi lintas instansi tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
‎
‎"Kita optimis dapat mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, responsif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik di tengah tuntutan perkembangan zaman," demikian Murtala.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

“Benih padi varietas Inpari 32 yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk tahun 2026 dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi bagi petani terdampak bencana akhir November 2025,” kata Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Faisal Mulyawan, saat dihubungi di Banda Aceh, Jumat (10/4/2025).

Ia menyebutkan bantuan benih padi tersebut disalurkan dalam dua tahap yakni tahap pertama sebanyak 65 ton dengan luas lahan 2.600 hektare dan untuk tahap kedua sebanyak 84 ton untuk luas lahan 3.366 hektare.

Lebih rinci ia menjelaskan bantuan tahap pertama yang disalurkan saat kunjungan Menteri Pertanian ke kabupaten itu mencakup Kecamatan Muara Batu, Lapang, Kuta Makmur dan Kecamatan Sawang. Sementara untuk tahap kedua meliputi Kecamatan Kuta Makmur, Langkahan, Bandar Baru, Sawang, Simpang Kramat dan Syamtalira Arun.

“Bantuan tahap dua tersebut disalurkan ke desa/gampong yang belum terakomodasi pada saat bantuan tahap pertama disalurkan,” katanya. 

Faisal mengatakan bantuan benih padi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produktivitas hasil pertanian milik petani yang ada di Kabupaten Aceh Utara khususnya dan menjaga ketahanan pangan.

Pihaknya berharap para petani yang mendapat bantuan benih varietas unggul tersebut dapat memanfaatkan sebaik-baiknya sehingga upaya meningkatkan produktivitas dan menyejahterakan masyarakat dapat terwujud.

Ia menambahkan, bantuan benih padi yang disalurkan oleh pemerintah pusat juga bagian untuk pemulihan ekonomi bagi para petani yang terdampak bencana termasuk di dalamnya program rehabilitasi sawah yang rusak akibat bencana.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara, Erwandi, mengatakan Kementerian Pertanian mulai merehabilitasi 1.093 hektare sawah milik masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian untuk pemulihan ekonomi masyarakat.

“Rehabilitasi sawah yang dilakukan Kementerian Pertanian ini merupakan bagian untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana dan bagian menjaga ketahanan pangan,” katanya.

Ia menyebutkan untuk tahap pertama intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian seluas 1.093 hektare yang dikerjakan secara bertahap di Kecamatan Sawang, Muara Baru, Dewantara dan Langkahan.

Lebih rinci ia menjelaskan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November di Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan 18.316 hektare atau 46 persen dari total luas baku sawah 39.762 hektare terdampak.

Ia merincikan seluas 4.679 hektare sawah rusak parah, 6.447 hektare rusak sedang dan 7.189 hektare rusak ringan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Dalam kasus ini, satu orang pelaku diamankan, sementara tiga lainnya masih dalam pengejaran, dan sudah ditetapkan sebagai DPO," kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr Ahzan, dalam jumpa pers di Lhokseumawe, Rabu (8/4/2026).

AKBP Ahzan menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya rencana transaksi sabu-sabu dalam jumlah besar. 

"Menindaklanjuti informasi warga, tim opsnal langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengungkap kasus tersebut," ujarnya.

Ia menyampaikan, terdapat dua lokasi upaya transaksi narkoba ini, pertama di kawasan Simpang Ujong Pacu, Desa Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.

Kemudian, transaksi pertama ini batal karena pelaku merasa situasi tidak aman. Selanjutnya, berpindah ke lokasi kedua di wilayah Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

Di lokasi kedua ini, Satresnarkoba melakukan penyergapan dan mengamankan seorang tersangka berinisial AN yang berasal dari Kabupaten Bireuen. 

"Sedangkan tiga rekannya berhasil melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran petugas," katanya.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 1.501,36 gram. Barang haram tersebut terdiri dari satu paket besar seberat sekitar satu kg yang dikemas dalam plastik berwarna hijau bergambar alpukat, serta lima paket lainnya sebanyak 500 gram.

Selain itu, lanjut AKBP Ahzan, pihaknya juga menyita selembar handuk yang digunakan membungkus sabu-sabu, satu unit sepeda motor tempat penyimpanan barang (dalam jok), serta satu unit handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi.

“Barang bukti sabu tersebut disembunyikan di dalam jok sepeda motor dengan dibungkus handuk untuk mengelabui petugas,” ujar AKBP Ahzan.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Lhokseumawe guna proses penyidikan lebih lanjut. 

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak kategori VI (Rp10 juta per hari) .

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami sedang mencari solusi agar teman-teman yang berakhir masa kontraknya di Maret 2027 mendatang, agar kontraknya dapat diperpanjang," kata Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat, Hasmi Zuandi dilansir Antara, Rabu (8/4/2026) di Meulaboh.

Ia mengatakan sesuai Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, pemerintah memberi batas waktu kepada pemerintah daerah, agar mengusulkan PPPK penuh waktu yang akan berakhir masa kontraknya di tahun 2027, agar melakukan usulan kembali paling lambat pada bulan Juli 2026 mendatang.

Saat ini, kata dia, tercatat, sebanyak 220 tenaga PPPK formasi tahun 2022 akan mengakhiri masa kontraknya pada Maret 2027 mendatang, dengan batas usulan di bulan Juli tahun ini.

Berdasarkan data yang ada, jumlah tenaga PPPK penuh waktu di Kabupaten Aceh Barat hingga tahun 2025 mencapai 1.006 orang. 

Jumlah ini merupakan akumulasi dari beberapa gelombang pengangkatan, yaitu formasi tahun 2022 sebanyak 220 orang, formasi 2023 sebanyak 83 orang, formasi 2024 sebanyak 351 orang, serta formasi tahun 2025 sebanyak 258 orang.

Khusus formasi pengangkatan tahun 2022 akan berakhir masa tugas di Maret 2027 dengan batas usulan perpanjangan di bulan Juli 2026.

Terkait nasib para tenaga PPPK penuh waktu yang kontraknya akan berakhir di tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat saat ini sedang berupaya mencari solusi terbaik atas hal ini.

"Mohon doanya, agar semua PPPK di Aceh Barat agar dapat perpanjang kontraknya," kata Hasmi Zuandi.

Hingga saat ini, tenaga PPPK di Aceh Barat tetap menerima hak gaji secara penuh sesuai dengan jenjang pendidikan dan kelas jabatan mereka, setara dengan standar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap regulasi terbaru atau kebijakan daerah nantinya dapat mengakomodasi keberlanjutan masa kerja mereka guna menjaga stabilitas pelayanan publik di Aceh Barat.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Dua korban jatuh mobil inova dengan nopol BK 1213 SP pasangan suami-istri (Rudi Simajuntak dan Risma br Tumanggor) masih belum ditemukan sampai berita ini sampai di meja redaksi.

Peristiwa nahas itu terjadi di dusun Buluh didi desa Tanjung mulia kecamatan (STTUJ) sitelu tali urang jehe, Kabupaten Pakpak Bharat propinsi Sumut pada Senin malam 30/3/2026 sekira pukul 23.00.wib.

Upaya pencarian tim SAR gabungan Basarnas Sumut BPBD Pakpak Bharat, BPBD Subulussalam selama tujuh hari  sejak kejadian sudah resmi ditutup Senin 6/4/2026.

Kepala kemukiman penanggalan Haris muda Bancin didampingi Dani Simajuntak adik korban juga turut hadir ketua pemuda (perpena) Ra Jupri Bancin penanggalan, memohon Gubernur Aceh menurunkan Basarnas dan menambah perpanjangan waktu pencarian untuk beberapa hari lagi untuk menyisir kembali lubuk lubuk jurang Lae kombih.

Senada dengan pak mukim,Dani Simajuntak adik korban,juga berharap agar pemerintah kota Subulussalam kembali menurunkan Basarnas untuk melakukan pencarian kembali,Dani meyakini saudaranya masih berada di aliran sungai lae kombih.

Pak mukim juga turut memohon  kepada bapak walikota Subulussalam, DPRK,agar meminta rekomendasi Basarnas Aceh,dan beliau berharap semoga semua setholder berperan aktif bahu membahu  menangani musibah ini.

Dalam kesempatan ini pak mukim Penanggalan juga meminta kepada pemerintah kota Subulussalam   memberikan bantuan berupa perahu karet buat pecinta arung jeram sikelang.

Komandan regu Basarnas Medan Romi Erwin putra Senin 6/4 kemarin mengatakan,upaya pencarian yang dilakukan pihaknya belum ada tanda- tanda keberadaan mobil mau pun korban hingga berakhirnya masa pencarian sesuai (SOP) tujuh hari.

Romi mengatakan di hari pertama pencarian,Basarnas mengunakan drone,menyisir seluruh sungai dari titik kejadian,air terjun kedabuhan sikelang.

Romi juga mengatakan kendala terbesar mereka dalam upaya pencarian salah satunya kedalam air yang tidak terprediksi  dan derasnya arus sungai sehingga mereka tidak bisa menjangkau kedasar sungai.

Terkait harapan juga permohonan keluarga korban,agar Basarnas melanjutkan kembali memperpanjang masa pencarian korban,Romi menyebut prosedur permintaannya harus melalui daerah kabupaten Pakpak Bharat atau pun Pemkot Subulussalam ke Basarnas Medan pungkasnya.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menyatakan perubahan data di lapangan merupakan bagian dari upaya mengejar akurasi, bukan ketidakkonsistenan administratif.

Ia menegaskan prinsip no one left behind menjadi dasar dalam proses sinkronisasi data yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Perubahan data ini bukan karena tidak konsisten, tetapi karena kami terus mengejar akurasi agar seluruh warga yang berhak benar-benar terakomodasi,” ujar Safrizal dalam keterangannya dilansir dari Antara, Senin (6/4/2026).

Menurut Safrizal, dinamika data dipengaruhi kembalinya warga ke desa asal yang sebelumnya dianggap tidak berpenghuni, sehingga memunculkan kebutuhan baru terhadap pembangunan huntara.

Selain itu, Satgas PRR membuka ruang pembaruan data melalui usulan pemerintah daerah dengan skema by name by address (BNBA) agar pendataan tetap responsif terhadap kondisi riil di lapangan.

Safrizal menekankan pendekatan tersebut dilakukan untuk menghindari hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penanganan pascabencana.

“Kalau kami menunggu data selesai seratus persen, pembangunan justru akan tertunda. Karena itu, pendataan tetap berjalan bersamaan dengan pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Pembangunan huntara dilakukan bertahap berdasarkan data yang telah tervalidasi, sembari tetap membuka peluang penambahan penerima manfaat bagi warga yang baru terdata.

Sebagai bagian dari upaya transparansi, pemerintah juga memberikan opsi bantuan kepada masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan fisik huntara maupun Dana Tunggu Hunian (DTH) sesuai kebutuhan masing-masing.

Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, sekaligus memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam proses pemenuhan kebutuhan hunian sementara.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

“Jasad korban ditemukan sekitar ± 800 meter dari lokasi kejadian, korban ditemukan sekira pukul 20.05 WIB dalam kondisi meninggal dunia,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat, Teuku Ronald kepada wartawan, Minggu malam.

Ia menjelaskan, korban Sidiq saat ini telah diserahkan kepada orangtua nya, dan direncanakan akan dimakamkan oleh pihak keluarga.

Teuku Ronald mengatakan jasad korban tenggelam ditemukan oleh Tim Basarnas Banda Aceh Pos Meulaboh, setelah sebelumnya melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar lokasi kejadian di perairan Meulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat.

Upaya pencarian tersebut juga melibatkan personel BPBD Aceh Barat, prajurit TNI, personel Polri, serta masyarakat di sekitar lokasi kejadian.

Teuku Ronald mengatakan korban Sidiq sebelumnya dilaporkan tenggelam terseret arus saat sedang mandi bersama lima orang teman-temannya, di sekitar muara sungai (suak) Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada Minggu sore sekira pukul 17.30 WIB.

Korban diduga terseret arus pantai saat sedang mandi di laut setempat. Meski korban tenggelam, namun keempat rekan korban yang lain dilaporkan selamat dalam insiden ini.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Hal ini terungkap setelah media melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispora) Kota Subulussalam, Mahlil, Kamis (5/3/2026).

Mahlil mengatakan, honor petugas kebersihan kolam renang aset Pemko Subulussalam sejak awal tidak masuk dalam pos anggaran.

Karena petugas tersebut berada di bawah naungan Dispora, pihaknya telah mengusulkan pembayaran honor itu kepada Tim TAPK Subulussalam pada perubahan Tahun Anggaran 2025. Usulan tersebut juga mencakup honor petugas Makam Syekh Hamzah Fansuri di Desa Oboh, Kecamatan Rundeng, serta honor petugas lapangan sepak bola di wilayah Kota Subulussalam.

“Namun setelah diusulkan, tidak bisa dicairkan dari dinas keuangan. Bukan hanya itu, yang lain juga tidak cair. Tapi honor penjaga makam justru cair,” kata Mahlil.

Memasuki akhir Tahun Anggaran 2025, pihaknya juga telah mencoba mendaftarkan honor tersebut sebagai utang pemerintah daerah, namun tidak dimasukkan dalam daftar utang.

Terkait persoalan ini, Mahlil mengaku telah melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam dalam rapat mitra komisi yang digelar baru-baru ini. Namun, TAPK tetap tidak memasukkan honor tersebut sebagai bagian dari utang daerah.

“Jadi ini menjadi beban bagi saya. Saya yang dikejar-kejar oleh petugas itu,” ujar Mahlil.

Selain itu, Mahlil juga menanggapi kondisi fasilitas kolam renang milik Pemko Subulussalam yang kini terbengkalai dan ditumbuhi semak belukar.

Menurutnya, pada tahun 2024 pembangunan kolam renang tersebut sebenarnya telah masuk dalam desk Pemerintah Provinsi Aceh melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) murni. Namun setelah masuk pemerintahan baru pada tahun 2025, terjadi perubahan rencana.

“Kemudian pada bulan Agustus masuk kembali dengan sumber anggaran yang berbeda, yakni dari SiLPA Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2024,” jelasnya.

Ia mengatakan, perubahan sumber dana dan besaran anggaran membuat perencanaan harus disusun ulang. Akibatnya, waktu yang tersedia tidak cukup sehingga program tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Sementara itu, persoalan utang Pemerintah Kota Subulussalam juga menjadi sorotan Anggota DPRK setempat, Ardhiyanto, SE. Politisi dari Partai Aceh (PA) ini menilai jumlah utang Tahun 2025 sangat tidak realistis dan justru membuat sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) menjadi korban.

Menurut Ardhiyanto, Inspektorat dalam paparannya menyampaikan bahwa utang Pemko Subulussalam Tahun 2025 mencapai Rp44.770.936.624.

Padahal, anggaran Tahun 2025 yang tidak terserap atau tidak terealisasi sangat besar, yakni mencapai Rp109.990.717.854,50.

“Ini sangat disayangkan, karena beberapa kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak dicairkan. Saat penyampaian review utang, kegiatan mereka justru tidak diakui sebagai utang dengan alasan ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi,” kata Ardhiyanto, Rabu (4/3/2026) malam.

Ia mencontohkan di Dinas Satpol PP dan WH terdapat anggaran kegiatan WH dan Tantribun sekitar Rp450 juta yang tidak terserap pada tahun 2025. Namun dalam proses review utang, anggaran tersebut juga tidak diakui sebagai utang.

“Kondisi ini sangat merugikan SKPK tersebut. Ini baru satu dinas, belum lagi dinas dan kegiatan lainnya. Seperti perjalanan dinas yang juga tidak diakui sebagai utang, padahal kegiatan itu sangat penting dan sudah dilaksanakan. Kami sangat prihatin dengan kondisi ini,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) melakukan telaah kembali terhadap sejumlah kegiatan yang dinilai layak dimasukkan ke dalam daftar utang.

“Harusnya ada solusi bagi mereka,” tambahnya.

Ardhiyanto juga menekankan pentingnya perencanaan program yang matang agar anggaran daerah dapat terserap secara optimal.

“Jangan seperti tahun 2025 ini, ratusan miliar anggaran justru tidak mampu direalisasikan,” pungkasnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Menurut Ardhiyanto, berdasarkan paparan Inspektorat, total utang Pemko Subulussalam tahun 2025 tercatat sebesar Rp44.770.936.624. Sementara itu, anggaran tahun 2025 yang tidak terserap atau tidak terealisasi justru sangat besar, yakni mencapai Rp109.990.717.854,50.

“Ini sangat disayangkan, karena beberapa kegiatan sudah dilaksanakan namun dananya tidak dicairkan. Saat penyampaian review utang, kegiatan tersebut tidak diakui sebagai utang dengan alasan ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi,” ujar Ardhiyanto, Rabu (4/3/2026).

Ia mencontohkan, di Dinas Satpol PP dan WH terdapat anggaran untuk kegiatan WH dan Trantibum sekitar Rp450 juta yang tidak dicairkan pada tahun 2025 dan dalam review utang tidak diakui.

“Kondisi ini sangat merugikan SKPK tersebut. Ini baru satu dinas, belum lagi dinas dan kegiatan lainnya, seperti perjalanan dinas yang juga tidak diakui sebagai utang, padahal kegiatan tersebut sangat penting dan sudah dilaksanakan. Kami sangat prihatin dengan kondisi ini,” tegasnya.

Ardhiyanto meminta Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) untuk melakukan telaah ulang terkait masih adanya kegiatan yang dinilainya wajar dimasukkan ke dalam daftar utang.

“Seharusnya ada solusi bagi mereka,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan program yang lebih matang agar anggaran yang besar dapat terserap secara optimal.

“Jangan seperti tahun 2025 ini, ratusan miliar rupiah anggaran tidak mampu direalisasikan,” pungkasnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kunjungan tersebut turut dihadiri perwakilan dari LSM Swara Putra Aceh dan Lembaga CAPA Kota Subulussalam. Agenda utama kegiatan ini adalah melakukan cek fakta atas informasi yang beredar terkait dugaan kegiatan fiktif pada program pengadaan ternak sapi melalui BUMDes Kampong Lae Mate, Jumat (28/02/2025).

Verifikasi Lapangan dan Dokumen

Dalam peninjauan langsung di lapangan, rombongan melihat secara fisik keberadaan ternak sapi yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan desa. Selain itu, tim juga mencocokkan data administrasi, termasuk dokumen pengadaan, berita acara, serta kondisi kandang dan aset pendukung lainnya.

"Ketua BUMDes Kampong Lae Mate, Jahriadi, menegaskan bahwa tidak terdapat kegiatan fiktif sebagaimana yang dituduhkan.Tidak ada kegiatan kami yang fiktif. Sapi-sapi itu ada. Memang sempat terjadi kendala teknis dalam proses pembayaran, namun hal tersebut sudah kami kendalikan. Baik dari sisi kandang maupun pengadaan, semuanya nyata,” ujarnya saat dikonfirmasi di lokasi. 

Sebagai bagian dari proses verifikasi independen, awak media juga mendokumentasikan kondisi fisik ternak dan kandang yang ada.

Temuan: Kendala Teknis, Bukan Penyimpangan

Berdasarkan hasil penelusuran dan konfirmasi di lapangan, persoalan yang sempat mencuat lebih disebabkan oleh kendala teknis administrasi serta mekanisme pembayaran pada tahap awal, bukan merupakan indikasi kegiatan fiktif atau penggelapan anggaran.

Perwakilan LSM Swara Putra Aceh menyampaikan bahwa sikap transparan pemerintah kampong dalam menerima kunjungan serta membuka dokumen pendukung patut diapresiasi.

"Kami turun langsung untuk memastikan. Setelah melihat kondisi lapangan dan dokumen pendukung, tidak ditemukan indikasi kegiatan fiktif dalam program ketahanan pangan ini,” ungkap salah satu perwakilan LSM.

Senada dengan hal tersebut, pihak Lembaga CAPA Kota Subulussalam menilai bahwa pengawasan publik harus tetap berjalan, namun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta verifikasi faktual sebelum menarik kesimpulan adanya pelanggaran.

Komitmen Transparansi

Kepala Kampong Lae Mate menyambut baik kunjungan awak media dan LSM sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.

"Kami terbuka untuk diperiksa dan diverifikasi. Justru hal ini menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan,” ujarnya.

Dengan dilakukannya cek fakta langsung oleh awak media dan LSM, isu dugaan kegiatan fiktif dalam program ketahanan pangan Kampong Lae Mate dinyatakan tidak terbukti berdasarkan temuan lapangan saat ini. Pemerintah kampong pun menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa demi kepentingan masyarakat.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Sejumlah opini bahkan menuding langkah tersebut dipicu persoalan “jatah pokir” (pokok-pokok pikiran dewan) yang tidak diakomodasi. Tudingan ini perlu diluruskan agar masyarakat tidak terseret pada narasi yang menyimpang dari substansi persoalan.

Pengamat kebijakan publik, Badrul Rijal, menegaskan bahwa hak angket bukan lahir dari kekecewaan, apalagi sekadar persoalan distribusi program aspirasi. 

Menurutnya, hak angket merupakan instrumen konstitusional yang melekat pada lembaga legislatif sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Hak ini digunakan ketika terdapat kebijakan strategis yang memerlukan pendalaman serius demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Jika persoalannya sekadar pokir, tentu mekanismenya bukan hak angket. Pembahasan pokir memiliki ruang tersendiri dalam forum anggaran bersama antara legislatif dan eksekutif. Faktanya, di tengah bergulirnya hak angket, DPRK Subulussalam tetap mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk menyepakati APBK,” jelasnya, Kamis (26/2/2026).

Rijal menambahkan, tetap berjalannya pembahasan anggaran menunjukkan fungsi anggaran DPRK berjalan sebagaimana mestinya. Komunikasi antara legislatif dan eksekutif tetap terbuka serta tidak ada boikot terhadap roda pemerintahan.

Namun demikian, isu utama yang menjadi perhatian publik, lanjutnya, berkaitan dengan pembengkakan utang daerah serta sejumlah kebijakan yang dinilai perlu penjelasan lebih komprehensif.

“Hak angket diarahkan untuk menggali fakta, bukan menggiring opini. Bahkan dorongan agar Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa utang-utang masa lalu menunjukkan komitmen terhadap transparansi, bukan agenda politis tersembunyi,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa hak angket tidak serta-merta muncul. Mekanisme ini merupakan tahapan lanjutan setelah interpelasi. Apabila jawaban Wali Kota dalam forum interpelasi telah relevan, lengkap, dan menjawab substansi pertanyaan anggota DPRK, maka penggunaan hak angket tidak akan menjadi pilihan. Dengan kata lain, hak angket merupakan konsekuensi dari kebutuhan klarifikasi yang belum tuntas—bukan instrumen tekanan karena kepentingan tertentu.

Dalam sistem demokrasi, pengawasan bukanlah bentuk permusuhan. Eksekutif dan legislatif merupakan dua pilar yang saling mengimbangi (checks and balances). Justru ketika fungsi pengawasan dijalankan secara terbuka, masyarakat memperoleh jaminan bahwa tidak ada kebijakan yang berjalan tanpa kontrol.

Mengaitkan hak angket dengan isu “jatah pokir” hanya akan mengaburkan substansi persoalan dan berpotensi memecah opini publik. Fokus utama seharusnya adalah bagaimana tata kelola keuangan daerah dijalankan secara akuntabel, bagaimana kebijakan strategis dijelaskan secara transparan, serta bagaimana setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan.

“Hak angket bukan vonis, bukan pula alat tawar-menawar. Ia adalah hak istimewa parlemen yang dijamin konstitusi untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance. Di atas semua itu, kepentingan masyarakat Kota Subulussalam harus tetap menjadi panglima,” pungkasnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Desakan tersebut disampaikan Amirul sebagai respons atas pernyataan Wali Kota Subulussalam yang sebelumnya disampaikan melalui Kompas TV, di mana M. Rasyid secara terbuka meminta aparat penegak hukum turun langsung ke Subulussalam apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.

Amirul menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak boleh berhenti pada retorika publik semata. Ia menilai, apabila Wali Kota serius dan konsisten dengan komitmennya, maka langkah konkret yang harus segera dilakukan adalah mengirimkan surat resmi kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri untuk melakukan audit investigatif serta penelusuran hukum terhadap pengelolaan DOKA, DBH, dan APBK pada tahun anggaran yang dipersoalkan.

“Wali Kota sendiri yang meminta aparat penegak hukum turun ke Subulussalam melalui siaran televisi nasional. Maka, hari ini publik berhak menagih komitmen tersebut. Jangan sampai pernyataan itu hanya menjadi konsumsi politik sesaat tanpa tindak lanjut nyata,” tegas Amirul, Jumat (20 Februari 2026).

Menurutnya, dugaan persoalan dalam pengelolaan DOKA, DBH, dan APBK bukanlah isu kecil karena menyangkut hak masyarakat serta keberlangsungan pembangunan daerah. Ia menilai transparansi dan keberanian membuka ruang pemeriksaan oleh lembaga independen justru akan memperkuat legitimasi kepemimpinan kepala daerah apabila memang tidak ditemukan pelanggaran.

Amirul juga mengingatkan bahwa pembenahan permasalahan daerah, terutama yang berkaitan dengan tata kelola keuangan, harus dimulai dari keberanian kepala daerah melakukan pembenahan di internal birokrasi. Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan pernyataan moral, melainkan membutuhkan tindakan tegas terhadap aparatur yang diduga menyimpang.

“Jika ingin memperbaiki daerah, maka langkah pertama adalah memastikan birokrasi bersih. Keberanian seorang kepala daerah diuji ketika ia berani membuka ruang audit, evaluasi, bahkan proses hukum terhadap jajarannya sendiri apabila terdapat indikasi pelanggaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri bukanlah bentuk kriminalisasi pemerintahan daerah, melainkan bagian dari mekanisme kontrol dan pengawasan dalam sistem demokrasi dan negara hukum. Pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, menurutnya, akan memberikan kepastian serta menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Amirul berharap Wali Kota Subulussalam tidak menunda langkah tersebut, mengingat isu ini telah menjadi perhatian publik. Ia menilai semakin lama persoalan dibiarkan tanpa kejelasan, semakin besar pula potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Ini momentum bagi Wali Kota untuk membuktikan komitmennya. Jika benar ingin aparat turun, maka kirimkan surat resmi dan buka seluruh dokumen yang dibutuhkan. Dengan begitu, persoalan ini dapat menjadi terang dan kepercayaan publik bisa dipulihkan,” pungkasnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Hasbullah menegaskan bahwa sikap kehati-hatian DPRK dalam membahas APBK 2026 bukan tanpa alasan. 

Hal tersebut merupakan bentuk kecermatan dan ketelitian DPRK setelah melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola keuangan daerah.

DPRK menilai pelaksanaan APBK 2025 menunjukkan sejumlah kejanggalan, baik pada aspek perencanaan, penganggaran, maupun realisasi anggaran. Permasalahan tersebut menjadi dasar penting bagi DPRK untuk memastikan bahwa APBK 2026 tidak disusun dan disahkan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran sebelumnya. 

“Ini merupakan tugas dan fungsi kami untuk menjamin setiap rupiah uang rakyat Subulussalam tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah terjadinya beberapa kali perubahan penjabaran APBK 2025 melalui Peraturan Kepala Daerah. 

Perubahan tersebut mencakup penganggaran tambahan belanja kewajiban atau utang tahun sebelumnya, serta penambahan belanja dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya pada bidang kesehatan dan pendidikan. 

Menurut DPRK, perubahan tersebut tidak lagi bersifat pergeseran anggaran terbatas, melainkan telah menambah struktur belanja baru yang secara substansial mengubah APBK yang sebelumnya telah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif.

DPRK menilai tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Perubahan yang berdampak pada struktur anggaran seharusnya dibahas kembali bersama DPRK melalui mekanisme perubahan APBK, bukan dilakukan secara sepihak. Kondisi ini menjadi catatan serius karena dinilai dapat mengurangi fungsi pengawasan serta prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasbullah menjelaskan bahwa penambahan belanja melalui perubahan penjabaran tersebut berimplikasi langsung terhadap kondisi fiskal daerah. Defisit keuangan meningkat tajam dibandingkan kondisi awal, sehingga memunculkan kebutuhan pembiayaan tambahan melalui pinjaman daerah dari lembaga keuangan. Beban fiskal yang meningkat ini dinilai berdampak jangka panjang karena berpotensi membebani APBK pada tahun-tahun berikutnya, termasuk APBK 2026 yang saat ini sedang dibahas, ujar Hasbullah kepada Serambi.WahanaNews.co, Senin (17/2/2026).

Selain persoalan struktur anggaran, DPRK juga mengkhawatirkan adanya pelaksanaan kegiatan yang diduga mendahului proses legal formal pengesahan perubahan APBK. Hal ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pendalaman DPRK juga menunjukkan tingginya angka kewajiban atau utang daerah dari tahun sebelumnya yang belum terselesaikan secara optimal. Berdasarkan data yang diterima, realisasi pembayaran kewajiban hanya sebagian kecil dari total kewajiban yang ada, sehingga masih menyisakan beban utang yang cukup besar. Selain itu, pola pembayaran dinilai tidak berimbang karena terdapat perbedaan tingkat realisasi antar kegiatan. Sebagian kegiatan hanya terealisasi sekitar 28–30 persen, sementara kegiatan lain mencapai 66 persen bahkan 100 persen. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan terkait dasar kebijakan pembayaran dan prinsip keadilan dalam pengelolaan belanja daerah.

DPRK juga menyoroti aspek perencanaan anggaran yang dinilai kurang cermat. Pada sektor pendapatan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pajak daerah, tidak tercapai secara maksimal. Sementara dari sisi belanja, sejumlah belanja wajib dan mengikat seperti gaji serta tunjangan ASN justru mengalami kekurangan anggaran sehingga harus ditambah kembali pada perubahan APBK. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perhitungan kebutuhan riil anggaran sejak tahap perencanaan awal.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah tidak terealisasinya secara penuh penerimaan dari pinjaman daerah yang sebelumnya telah dianggarkan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada defisit kas daerah dan memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja yang telah direncanakan, termasuk belanja kontraktual yang telah selesai dikerjakan namun berpotensi belum terbayarkan. Akibatnya, beban kewajiban pemerintah daerah semakin bertambah dan akan memengaruhi struktur APBK tahun-tahun berikutnya.

DPRK juga menyoroti realisasi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai belum optimal, meskipun telah tersedia alokasi anggaran dari DAU. 

Berdasarkan data realisasi, pembayaran gaji PPPK hanya dilakukan untuk beberapa bulan sehingga masih terdapat sisa anggaran yang tidak tersalurkan. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kelengkapan administrasi dan mekanisme penyaluran dana oleh pemerintah daerah yang berdampak pada kesejahteraan pegawai.

Selain itu, rendahnya realisasi belanja dari dana earmark Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk DBH Sawit dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), juga menjadi perhatian. Rendahnya tingkat serapan anggaran tersebut dinilai berpotensi menimbulkan sanksi atau dampak fiskal pada tahun-tahun berikutnya. 

DPRK menilai persoalan ini harus dievaluasi agar dana transfer pusat dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat daerah.

Dari sisi realisasi belanja pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK), DPRK menemukan adanya kesenjangan realisasi antar perangkat daerah. Beberapa SKPK memiliki tingkat realisasi belanja yang tinggi, sementara sebagian lainnya berada jauh di bawah rata-rata. 

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas pencairan anggaran yang perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, Hasbullah menegaskan bahwa kehati-hatian DPRK dalam pembahasan APBK 2026 merupakan langkah evaluatif untuk memastikan perbaikan tata kelola keuangan daerah. 

DPRK ingin memastikan APBK 2026 disusun secara lebih cermat, realistis, dan sesuai ketentuan hukum, sehingga tidak kembali menimbulkan defisit tinggi, penambahan utang, maupun perubahan kebijakan anggaran secara sepihak.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Subulussalam baru mengusulkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 4 Desember 2025. 

Padahal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, RPJMD wajib ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Keterlambatan pengusulan RPJMD selama kurang lebih empat bulan tersebut berdampak langsung pada lambatnya penyusunan dan penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada Sekretariat DPRK Subulussalam. Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 baru diserahkan pada 20 Agustus 2025, padahal seharusnya sudah disampaikan paling lambat awal Juli 2025.

DPRK mengingatkan Pemerintah Kota agar meningkatkan pengawasan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK), memperbaiki koordinasi dengan lembaga legislatif, serta memastikan setiap kebijakan fiskal dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. DPRK menegaskan sikap tersebut bukan untuk menghambat jalannya pemerintahan, melainkan untuk menjaga kualitas tata kelola anggaran agar lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, Fraksi Golkar bersama unsur DPRK lainnya menyatakan komitmen untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan APBK Tahun Anggaran 2026 apabila seluruh persoalan mendasar telah dijelaskan secara terbuka dan terdapat jaminan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Menurutnya, dalam satu tahun terakhir, pemerintahan HRB telah menunjukkan arah pembangunan yang lebih terukur dan responsif terhadap kondisi daerah. Ia menilai langkah-langkah penataan fiskal, konsolidasi birokrasi, serta komunikasi aktif dengan lembaga pemerintah skala nasional menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam membenahi Kota Subulussalam.

“Baru satu tahun berjalan, tentu belum semua program tuntas. Namun, arah kebijakan sudah terlihat jelas. Kami melihat komitmen kuat HRB dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta menjaga stabilitas daerah,” ujarnya.

Bahagia Maha menjelaskan bahwa capaian kinerja HRB selama satu tahun terakhir menunjukkan berbagai kemajuan. Di antaranya, honor perangkat desa pada tahun 2025 telah dibayarkan secara rutin setiap dua bulan. Selain itu, tunggakan honor perangkat kampung tahun 2024 yang mencapai tujuh bulan, telah dibayarkan dua bulan pada tahun 2025.

Ia juga menyebutkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat (SR) saat ini sedang dalam proses di Desa Buluh Dori. Selain itu, Keputusan Presiden terkait pembentukan Pengadilan Negeri Subulussalam telah ditandatangani oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Termasuk penurunan defisit anggaran. Defisit yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya mencapai Rp258 miliar. Alhamdulillah, pada tahun 2025 berhasil dikurangi sebesar Rp43 miliar, sehingga per 30 Desember 2025 defisit Kota Subulussalam tersisa Rp215 miliar,” jelasnya, Minggu (15/2/2026).

Atas dasar itu, pihaknya menyatakan dukungan penuh agar HRB melanjutkan kepemimpinan ke periode kedua.

Sekretaris DPD PAN yang akrab disapa BM menilai kesinambungan kepemimpinan sangat penting agar program-program strategis yang tengah dirintis tidak terhenti di tengah jalan. Dukungan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen yang telah ditunjukkan selama satu tahun terakhir.

Sementara itu, berbagai elemen masyarakat masih terus mencermati capaian serta tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Subulussalam, khususnya dalam pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari HRB terkait dukungan dua periode tersebut. Namun demikian, dinamika politik ke depan dipastikan akan semakin menarik untuk diikuti.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Tuntutan tersebut tertuang dalam berita acara mediasi penyelesaian sengketa lahan antara Desa Tanah Tumbuh, Desa Kuala Kepeng, dan Desa Tualang. Mediasi antara masyarakat ketiga desa dengan pihak pemegang Hak Guna Usaha (HGU) PT ASN digelar pada 29 Desember 2025 lalu.

Pemerintah Kota Subulussalam memberikan waktu satu bulan kepada PT ASN untuk menyampaikan jawaban tertulis atas tuntutan masyarakat terkait sengketa lahan tersebut. Tenggat waktu tersebut dihitung sejak berita acara mediasi ditandatangani.

Selama proses penyelesaian berlangsung, kedua belah pihak diminta menjaga situasi tetap kondusif. Dalam mediasi itu, pihak perusahaan juga menyatakan bersedia memfasilitasi pengusulan kebun plasma atau pola kemitraan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di luar areal HGU inti sebesar 20 persen dari luas HGU inti yang berada di sekitar desa-desa yang bersengketa.

Sebelumnya, warga Desa Tanah Tumbuh menuntut pengembalian lahan seluas sekitar 400 hektare yang diklaim dikuasai PT ASN. Tuntutan tersebut sempat diwarnai aksi pemasangan spanduk di areal HGU perusahaan.

Namun, PT Agro Sinergi Nusantara membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa ganti rugi lahan telah dilakukan pada tahun 1995 sesuai ketentuan HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Aceh Selatan.

Berdasarkan data DPRK Subulussalam, PT ASN memiliki HGU seluas 4.883 hektare. Dari jumlah tersebut, seluas 1.146 hektare berada di wilayah Kota Subulussalam, sementara sisanya berada di Kabupaten Aceh Selatan.

Sementara itu, berdasarkan surat tanggapan perusahaan terkait rapat pembahasan penyelesaian sengketa lahan dengan masyarakat tiga desa di Kecamatan Rundeng, pihak PT ASN menolak pengembalian maupun ganti rugi atas tanah yang disengketakan. Surat tersebut tertanggal 21 Januari 2026 dan ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT ASN, Sarjani, yang ditujukan kepada Wali Kota Subulussalam.

Menindaklanjuti surat tersebut, Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, H. Sairun, didampingi Asisten II Setdako Jhoni Arijal, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Wildan Sastra, Camat Rundeng, para Penjabat (Pj) Keuchik Desa Tanah Tumbuh, Desa Tualang, dan Desa Kuala Kepeng, serta perwakilan warga, menggelar rapat untuk membacakan isi surat jawaban perusahaan, Rabu (28/1/2026).

Dalam surat jawaban tersebut, PT ASN menanggapi hasil mediasi penyelesaian sengketa lahan yang dilaksanakan pada 29 Desember 2025. Mediasi yang difasilitasi oleh Wali Kota Subulussalam itu menghasilkan tiga opsi penyelesaian sengketa.

Opsi pertama, pengembalian lahan kepada masing-masing desa yang bersengketa. Opsi kedua, pemberian ganti rugi lahan kepada desa-desa yang bersengketa. Opsi ketiga, melakukan verifikasi atau pengukuran ulang terhadap areal HGU PT ASN di wilayah desa yang disengketakan.

Terkait opsi pertama, PT Agro Sinergi Nusantara menyatakan tidak dapat melakukan pengembalian lahan karena perusahaan telah sah memperoleh perpanjangan hak pengelolaan berupa HGU yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dengan Sertifikat HGU Nomor 02 yang berlokasi di Desa Tualang, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, seluas 1.146,4 hektare.

Untuk opsi kedua, yakni ganti rugi lahan, perusahaan juga menyatakan tidak dapat melaksanakannya karena seluruh proses pengurusan Sertifikat HGU Nomor 02 telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, opsi ketiga berupa verifikasi atau pengukuran ulang areal HGU dinilai lebih memungkinkan untuk dilaksanakan, dengan sejumlah ketentuan. Di antaranya, pelaksanaan pengukuran harus didahului dengan kesepakatan bersama mengenai konsekuensi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Proses verifikasi dan pengukuran ulang tersebut nantinya disaksikan oleh FORKOPIMDA, perwakilan masyarakat, serta pihak PT Agro Sinergi Nusantara, dan dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.

Selain itu, diperlukan jaminan keamanan dari Forkopimda Kota Subulussalam dan masyarakat agar tidak terjadi pendudukan areal HGU sesuai hasil pengukuran ulang BPN. Adapun biaya pelaksanaan verifikasi pengukuran oleh BPN akan dibahas lebih lanjut oleh para pihak terkait.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Di tengah keterlambatan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam justru menggulirkan hak interpelasi terhadap Pemerintah Kota.
‎
‎Kondisi ini menuai kritik tajam dari Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Subulussalam, Bahagia Maha. Mantan anggota DPRK itu menilai langkah interpelasi yang ditempuh para legislator tidak tepat momentum, mengingat pengesahan APBK merupakan kewajiban utama yang bersifat mendesak dan menyangkut kepentingan publik secara langsung.
‎
‎Menurut Bahagia Maha, interpelasi memang merupakan hak konstitusional DPRK. Namun, hak tersebut seharusnya dijalankan secara proporsional dan tidak mengabaikan tugas pokok lembaga legislatif, yakni memastikan anggaran daerah disahkan tepat waktu.
‎
‎“Interpelasi itu hak DPRK. Tapi pengesahan APBK adalah kewajiban. Kalau sudah masuk Februari dan APBK belum juga disahkan, ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat,” ujar Bahagia Maha dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
‎
‎Ia menegaskan, keterlambatan pengesahan APBK telah melampaui batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Mengacu pada Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan APBD seharusnya disetujui bersama paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan.
‎
‎Ketentuan tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD wajib dilakukan paling lambat 30 November tahun sebelumnya. 

Dengan demikian, APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2026 seharusnya telah rampung sejak akhir 2025.
‎
‎Bahagia Maha juga menyoroti alasan DPRK menggulirkan hak interpelasi yang disebut-sebut dipicu oleh dugaan defisit anggaran daerah hingga mencapai Rp290 miliar pada tahun 2025. Ia menilai, sikap DPRK terkesan terlambat dan janggal dari sisi momentum.
‎
‎“Defisit itu bukan persoalan yang tiba-tiba muncul sekarang. Itu akumulasi dari kebijakan anggaran pada periode pemerintahan sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang dipersoalkan?” ujarnya.
‎
‎Ia mempertanyakan sikap DPRK yang dinilai tidak menunjukkan reaksi tegas sejak awal ketika persoalan defisit mulai mengemuka pada tahun 2025. Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan kesan bahwa langkah interpelasi lebih bernuansa politis ketimbang murni menjalankan fungsi pengawasan.
‎
‎Lebih lanjut, Bahagia Maha mengingatkan bahwa angka defisit Rp290 miliar tersebut belum dapat dijadikan dasar yang mutlak sebelum adanya hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
‎
‎“Kalau data keuangan belum diaudit dan belum final, lalu dijadikan dasar interpelasi, ini berbahaya. Bisa menyesatkan opini publik dan mengganggu stabilitas pemerintahan,” tegasnya.
‎
‎Ia pun mengimbau agar DPRK Subulussalam menahan diri dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas. 

Menurutnya, keterlambatan pengesahan APBK berpotensi menghambat jalannya pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan daerah.
‎
‎Sebagai penutup, Bahagia Maha mendesak DPRK agar segera memprioritaskan penyelesaian APBK sebelum melangkah ke agenda politik lainnya.

‎“Laksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru kemudian menuntut hak. Itu prinsip dasar dalam menjalankan amanah rakyat,” pungkasnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Penggunaan hak interpelasi tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPRK Subulussalam dalam rangka penetapan usul hak interpelasi, yang digelar di Gedung DPRK Subulussalam, Rabu (11/2/2026).

Langkah ini dinilai bukan semata-mata sebagai manuver politik, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan DPRK dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai rencana, transparan dalam pengelolaan anggaran, serta berpihak pada kepentingan rakyat.

Adapun tiga fraksi yang sepakat menggunakan hak interpelasi tersebut adalah Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, dan Fraksi Megegoh. Sementara itu, Fraksi Rabbani yang merupakan fraksi pendukung Wali Kota Subulussalam, tidak tampak hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Ketua Fraksi Golkar, T. Raypa Andriant Sastra, dalam pandangannya pada rapat paripurna menjelaskan bahwa salah satu alasan penggunaan hak interpelasi adalah tingginya angka defisit Pemerintah Kota Subulussalam pada tahun anggaran 2025.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Hanura, Jumadin, yang menyoroti persoalan defisit anggaran Pemerintah Kota Subulussalam tahun anggaran 2025.

Sementara itu, anggota Fraksi Megegoh, Alimsyah, menyampaikan bahwa selain persoalan defisit, Fraksi Megegoh juga mempersoalkan penyaluran dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk tanggap darurat yang dinilai tidak tepat sasaran.

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 15 dari 20 anggota DPRK Subulussalam. Seluruh anggota yang hadir secara serentak menyatakan sepakat menggunakan hak interpelasi terhadap Wali Kota Subulussalam.

Saat Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Franata Bintang, yang memimpin rapat, menanyakan persetujuan kepada peserta rapat terkait penggunaan hak interpelasi terhadap Pemerintah Kota Subulussalam, seluruh anggota DPRK yang hadir menyatakan setuju.

“Apakah kita yang hadir dalam rapat paripurna DPRK Subulussalam setuju menggunakan hak interpelasi terhadap Pemerintah Kota Subulussalam?” tanya pimpinan rapat, yang dijawab serentak “setuju” oleh anggota DPRK yang hadir.

Menjelang penutupan rapat paripurna, Wakil Ketua Fraksi Megegoh, Ardhiyanto Ujung, menyatakan dukungan penuh terhadap penggunaan hak interpelasi yang telah disahkan secara bersama tersebut.

Ia mengakui bahwa sebelum rapat paripurna berlangsung, Fraksi Megegoh tidak memberikan tanggapan di media. Namun demikian, pihaknya mendukung penuh pelaksanaan interpelasi dan berharap tidak ada ketidakjujuran di antara ketiga fraksi yang mengusulkan hak tersebut.

“Kami dari Fraksi Megegoh mendukung sepenuhnya pengusulan hak interpelasi ini. Saya meminta tidak ada dusta di antara kita,” kata Ardhiyanto Ujung, yang disambut tepuk tangan anggota DPRK di ruang rapat paripurna.

[Redaktur: Amanda Zubehor]