SERAMBI.WAHANANEWS.CO, Subulussalam - Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik terus diperkuat oleh Pemerintah Kota Subulussalam. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membangun komunikasi serta sinergi langsung dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Dalam kunjungan ke KemenPAN-RB tersebut, Wali Kota Subulussalam didampingi oleh Bahagia Maha, tokoh masyarakat Kota Subulussalam. Kehadiran tokoh masyarakat dalam agenda ini mencerminkan semangat kebersamaan serta dukungan lintas elemen dalam mendorong penataan dan perbaikan sistem pemerintahan daerah.
Baca Juga:
Pemkab Muara Enim Gaspol Tingkatkan Pelayanan Publik, Gelar Forum Konsultasi Perizinan dan Kependudukan
Bahagia Maha dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal dan mendukung agenda reformasi birokrasi yang tengah diperjuangkan Pemerintah Kota Subulussalam.
Menurutnya, penataan sistem pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan moral, pemikiran, serta kontrol sosial dari masyarakat, ujarnya pada Jumat, 6 Februari 2026.
Kunjungan ke KemenPAN-RB tersebut dimaknai sebagai langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mulai dari peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), penyederhanaan birokrasi, perbaikan sistem pelayanan publik, hingga penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
Baca Juga:
Datangi KemenPAN-RB, Bupati Nias Barat Pastikan Usulan PPPK Paruh Waktu Diproses
Melalui koordinasi dengan KemenPAN-RB, Pemerintah Kota Subulussalam berharap dapat memperoleh arahan, pendampingan, serta dukungan kebijakan dalam menata struktur organisasi, sistem kerja, dan budaya birokrasi agar lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Bahagia Maha juga menegaskan bahwa upaya membangun daerah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem pemerintahan yang sehat dan tertata dengan baik.
Pemerintahan yang kuat dan berintegritas diyakini akan melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
