Alihasmi.
Subulussalam Aceh, serambi Wahana news co.Puluhan kontraktor geruduk dan menyegel sejumlah kantor dinas dilingkungan pemerintah kota Subulussalam Selasa 21/4/2026.sebagai bentuk protes atas belum dibayar nya pekerjaan proyek tahun anggaran 2023-2024.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Nilai PSEL Bekasi Raya Solusi Konkret Atasi Krisis Sampah
Aksi tersebut menyasar beberapa instansi yakni;; dinas pekerjaan umum,dinas pertanian, dinas perkebunan dan perikanan serta dinas keuangan, sementara dinas syariat Islam tidak disegel karena berada didalam kawasan mesjid agung kota Subulussalam.para kontraktor awalnya datang secara damai untuk melakukan audiensi dengan kepala SKPK namun, dari empat dinas yang didatangi tiga kepala dinas tidak berada ditempat.
Akibatnya para kontributor melakukan Pemalangan terhadap tiga kantor dinas Pekerjaan umum, dinas Pertanian, dinas Keuangan dan kator dias Pertanian,pada pintu kantor dinas keuangan dan kator pertanian dipasang tulisan yang menyatakan bahwa kantor tersebut disegel karena memiliki hutang kepada kontraktor dan tidak bisa dibuka sebelum dilakukan pembayaran.
Di dinas syariat Islam diterima langsung oleh Kepala dinas Hotmah Capah, dalam pertemuan itu ia menyampaikan bahwa kewajiban pembayaran terhadap kontraktor telah dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2026, meskipun hingga kini masih dala tahap finalisasi.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Soroti Peran KEK Sei Mangkei dalam Serapan Tenaga Kerja
Namun salah seorang kontraktor mempertanyakan kepastian tersebut,ia mengaku mendapatkan informasi bahwa hutang pada rekanan tidak sepenuhnya diakomodir pada DPA 2026, Oleh karena itu mereka mendesak pemerintah kota Subulussalam untuk memastikan pembayaran hutang yang akan dilakukan tahun ini. Selanjutnya para kontraktor mendatangi Dinas keuangan dan bertemu dengan sekretaris Dinas, Jasmani saat ditanya kepastian masuknya hutang 2023 kedalam DPA 2026 pihak dinas belum dapat memberikan jawaban pasti.
Tak lama kemudian Sekretaris Daerah ( SEKDA ) Asrul Sani menemui para kontraktor dilokasi,ia menjelaskan bahwa kewajiban pembayaran dari tahun 2023 memang telah dimasukkan DPA 2026, namun besaran anggarannya masih dalam tahap pembahasan pasca evakuasi oleh kementerian.
Menurutnya, penyelesaian hutang akan dilakukan secara bertahap,ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak mampu melakukan pembayaran secara penuh dalam waktu dekat, mengingat kondisi fiskal darah yang ang terbatas, jika rekanan meminta pembayaran secara penuh itu tidak memungkinkan mengingat kondisi fiskal daerah saat ini sangat berat, dimana beban kewajiban telah menggerus hampir dari setengah dari APBK tahun 2026 ujar SEKDA.
Berdasarkan informasi yang beredar total hutang pemerintah daerah kota Subulussalam kepala para kontraktor diperkirakan hingga puluhan miliar rupiah.. editor RS.
