WahanaNews-Serambi | Saftiyah (46) seorang janda beranak 3 warga Desa Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam hidupnya sangat memprihatinkan lantaran tinggal di sebuah rumah kumuh dan nyaris roboh berukuran 4×5 meter persegi.
Yang lebih miris lagi, rumah kecil tersebut dihuni oleh Saftiyah beserta tiga orang anak-anaknya sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini.
Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing, Kementerian PU Gelar Konstruksi Indonesia 2024 di ICE BSD
Dengan status janda, Saftiyah juga harus bertanggung jawab menjadi tulang punggung untuk menafkahi ketiga orang anaknya dengan pencarian sehari-hari hanya serabutan dengan penghasiln tidak menetap.
“Menurut Tamrin Kepala mukim Binanga, Janda beranak tiga ini sejak tahun 2001 di masa Bupati Kabupaten Aceh Singkil Makmur Syaputra Bancin sudah menempati rumah dengan kondisi seperti itu. Rumah yang di tempati Ibu Saftiyah saat ini berukuran 4 x 5 M rumah bantuan saat (Alm) Makmur Syahputrà Bancin semasa Bupati Kabupaten Aceh Singkil," Kata Tamrin Barat, Sabtu (3/12/2022).
Sudah selayaknya Pemerintah Kota Subulussalam memberikan Rumah bantuan baik bersumber dari APBK maupun dari Otsus Aceh kepada Saftiyah warga Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rondeng, Kota Subulussalam.
Baca Juga:
Konstruksi Indonesia 2024, Menteri Dody Tekankan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Menurut Tamrin, Sebelumnya saftiyah juga pernah mengajukan proposal ke Badan Baitulmal.
Pihak dari Baitul Mal sudah beberapa kali kroscek kelapangan sampai ke lokasi melihat langsung keadaan rumah tersebut.
Namun sampai sekarang tidak terealisasi, dengan alasan anggarannya sudah habis, Ungkapnya.
Tamrin yang Juga Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Subulusslaam menyebutkan seharusnya kondisi rumah seperti itu seharusnya bukan rehab yang di berikan, tapi rumah layak huni.
“Melihat kondisi rumah itu, seharusnya bukan rehab yang di berikan, melainkan rumah layak huni. Rumah layak huni yang di ajukan mustahil untuk mendapatkan nya. Karena yang kita tau hanya timses atau petugas partai yang selalu mendapatkanya. Ini menjadi catatan penting untuk pemerintah Kota Subulussalam nanti nya”, tambah nya.
"Harapan ketua LSM GMBI kepada PUPR, Dinas Sosial dan Baitul mal Kota Subulussalam, agar mengkroscek langsung ke lokasi agar bisa melihat langsung mana yang seharusnya layak untuk di bantu mana yang tidak",tutup Tamrin.[zbr]