SERAMBI.WAHANANEWS.CO, Subulussalam - Kematian ratusan ikan kembali terjadi di aliran Sungai Lae Batu-batu dan Lae Rikit, Kota Subulussalam. Kejadian ini memicu perdebatan dan pertanyaan dari berbagai pihak, terutama masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sungai tersebut.
Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Subulussalam menyatakan bahwa kematian ikan tersebut bukan disebabkan oleh limbah dari PT Perkebunan Minyak Kelapa Sawit (PMKS) MSB II. Namun hingga kini, DLHK belum dapat memastikan penyebab pasti matinya ribuan ikan itu.
Baca Juga:
Memanas, Sekelompok Orang Mengaku PT RBU Blokade Stockpile Coal Hauling Road MTN-PKP2B BUMD Baramarta Banjar Kalsel
Ahmad Fikri, Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa Sada Kata (AMP-SAKA), menilai hal ini mencerminkan ketidakmampuan DLHK dalam menjalankan tugasnya.
“Kepala Dinas DLHK harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan pasti kepada masyarakat. Jangan hanya menyampaikan dugaan, tapi segera cari tahu penyebab pastinya,” kata Fikri kepada Serambi.WahanaNews.co, Minggu (16/6/2025).
Fikri juga menegaskan bahwa DLHK wajib menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara objektif dan transparan. Ia mendesak agar tidak ada “main mata” dengan perusahaan atau pihak manapun.
Baca Juga:
KLH Peringatkan Dampak Negatif Food Waste sebagai Penyumbang Timbulan Sampah Terbesar
“Kami siap mendukung dan berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan ini karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Sekitar 70% warga di sepanjang aliran sungai adalah nelayan, dan kini mereka kehilangan sumber penghasilan,” tambah Fikri.
AMP-SAKA memberikan ultimatum kepada DLHK agar dalam waktu satu minggu memberikan kepastian kepada publik. Jika tidak, mereka akan membawa kasus ini ke tingkat provinsi.
Sungai Lae Batu-batu merupakan tumpuan hidup sebagian besar masyarakat. Kasus pencemaran ini juga bukan yang pertama kali terjadi, dan bahkan tidak hanya terjadi di satu lokasi. Hal ini menjadi polemik serius yang memerlukan penanganan tegas dari pemerintah.
