Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam - Adanya isu yang sangat kuat beredar ditengah-tengah masyarakat, rencana Kunjungan Kerja (Kuner) seluruh Kepala Desa (Kades) sepemko Subulussalam ke Jawa Timur (Jatim), menuai tanggapan khusus dari Bahagia Maha (BM).
Ketua Fraksi Geranat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam ini meminta kepada Walikota setempat untuk menyampaikan dengan tegas kepada dinas DPMK jangan terlalu dipaksakan agenda keberangkatan para Kepala Desa (Kades) untuk wajib mengikuti Kunker.
Baca Juga:
Dinilai Gagal Paham, Bahagia Maha Mengecam Pernyataan Ridho Bancin Soal APBK TA 2024
Menurut BM, Situasi keuangan Kepala Desa (Kades) saat ini sedang tidak baik, apa lagi honor Kades beserta perangkat Desa, tahun 2023 ini sebagian sudah berjalan 8 (Delapan) Bulan belum terbayarkan, dan ditambah ada puluhan Desa yang belum menerima honor di tahun 2022 sisa bayar selama Tiga Bulan.
Berdasarkan pantauan Bahagia Maha, rencana kegiatan Kunker Kades itu, sebahagian Kades telah membayar kepada panitia/kordinator yang ditunjuk oleh kadis PMK Subulussalam lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000 per Kepala Desa.
Kendati, dikatakan Sekretaris DPD PAN Kota Subulussalam itu, Kunker itu perlu untuk menambah ilmu dan wawasan apa lagi ada aturan yang membolehkan. Tetapi, harus juga melihat dari sisi kondisi keadaan desa tersebut.
Baca Juga:
Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-79 Tahun 2024 Di Polresta Jambi
“Ya, harus melihat kemampuan keuangan saat ini yang begitu sulit, apa lagi dengan biaya yang dipungut dari masing-masing kepala desa sampai Rp 12 juta an, ini terlalu besar dan memberatkan para Kades,” sampai, Bahagia Maha, Kamis, (5/10/23).
Lanjut BM, meskipun agenda Kunker ini tidak ada lembaga pihak ketiganya sebagai penyelenggara seperti Bimtek lalu. Panitia maupun koordinator cukup sebagai pengarah untuk memfasilitasi selama perjalanan agenda itu, bukannya memungut atau dikumpulkan uang tersebut kesalah satu kordinator, itu salah.
“Kami sampaikan agar jangan menjadikan Kunker Kades itu sebagai ajang cari keuntungan, karena masyarakat semua tau berapa biaya tiket pesawat sekali penerbangan kepulau Jawa dan berapa biaya penginapan Hotel disana apa lagi diinapkan hanya dihotel Melati, DPRK saja kalau melaksanakan kegiatan hal seperti itu tidak sampai biayanya sebesar Rp 12 juta perorang karena tidak ada membayar kontribusi kepada pihak ketiga,” kata, BM.
Tidak kurang informasi yang didapatkan anggota Komisi A ini, bahwa keberangkatan kepala desa itu ditekan wajib berangkat dan berangkat atau tidak berangkat wajib setor biayanya terlebih dahulu, sehingga ada beberapa kepala desa harus meminjam uang untuk menyetor biaya keberangkatan tersebut.
“Kunker wajib berangkat, Honor perangkat desa ditahun 2023 ini baru terbayarkan 2 bulan. Keberangkatan itu malah diwajibkan Kadis PMK sehingga mau tak mau Kades tersebut harus mencari uang dulu dan disetor kepada panitia/kordinator keberangkatan yang ditunjuk oleh Kades tersebut,” ujar, BM.
Hal ini, Bahagia Maha pun menyarankan agar Walikota Subulussalam menegaskan kepada dinas itu jangan memaksakan kegiatan tersebut, yang terkesan menyusahkan para Kepala Desa (Kades), di tengah situasi keuangan saat ini yang sangat tidak baik.
“Meskipun kegiatan Kunker ini menggunakan dana APBN dan bukan dana APBK Subulussalam. dengan sulitnya situasi keuangan saat ini, harusnya uang yang direncanakan untuk kunker itu diperuntukan untuk keperluan lain untuk membangun Desa itu sendiri,” jelas, Bahagia.
“inegeri Sada Kata saat ini sedang dilanda berbagi persolan, ada masyarakat demo ada yang memalang pintu ruangan kantor Kuasa BUD, banyaknya honor-honor belum terbayar sehingga kacau balau pemko ini sekarang,” cetus, Bahagia.
Disana, Politisi dari partai PAN yang berlambangkan matahari ini berharap kepada Walikota Subulussalam disisa jabatanya yang tidak lama lagi agar tidak meninggalkan kesan-kesan yang kurang baik dipemerintahan saat ini.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
