Serambi.WahanaNews.co | Ketua Fraksi Geranat Anggota DPRK Subulussalam Bahagia Maha, menyoroti kepala Dinas dilingkup pemko Subulussalam yang lamban dan terkesan tidak serius bekerja di dinasnya masing-masing.
Kata Bahagia Maha sesuai dengan agenda tahunan, bahwa DPRK Subulussalam baru saja menjalankan Fungsi pengawasannya yaitu Pansus Realisasi Fisik dan keuangan TA 2022.
Baca Juga:
Tim Militan Relawan Wandi Jabat Siap Menangkan FAKAR
Dalam kegiatan pansus itu ada Anggota pansus juga menanyakan kepada SKPK masing-masing tentang realisasi program kegiatan TA 2023 yang sudah dibahas dan disahkan bersama TAPK dan DPRK Banggar pada bulan Nopember 2022 yang lalu.
"Semua kepala dinas menyatakan belum ada yang teralisasi sampai dipertengahan bulan Mei ini", jelas bahagia melalui laporan tertulisnya selasa (23/05/23).
Dalam pantauan kami proses pelaksanaan Tender/lelang program kegiatan TA 2023, memang belum ada yang terlaksana tentu akibat keterlambatan Dinas bekerja ini akan mengkhawatirkan bahwa kegitan yang sudah disahkan itu tidak terserap secara maksimal dan tidak menutupi kemungkinan akan ada kegiatan yang tidak sempat direalisasikan pada tahun 2023 ini.
Baca Juga:
Aceh Sepakat Siap Menangkan FAKAR Pada Pilkada Kota Subulussalam
Tentu masyarakat yang membutuhkan pembangunan dari pemerintahan itu sangat mengharapkan demi untuk menunjang kelancaran ekonomi masyarakat dan lain lainnya.
Oleh karena itu, seketaris DPD PAN Kota Subulussalam Bahagia Maha, meminta kepada saudara Walikota Subulussalam untuk memerintahkan dengan tegas kepada kepala-kepala Dinasnya dan kabag dan kabid, lebih fokus dan serius untuk bekerja agar serapan APBK TA 2023 yang sudah disahkan DPRK Subulussalam bisa teralisasi sesuai perencanaannya agar masyarakat kita bisa merasakan dan menikamtinya, ucap bahagia.
Kami selaku wakil rakyat kota Subulussalam yang juga punya tugas fungsi pengawasan persoalan keterlambatan penyerapan APBK di pemko Subulussalam ini, hampir setiap tahun terlambat realisasi program kegiatan baik APBK dan juga Dana Otsus akibat lambannya Dinas-Dinas bekerja.
Hal ini juga bisa berdampak ke APBK perubahan yang selalu terlambat semestinya di bulan 7 di tahun anggaran itu APBK sudah dilakukan pembahasan, akan tetapi yang sering terjadi selalu dipenghujung akhir bulan 9, sehingga realisasi penyerapanya sudah tidak cukup waktu lagi, sehingga masyarakat tidak mendapatkan dampak dari pada pembangunan itu.
Masih Kata Bahagia Maha, bahwa sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (AMJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Subulussalam berahir di tahun 2023 ini, tentu akibat lambannya SKPK bekerja kami khawatir program yang sedang di tunggu-tunggu masyarakat tidak sempat terealisasi di penghujung masa jabatan walikota Subulussalam.
Untuk itu kami sarankan kepada walikota agar mengingatkan kepala-kepala Dinas supaya bisa bekerja lebih cepat dan serius agar maksimalnya nanti serapan APBK TA 2023 sebagaimana harapan masyarakat kota Subulussalam.
Selain itu kami juga mengharapkan kepada saudara walikota Subulussalam agar dana-dana yang diperuntukkan untuk program yang sudah dibahas dan disahkan itu Dana (Uang) jangan dialihkan untuk membayarkan kegiatan yang lain yang tidak masuk dalam pembahasan APBK kemarin.
Sehingga program kegiatan yang sudah dianggarkan dalam pembahasan oleh DPR Banggar dan TAPK tidak bisa terbayarkan, sementara masyarakat yang membutuhkan pembangunan itu sudah menunggu agar apa yang sudah diprogramkan bisa dirasakan dan dinikmati masyarakat kota Subulussalam.
"Dan kami minta kepada kepala-kepala Dinas saat proses pelelangan/tender, jangan ada praktek pilah pilih untuk melaksanakan proses lelang itu atau memprioritaskan kelompok tertentu supaya masyarakat bisa merasakan dan menikmati secara bersama-sama", tutup bahagia.[zbr]
