Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam -
Masyarakat Kota Subulussalam meminta Mentri Dalam Negeri (Mendagri) agar segera mencopot Pj Walikota Azhari dan Sekda Sairun,d ianggap tidak becus dalam menjalankan Pemerintahan di Kota setempat itu.
Pasalnya, kedua sosok Pemimpin Pemerintahan di Kota Subulussalam itu, dinilai telah membuat kegaduhan di lingkup Pemerintahan Kota Subulussalam saat ini. Lantaran, banyak tenaga honorer yang belum menerima honorariumnya.
Baca Juga:
RAKOR lintas Sektoral akan Kesiapan Operasi Lilin Toba 2024 dipimpin Bupati Samosir
Selain kedua sosok tersebut, H. Badalsyah, mengatakan agar Mendagri sekaligus mencopot Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat.
Kekecewaan ini disampaikan H. Badalsyah, yang merupakan Kepala Dinas Pangan di Kota Subulussalam. Pj dan Sekda tidak profesional menjalankan roda kepemerintahan di Kota setempat itu.
"Saya meminta kepada Mendagri untuk segera mencopot Pj Walikota dan Sekdanya, dan diharapkan kepada Walikota terpilih nantinya juga melakukan pencopotan terhadap Tim TAPK Kota Subulussalam lantaran mereka tidak becus mengelola keuangan daerah ini," sampai H Badalsyah, Rabu, (1/1/2025).
Baca Juga:
Sekda Subulussalam Terindikasi Bermain Proyek
Seperti di lingkub Pemerintahan Kota Subulussalam, yakni di Dinas Pangan yang dipimpinnya saat ini. Tenaga Kebersihan, Penjaga Malam dan Tenaga Honorer lainnya di dinas nya itu, belum juga menerima honorarium mereka selama 9 bulan di Tahun Anggaran (TA) 2024.
Menurutnya, para tenaga honor di Dinas Pangan baik Penjaga Malam, Kebersihan dan lainnya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.
Sedangkan Pemerintah Kota Subulussalam dinilainya, tidak respon terhadap keluhan para tenaga honor di Kota Subulussalam ini.
Ia pun menilai baik Pj Wali Kota maupun Sekda Kota Subulussalam sangat Zalim, dan terkesan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.
Ditambahkannya, honorarium tenaga Kebersihan, Jaga Malam di Kantornya tersebut, masih ada sangkutan yang belum di bayarkan oleh Pemerintah Kota Subulussalam di Tahun Anggarn (TA) 2021, 2022, dan 2023. Sedangkan di 2024 selama 9 bulan belum di bayarkan.
"Miris sekali kita melihat sistem manajemen Pj Walikota dan Sekda Subulussalam ini. Terkesan mereka mengotak-atikkan keuangan di Pemko ini, hingga menciptakan kegaduhan," ungkapnya.
H Badalsyah, juga menyadari bahwa ia tidak layak memberikan Statement tersebut, lantaran Pj Walikota dan Sekda itu merupakan pimpinannya di Pemerintahan Kota Subulussalam.
Namun, keluhan ini di ungkapkannya kepada media ini, lantaran desakan dari Tenaga Honorer nya yang belum menerima honorarium mereka.
Padahal, H Badalsyah, mengakui telah puluhan kali menyampaikan keluhan tersebut, kepada Sekda. Merisnya, hingga berita ini diterbitkan, keluhannya itu tidak juga di akomodasi oleh Pj Walikota dan Sekda Subulussalam.
[Redaktur: Amanda Zubehor]