WahanaNews-Serambi | Meski mendapat sorotan dari berbagai pihak kunjungan kerja para kepala kampong di Subulussalam tetap dilaksanakan.
Informasi beredar para kepala Kampong (Kepala Desa-Red) di Kota Subulussalam melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) Study Tiru ke pulau Jawa.
Baca Juga:
Empat Nelayan Indonesia Telah Dibebaskan Otoritas Singapura
Namun Informasi di peroleh para Kepala Kampong itu kunker di rencanakan ke Bandung, namun karena ada perubahan sehingga keberangkatannya beralih ke Batam Kepulauan Riau.
Sementara itu, dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa keberangkatan para kepala kampong tersebut di jadwalkan pada hari minggu kemarin.
"Karena ada kendala, sebelumnya di agendakan ke Bandung, sehingga dirubah jadi ke Batam, keberangkatannya hari Minggu (25 /12/22)," Kata Sumber yang dapat di percaya kepada media.
Baca Juga:
Menko Airlangga Ingatkan agar Koperasi Utamakan Anak Muda dan Digitalisasi
Keterangan dari berbagai sumber di himpun, sebelumnya di jadwalkan kunker tersebut 49 Penjabat (Pj) Kepala Desa yang telah purna tugas, sempat mendapat kritik dari berbagai pihak sehingga digantikan para kepala kampong definitif kunker ke Batam.
Menanggapi hal tersebut menuai kritikan pedas dari kalangan termasuk AMPes.
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPeS) menilai adanya indikasi permainan Kong Kalikong dengan Pemerintah Kota melalui Dinas DPMK Kota Subulussalam.
“Saya bingung dengan permasalahan yang terjadi dan tidak habis pikir 6 bulan gaji perangkat Desa belum di bayar atau masih menunggak kok berani-berani nya melaksanakan Kunker (Kunjungan Kerja) ke luar daerah??” Ujar Misran selaku Ketua AMPeS.
Misran sudah menghubungi pihak Kecamatan dan sudah melakukan konfirmasi dan kabar yang di dapatkan, banyak dari desa-desa yang tidak ikut berpartisipasi dalam Kunker tersebut, salah satunya dari Kecamatan Longkib yang tidak ada satu pun Desa yang ikut serta dalam Kunker tersebut.
Kemudian dari Kecamatan Penanggalan hanya 10 desa yang berangkat untuk Kunker dan dari Kecamatan Rundeng ada 12 Desa yang ikut dan dari Kecamatan Simpang kiri belum ada jawaban pasti dari pihak Kecamatan. Sedangkan Kecamatan Sultan Daulat kurang lebih ada 17 Desa yang ikut serta dalam Kunker tersebut.
“Misran juga mengkonfirmasi Kadis DPMK kota Subulussalam lewat WhatshApp. Beliau mengatakan terkait dengan kunker itu adalah hak desa ungkap Faisal” sambung Misran.
Menurut info yang beredar anggaran Kunker perdesanya berjumlah Rp. 10.500.000 di ambil dari Dana Desa.
AMPeS menilai kegiatan ini hanya mengkambinghitamkan Kepala desa untuk meraup keuntungan suatu pihak.
Misran meminta kepada KPK dan Kejati Aceh untuk menelisik ini dapat di selesaikan dalam kurung waktu yang singkat.
“Jika permasalahan ini hanya di biarkan dan tidak ada niat penyelesaian maka berita ini akan sampai ke depan gerbang Gedung Gubernur Aceh juga kejati Aceh.” Tegas Misran melalui rilis kepada awak media serambiWahanaNews.co.[zbr]
