“Mestinya, Sekda Subulussalam menyampaikan yang benar kepada Masyarakat sesuai dengan tahapan-tahapannya, bukannya malah menyampaikan keresahan,” cetusnya.
Ditambahkan Bahagia Maha, kami juga melihat ketidakmengertian dan ketidak pahaman Sairun, selaku Sekda untuk mendefinisikan Visi dan Misi kepala daerah. Seperti yang di programkan setiap SKPK, itu merupakan bagian dari Visi Misi Kepala daerah, yaitu Walikota Subulussalam.
Baca Juga:
DPR Apresiasi Gebrakan Mentan Amran Percepat Swasembada Lewat Oplah dan Cetak Sawah
“Seluruhnya, termasuk program yang diarahakan oleh DPR dari hasil Reses nya turun kemasyarakat di Dapilnya masing-masing, itu juga bagian dari Visi Misi Wali kota, ini sangat keliru sekali jika Sekda menyatakan Visi Misi Wali kota tidak diakomudir, lantas apa namanya yang dirancang dan diprogramkan di Bappeda setiap tahunnya itu,” pungkasnya.
Harapan kami, kata Bahagia Maha, Sekda Subulussalam jangan sekali-kali mengintervensi lembaga DPR. Menurut Bahagia Maha, jabatan Sekda itu merupakan karir, bukan jabatan Politis.
“Sekda itu jangan sampai salah masuk kamar. Selaku Sekda harusnya menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga DPR, agar roda pemerintahan ini membaik karena lembaga DPR itu juga bagian pemerintahan yang sejajar dengan eksekutif. Harusnya Sekda itu bijak untuk menyikapi semua persoalan di Pemko ini, jangan terkesan untuk menyalakan api nanti terbakar sendiri, jadi harapan kami kepada Sekda harus berhati-hati mengeluarkan statemen yang melibatkan nama lembaga DPR,” jelas BM.
Baca Juga:
Hadapi Penolakan, DPR Klaim Sudah Akomodasi Masukan Masyarakat Soal UU TNI
[Redaktur: Amanda Zubehor]
