SERAMBI.WAHANANEWS.CO, Subulussalam -
Pengamat kebijakan publik, Badrul Rijal, mengapresiasi kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh ke Kota Subulussalam. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian serius terhadap berbagai laporan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran, khususnya Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di Kota Subulussalam.
Badrul Rijal menilai, kehadiran langsung Kajati Aceh di Subulussalam menunjukkan komitmen kuat institusi kejaksaan dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap potensi penyelewengan anggaran daerah.
“Kami mengapresiasi kunjungan Kajati Aceh ke Subulussalam sebagai bentuk nyata perhatian terhadap laporan dugaan penyimpangan dana DOKA dan DBH. Ini adalah momentum penting untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Badrul Rijal, Kamis (5/2/2026).
Ia berharap Kajati Aceh dapat mengusut tuntas segala bentuk penyelewengan anggaran yang terjadi di Kota Subulussalam, tanpa pandang bulu, demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Harapan kami, Kajati Aceh benar-benar menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara serius dan profesional, agar praktik-praktik penyimpangan anggaran dapat dihentikan,” tegasnya.
Selain itu, Badrul Rijal juga meminta agar Kajati Aceh menginstruksikan Kejaksaan Negeri Subulussalam untuk bekerja lebih proaktif dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di daerah tersebut, termasuk melakukan pendalaman terhadap proyek-proyek strategis dan penggunaan dana publik yang rawan penyimpangan.
“Kami mendorong Kejari Subulussalam agar lebih progresif dan responsif dalam menangani berbagai dugaan korupsi. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi pesan kuat bahwa Subulussalam tidak mentolerir penyalahgunaan keuangan negara,” tambahnya.
Badrul Rijal kembali menegaskan apresiasinya atas perhatian khusus yang diberikan Kajati Aceh kepada Kota Subulussalam, terutama dalam upaya memperkuat penegakan hukum terhadap dugaan penyelewengan anggaran.
“Kunjungan ini memberi harapan baru bagi masyarakat Subulussalam agar pengelolaan keuangan daerah ke depan lebih bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
