WahanaNews-Serambi | Ketua DPD PSI Kota Subulussalam, Rinto Berutu, Soroti nasib ratusan tenaga Kontrak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam selama 4 bulan Terhitung September hingga Desember 2022. Mereka belum menerima gaji hingga sekarang. Sabtu, 24 Desember 2022.
Miris, para tim medis menjadi garda terdepan dikala pandemi covid melanda negeri ini. Kini hak mereka terabaikan tanpa solusi dari Pihak Rumah Sakit. Padahal belum lama ini RSUD kita mendapatkan prediket Akreditasi Tingkat PARIPURNA yang diberikan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
Baca Juga:
Hakim Konstitusi Dr Daniel Yusmic Foekh SH M.Hum berikan ceramah Hukum
Kita sangat menyayangkan dengan prediket paripurna, masih terjadi lagi hal-hal diluar kepantasan yaitu terkait belum dibayarnya gaji jerih payah petugas tenaga kontrak di Rumah Sakit
Ia juga meminta kepada pemangku kebijakan dikota Subulussalam agar mencarikan solusi untuk para ratusan tenaga kontrak yang belum terbayarkan honornya selama 4 bulan itu demi kebutuhan ekonomi keluarga mereka para medis.
"Walikota dan DPRK Kota Subulusslaam, kami minta untuk mencarikan solusi dan memproritaskan gaji tenaga kontrak, karena tugas mereka sangatlah dibutuhkan untuk melayani kesehata masyarakat". Tegasnya.
Baca Juga:
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Milik Takim CS Seakan akan Kebal Hukum
Selain itu beredar kabar bahwa dalam waktu dekat pihak menagemen RSUD akan kunker ke luar daerah. Ia meminta pihak terkait untuk meninjau kembali rencana itu, ia menilai membayar gaji tenaga kontrak itu justru jauh lebih penting dari pada kunker tersebut.
"Kita juga menerima Informasi pihak managemen akan kunker keluar daerah, yah lebih baik ditunda lah, kan pakai anggaran juga yang lebih penting kan gaji para tenaga kontrak disana dibandingkan kunker yang hanya menghamburkan anggaran" tandasnya.
Selain dari pada itu beberap hari yang lalu
Sejumlah masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyesalkan kunker tahun ini di akibatkan tidak tepat moment dan waktunya.
Karena sampai saat ini Honor para Perangkat desa juga dari 82 Desa dari anggaran APBK sudah mencapai 6 bulan juga belum terbayarkan akibat kekosongan dana.
Tapi ironis nya di lapangan kepala desa dan pj di kabarkan melakukan kunker dengan menggunakan dana desa.
Sementara Puluhan penjabat (Pj) yang sudah berakhir masa jabatannya kabarnya akan ikut di berangkatkan juga dimana sudah jelas menyalahi aturan, tegas Rinto.[zbr]
