Aksi ini pun merupakan aksi demonstrasi yang bermoral. Dikutip media ini, para pendemo meminta Kejari agar segera bertindak untuk mengaudit seluruh laporan masyarakat.kota subulussalam.
“Subulussalam sangat aneh tidak ada yang tertangkap, jangan hanya Kepala desa yang jadi sasaran. Kepala dinas dan anggota DPRK tidak ada yang di Tangkap, ini aneh,” kata Rambe.
Baca Juga:
Kejari Gunungsitoli Eksekusi Rp1 Miliar Lebih Uang Korupsi Perkuatan Tebing Sungai Idanogawo
Dikontor Kejari, Ridwan Husein meminta agar dana Koni Kota Subulussalam segera di Audit yang ketua koni nya langsung ketua DPRK anak.kandung walikota setempat.
Ridwan, juga menambahkan, Bimtek Dana Desa yang kini berubah nama menjadi Kunker, ini modus. Dana APBK bukan untuk mensejahterakan pejabat, tetapi mensejahterakan masyarakat.
“Pemko ini sudah di bangun oleh para tokoh, jangan karena pemimpin sekarang ini, Pemko Subulussalam di kembalikan ke Singkil,” cetus Ridwan.
Baca Juga:
Soal Minta Rp15 Juta Agar Tak Tahan Supriyani Dibantah Kejari Konawe Selatan
“Di daerah lain ada pemilihan Kepala Desa, namun di Kota subulussalam di tindakan, ini akan menjadi jual beli jabatan, audit rumah sakit, audit dinas kesehatan,” ungkap Ridwan.
Disambung Syahbudiyono selaku ketua APEDNAS menyuarakan di depan Kantor Kejari agar menanyakan gaji perangkat kampong sisa kurang bayar tahun 2022 ada sebanyak 3 bulan belum bayar, tahun 2023 berjalan 7 Bulan.
Diakhir bulan nanti, Kata Syahbudiyono, kami mendengar para kepala kampong melakukan kunker ke pulau jawa, sementara kami antara makan tidak maka. Sesuai instruksi dari Kejati Aceh bahwa melarang Bimtek ke luar daerah.
