WahanaNews.co I Dalam suatu kesempatan di awal mula pandemi covid-19, Presiden Jokowi beberapa kali mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggarannya harus difokuskan pada penanganan Covid-19.
Baca Juga:
Belajar dari Aceh, Kemendagri Teliti Klaim 13 Pulau yang Dipersengketakan 2 Kabupaten di Jatim
"Belanja-belanja yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokuskan semuanya, fokuskan kekuatan kita pada upaya penanganan Covid-19," ucap Presiden Jokowi.
Baca Juga:
Duduk di Samping Putin, Prabowo Pamer Rekonsiliasi Epik dengan Eks Komandan GAM
Tidak demikian halnya yang terjadi di Aceh. Pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan Ketua DPR Aceh, Dahlan dengan harga lebih Rp 1 miliar menuai kritik.
Dalam daftar harga yang viral di media sosial, beberapa barang dan jasa untuk rumah jabatan ketua DPR Acehdi antaranya renovasi ruang tamu dan ruang tengah Rp 200 juta, gorden Rp 198 juta, dan wallpaper Rp 150 juta. Selain itu, juga ada pengadaan ambal Rp 140 juta, lemari pakaian Rp 150 juta dan sejumlah barang lainnya.
Pembelian barang-barang itu disebut menggunakan APBA 2021. Data yang viral bersumber dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) APBA 2021. Usai data itu viral, ketua DPR Aceh angkat bicara.
"Saya selaku ketua DPRA meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Aceh karena mungkin kegiatan tersebut telah melukai rasa keadilan masyarakat Aceh di tengah kondisi krisis yang sedang kita alami," ucap Dahlan kepada wartawan dalam konferensi pers di DPRA, Senin (5/7/2021).
Dahlan menegaskan kegiatan pada rumah dinas tersebut bukan usulan dan keinginannya. Dia menyebut, beberapa hari lalu ada orang datang memberitahu terkait pekerjaan memasang wallpaper serta karpet di rumahnya.
"Saya dengan tegas mengatakan bahwa saya tidak pernah dikomunikasikan, saya tidak pernah ditanyain apa kebutuhan, apa yang perlu disiapkan sebagai penghuni rumah dinas dan saya mengatakan saya tidak membutuhkan itu," jelasnya.
Politikus Partai Aceh itu menyebutkan, dirinya sudah pernah memanggil Sekwan dan Kabag Umum DPR Aceh untuk mempertanyakan usulan-usulan tersebut. Dia mengaku tidak pernah ditanyakan apa kebutuhan untuk rumah dinasnya. (JP)
