Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam -
Koordinator Gerakan Masyarakat Sada Kata Menggugat (GASKAN) Muzir Maha menyesalkan sikap DPRK Kota Subulussalam yang sampai hari ini belum juga melakukan pembentukan Pansus dalam upaya penyelesaian masalah di lahan perkebunan HGU PT Laot Bangko, hal itu disampaikan Muzir pada, Jumat (01/09/23).
Sebelumnya Garakan Masyarakat Sada Kata Menggugat (GASKAN) melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRK pada 08 Juni 2023 di ruang Banleg setempat, dari hasil RDP tersebut yang turut juga di hadiri Kepala BPN, Manjemen PT Laot Bangko dan SKPK terkait, disepakati akan dibentuk Tim Pansus dalam upaya penyelesaian sengketa dan permasalah di dalam HGU PT Laot Bangko, namun setelah berjalan dua bulan belum ada tanda-tanda adanya pembentukan Pansus tersebut.
Baca Juga:
PT Laot Bangko Diduga Merusak Jalan Masyarakat di Subulussalam
Muzir menilai bahwa DPRK Subulussalam selama ini tidak serius dalam menanggapi aspirasi masyarakat dan menilai para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen Subulussalam itu tukang ngibul dan pembohong, bahkan kata Muzir para dewan yang dipilih oleh rakyat itu terkesan berada di bawah kendali perusahaan.
Hal ini kata Muzir menjadi catatan buruk bagi lembaga yang selama ini menjadi harapan masyarakat untuk mengadu nasib.
“Sebenarnya kami berharap besar kepada para dewan yang notabenenya merupakan perpajangan tangan rakyat, namun sangat disayangkan trust (kepercayaan) masyarakat makin laun makin terkikis, ini harus menjadi catatan merah bagi masyrakat kota Subulussalam bahwa fungsi legislatif yang mereka emban selama ini hanya digunakan untuk kepentingan pribadi mereka saja” pungkas Muzir.
Baca Juga:
Karyawan PT Laot Bangko Panen di Lokasi Luar HGU, yang Akan Jadi Kebun Plasma
Selain itu Muzir juga mengingatkan kepada Perusahaan PT Laot Bangko dan oknum yang berupaya dalam menutupi permasalahan HGU PT Laot Bangko agar tidak coba-coba menghidupkan “api dalam sekam” sebab masyarakat juga punya batas kesabaran. Tutup muzir.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
