Serambi.WahanaNews.co | Pemerintah tengah bersiap membentuk holding dan subholding PLN pada tahun 2023 mendatang. Holding dan subholding ini akan digunakan untuk menggarap seluruh potensi bisnis yang jauh lebih luas dari sekadar bisnis menjual listrik, seperti power plant, hydropower dan lain sebagainya.
Rencana pengembangan cakupan bisnis PLN ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Institute for Essential Services Reform (IESR), misalnya, menganggap bahwa rencana pembentukan holding dan subholding PLN ini selaras dengan target pemerintah yang ingin mencapai net zeero emission (NZE) pada tahun 2060 mendatang.
Baca Juga:
Gendeng Indomobil, PLN Icon Plus Siap Kolaborasi Wujudkan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik
"Pembentukan (holding dan subholding PLN) ini juga sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, karena kita perlu mengembangkan energi terbarukan, dari energi fosil menjadi energi terbarukan," ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dalam Market Riview IDXChannel, Rabu (11/5/2022).
Fabby menilai PLN perlu transformasi energi besar-besaran dan perubahan struktur industri maupun bisnis dari sektor ketenagalistrikan, dimana dalam hal ini PLN memainkan peranan penting "Bahwa saat ini PLN menyediakan lebih dari 90% persen pasokan listrik, tetapi juga menguasai infrastruktur ketenagalistrikan yaitu transmisi dan distribusi, nah hal ini mendorong pengembangan energi terbarukan lebih masih," ungkapnya.
Selain itu, Fabby menjelaskan rencana holding dan sub holding sangat membantu PLN untuk menavigasi kondisi bisnis yang mengalami perubahan. Dimana hal ini berikatan dengan karena adanya faktor untuk mencapai target penurunan perubahan iklim maupun disrupsi teknologi yang hari ini sedang terjadi. [gab]
