Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam - Adanya isu yang sangat kuat beredar ditengah-tengah masyarakat, rencana Kunjungan Kerja (Kuner) seluruh Kepala Desa (Kades) sepemko Subulussalam ke Jawa Timur (Jatim), menuai tanggapan khusus dari Bahagia Maha (BM).
Ketua Fraksi Geranat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam ini meminta kepada Walikota setempat untuk menyampaikan dengan tegas kepada dinas DPMK jangan terlalu dipaksakan agenda keberangkatan para Kepala Desa (Kades) untuk wajib mengikuti Kunker.
Baca Juga:
Dinilai Gagal Paham, Bahagia Maha Mengecam Pernyataan Ridho Bancin Soal APBK TA 2024
Menurut BM, Situasi keuangan Kepala Desa (Kades) saat ini sedang tidak baik, apa lagi honor Kades beserta perangkat Desa, tahun 2023 ini sebagian sudah berjalan 8 (Delapan) Bulan belum terbayarkan, dan ditambah ada puluhan Desa yang belum menerima honor di tahun 2022 sisa bayar selama Tiga Bulan.
Berdasarkan pantauan Bahagia Maha, rencana kegiatan Kunker Kades itu, sebahagian Kades telah membayar kepada panitia/kordinator yang ditunjuk oleh kadis PMK Subulussalam lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000 per Kepala Desa.
Kendati, dikatakan Sekretaris DPD PAN Kota Subulussalam itu, Kunker itu perlu untuk menambah ilmu dan wawasan apa lagi ada aturan yang membolehkan. Tetapi, harus juga melihat dari sisi kondisi keadaan desa tersebut.
Baca Juga:
Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-79 Tahun 2024 Di Polresta Jambi
“Ya, harus melihat kemampuan keuangan saat ini yang begitu sulit, apa lagi dengan biaya yang dipungut dari masing-masing kepala desa sampai Rp 12 juta an, ini terlalu besar dan memberatkan para Kades,” sampai, Bahagia Maha, Kamis, (5/10/23).
Lanjut BM, meskipun agenda Kunker ini tidak ada lembaga pihak ketiganya sebagai penyelenggara seperti Bimtek lalu. Panitia maupun koordinator cukup sebagai pengarah untuk memfasilitasi selama perjalanan agenda itu, bukannya memungut atau dikumpulkan uang tersebut kesalah satu kordinator, itu salah.
“Kami sampaikan agar jangan menjadikan Kunker Kades itu sebagai ajang cari keuntungan, karena masyarakat semua tau berapa biaya tiket pesawat sekali penerbangan kepulau Jawa dan berapa biaya penginapan Hotel disana apa lagi diinapkan hanya dihotel Melati, DPRK saja kalau melaksanakan kegiatan hal seperti itu tidak sampai biayanya sebesar Rp 12 juta perorang karena tidak ada membayar kontribusi kepada pihak ketiga,” kata, BM.
