Tidak kurang informasi yang didapatkan anggota Komisi A ini, bahwa keberangkatan kepala desa itu ditekan wajib berangkat dan berangkat atau tidak berangkat wajib setor biayanya terlebih dahulu, sehingga ada beberapa kepala desa harus meminjam uang untuk menyetor biaya keberangkatan tersebut.
“Kunker wajib berangkat, Honor perangkat desa ditahun 2023 ini baru terbayarkan 2 bulan. Keberangkatan itu malah diwajibkan Kadis PMK sehingga mau tak mau Kades tersebut harus mencari uang dulu dan disetor kepada panitia/kordinator keberangkatan yang ditunjuk oleh Kades tersebut,” ujar, BM.
Baca Juga:
Wali Kota Subulussalam Tekankan Pentingnya Peran Perangkat Desa dalam Mengembangkan Ekowisata
Hal ini, Bahagia Maha pun menyarankan agar Walikota Subulussalam menegaskan kepada dinas itu jangan memaksakan kegiatan tersebut, yang terkesan menyusahkan para Kepala Desa (Kades), di tengah situasi keuangan saat ini yang sangat tidak baik.
“Meskipun kegiatan Kunker ini menggunakan dana APBN dan bukan dana APBK Subulussalam. dengan sulitnya situasi keuangan saat ini, harusnya uang yang direncanakan untuk kunker itu diperuntukan untuk keperluan lain untuk membangun Desa itu sendiri,” jelas, Bahagia.
“inegeri Sada Kata saat ini sedang dilanda berbagi persolan, ada masyarakat demo ada yang memalang pintu ruangan kantor Kuasa BUD, banyaknya honor-honor belum terbayar sehingga kacau balau pemko ini sekarang,” cetus, Bahagia.
Baca Juga:
AMP-SAKA: Integritas Wali Kota Subulussalam HRB Layak Dipertanyakan
Disana, Politisi dari partai PAN yang berlambangkan matahari ini berharap kepada Walikota Subulussalam disisa jabatanya yang tidak lama lagi agar tidak meninggalkan kesan-kesan yang kurang baik dipemerintahan saat ini.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
