SERAMBI.WAHANANEWS.CO, Subulussalam - DPRK Kota Subulussalam melalui Badan Legislasi (Banleg) menggelar pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) RPJMD Kota Subulussalam 2025–2029 bersama Bappeda, BPKD, Inspektorat, dan Bagian Hukum di Gedung DPRK Subulussalam.
Pembahasan ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam periode 2025–2030 terakomodasi dan dijadikan prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Baca Juga:
Pemko Subulussalam Tak Serius Mekarkan Desa Subulussakam Beringin
Ketua Banleg DPRK Subulussalam, Antoni Angkat, menyampaikan bahwa pihaknya telah menelaah bersama pemerintah daerah terkait arah dan strategi pembangunan yang akan dituangkan dalam dokumen RPJMD.
“Kami memastikan seluruh program dan janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat Pilkada 2024 lalu sudah masuk dalam RPJMD ini. Fokus utama adalah pengentasan defisit daerah yang kini hampir mencapai Rp259 miliar,” tegas Antoni, Jumat (5/9/2025).
Selain menyoroti defisit, Antoni juga menjelaskan sejumlah program unggulan dan program strategis pemerintah daerah yang dimuat dalam RPJMD, serta pentingnya sosialisasi kepada masyarakat.
Baca Juga:
DPRK: Wali Kota Dinilai Tidak Serius Urus Kebijakan Anggaran Daerah
“Masyarakat perlu tahu strategi pelaksanaan program ini, sekaligus ikut mengawal agar benar-benar terlaksana,” tambahnya.
Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam:
1. Peningkatan kualitas pendidikan dasar umum dan pendidikan dayah
2. Pembangunan perguruan tinggi
3. Pelayanan kesehatan gratis prima
4. Nol defisit dan bebas hutang dalam tiga tahun kepemimpinan
5. Program 2 in 1: 2 hektare kebun sawit untuk 1 KK kurang mampu
6. Program 5 in 1: 5 hektare kebun sawit untuk 1 pondok pesantren/dayah
7. Pelayanan publik yang bersih dan prima di semua sektor
8. Kota Santri dan Kota Layak Anak
Program Strategis Pemerintah 2025–2029 (22 poin), di antaranya:
* Penghapusan defisit dan hutang daerah
* Pembayaran gaji, TPP, insentif guru dan tenaga kesehatan tepat waktu
* Penuntasan pembayaran gaji aparatur kampong
* Penyediaan guru dan sekolah penggerak setiap kecamatan
* Penurunan angka stunting dan menjamin IGD Puskesmas aktif 24 jam
* Bantuan Rp2 juta untuk keluarga pasien rujukan kurang mampu
* Peningkatan peran ulama dalam kebijakan
* Bantuan modal usaha UMKM dan ketahanan pangan daerah
* Optimalisasi program CSR perusahaan
* Pembangunan konektivitas wilayah pertanian dan perkebunan
* Aktivasi PDAM di Babah Lhuhung, Rundeng, dan Jontor
* Penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu
Antoni menekankan bahwa seluruh program tersebut harus benar-benar dieksekusi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga meminta pemerintah mensosialisasikan secara masif strategi pelaksanaannya, dan kami mengajak masyarakat ikut mengawal agar program ini terlaksana,” tegasnya.
Terkait defisit, Banleg bersama Pemkot Subulussalam menaruh perhatian khusus.
“Defisit menjadi fokus utama RPJMD. Kami bersama pemerintah berkomitmen mencapai target zero defisit dalam tiga tahun. Dalam waktu dekat, Komisi C DPRK bersama Bappeda akan membahas langkah konkret pengentasannya,” jelas Antoni.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya pengawasan terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) agar capaian program dapat maksimal.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
