DPR mendesak penerbitan regulasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Konsumen terkait pembatasan gerai waralaba.
Hal ini penting untuk melindungi pengusaha kecil dan menengah yang kehilangan konsumen akibat banyaknya gerai waralaba.
Baca Juga:
Kunjungan ke KemenPAN-RB, Bahagia Maha dan Wali Kota Subulussalam Dorong Penataan Sistem Pemerintahan yang Baik
7. Penjaringan Badan BMK di Sekretariat Baitul Mal
DPR meminta agar proses penjaringan badan Baitul Mal Kota (BMK) di Sekretariat Baitul Mal segera dilaksanakan, mengingat masa jabatan komisioner telah berakhir pada November 2023 lalu.
Rapat Paripurna ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Subulussalam, serta mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Wali Kota Subulussalam Ajukan Dua Proyek Masuk Proyek Strategis Nasional
[Redaktur: Amanda Zubehor]
