DPR mendesak penerbitan regulasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Konsumen terkait pembatasan gerai waralaba.
Hal ini penting untuk melindungi pengusaha kecil dan menengah yang kehilangan konsumen akibat banyaknya gerai waralaba.
Baca Juga:
Fakta Dana Ketahanan Pangan: Awak Media dan LSM Pastikan Tidak Ada Kegiatan Fiktif di Kampong Lae Mate
7. Penjaringan Badan BMK di Sekretariat Baitul Mal
DPR meminta agar proses penjaringan badan Baitul Mal Kota (BMK) di Sekretariat Baitul Mal segera dilaksanakan, mengingat masa jabatan komisioner telah berakhir pada November 2023 lalu.
Rapat Paripurna ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Subulussalam, serta mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Satu Tahun Kepemimpinan Rabbani, Sekretaris DPD PAN Subulussalam Nyatakan Dukungan HRB Dua Periode
[Redaktur: Amanda Zubehor]
