Nah, peningkatan anggaran belanja dan pendapatan yang tidak sebanding tersebut menimbulkan terjadinya peningkatan devisit anggaran dari sebesar Rp. 27.133.923.943.00 menjadi sebesar Rp.147.989.637.766.00 atau laju meningkat sebesar Rp. 120.855.713.823.00 atau 445,40 persen dari anggaran devisit semula pemerintah kota Subulussalam.
"Catatan ini setidaknya dapat jadi tolak ukur dan motivasi kinerja, kerja keras kuasa pengguna anggaran APBK untuk tahun 2023 mendatang." Ungkap Antoni Tinendung Ketua LSM Suara Putra Aceh menjelaskan saat dimintai tanggapannya.
Baca Juga:
Rumah Mewah Eks Anak Buah SYL Disita KPK, Jadi Barbuk TPPU
Bahagia Maha ketua Fraksi (Geranat) Gerakan Amanat Rakyat Aceh DPRK Subulussalam ada Lima catatan rekomendasi pentingnya pada Walikota Subulussalam yang disampaikan saat Paripurna tersebut.
Diantaranya pentingnya Walikota Subulussalam, menyurati pihak Telkomsel dalam perbaikan jaringan memuaskan bagi Masyarakat yang belum terjangkau Signal. Pentingnya kesiapsiagaan pada lokasi rawan banjir, pentingnya Pengadaan Mobil/ kendaraan roda (4) empat bagi kepala mukim komunitas masyarakat Adat & Peningkatan Kapasitas mukim di Kemukiman Kota Subulussalam.
Selain itu Walikota Subulussalam juga diminta pentingnya melakukan evaluasi bagi Pimpinan SKPK yang dianggap tidak dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik.
Baca Juga:
Azhari, Penjabat Wali Kota Subulussalam Disambut Forkopimda & Pimpinan SKPK
Sementara dalam paripurna DPRK itu Fraksi Hanura menyampaikan menyoroti Walikota Subulussalam agar mencabut
Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN jika tidak dilakukan evaluasi terhadap prosedur serta pelaksanaannya" Kata Khalidin.
Ditambahkan Fraksi Hanura meminta kepada kepala Dinas Pendidikan kota Subulussalam untuk lebih memperhatikan peningkatan kapasitas guru di bumi kota Sada kata selain fokus terhadap pembangunan fisik.
Bukan Sampai disitu saja Khalidin Fraksi Hanura juga merekomendasikan agar Walikota Subulussalam memaksimalkan balai peternakan dan balai benih ikan yang sudah dilakukan rehabilitasi dan pembangunan pada tahun ini sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih maksimal.
