Unsur pendukung sistem terkait qanun jinayat, seperti kapasitas sumber daya manusia (SDM) hakim, dinilai kurang memadai dalam memutuskan perkara yang berpihak pada anak.
Dia juga menilai, puncak permasalahan ini ada pada qanun jinayat.
Baca Juga:
Pemerintah Salurkan Rp369,5 Miliar Dana Stimulan Perbaikan Rumah untuk 17.254 KK di Tiga Provinsi
Seharusnya, kasus ayah perkosa anak kandung tersebut dapat menyadarkan semua pihak bahwa qanun ini benar-benar harus direvisi.
"Pasal terkait kekerasan seksual terhadap anak harus dicabut, dan hakim MS tidak punya kapasitas menyidangkan kasus kekerasan seksual anak," katanya.
Firdaus menambahkan, mengenai perkembangan revisi qanun hukum jinayat sejauh ini pihaknya telah melakukan konsolidasi keempat regional, yakni Regional Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Bireuen.
Baca Juga:
PLN UID Jakarta Raya Berhasil Pulihkan 181 Pelanggan Pascabencana Hidrometeorologi Aceh
Kemudian, Regional Aceh Tengah, Bener Meriah.
Selanjutnya Regional Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya, dan terakhir Regional Banda Aceh, Aceh Besar.
"Sementara ini semua mendukung revisi (qanun hukum jinayat) minor terkait kasus kekerasan seksual anak," kata Firdaus. (tum)
