SERAMBI.WAHANANEWS.CO, Subulussalam - Kejaksaan Negeri (Kejari) Subulussalam dan Kepala Desa Kota Subulussalam menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di bidang masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
Penandataganan perjanjian kerja sama itu dilaksanakan pada Rabu (30/4/2025) di kantor kejaksaan negeri setempat.
Baca Juga:
Budi Jaya: Ini 4 Kasi Baru BPN Kota Depok
Hal ini, disampaikan Kajari Subulussalam, Supardi, melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Wawan Kurniawan dikonfirmasi media, Senin (5/5/2025).
Dalam kegiatan itu, dia mengatakan dihadiri dan disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) Subulussalam, Hamdansyah dan lima kepala desa yang menjalin MoU.
Dijelaskan, desa yang melaksanakan perjanjian kerja sama (PKS) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yakni, Kampong Sikalondang, Kampong Suka Mamkur, Kampong Subulussalam Timur, Kampong Penanggalan dan Blegen Mulia.
Baca Juga:
Soal Mafia Tanah, BPN Kota Depok Bantah Tudingan Advokat Andi Tatang
Wawan menegaskan PKS Penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut tidak membebankan keuangan desa.
"Yang melaksanakan PKS sebayak lima desa dan kegiatan ini tidak ada membebankan keuangan desa.
"Anggaran yang tersdia sebenarnya hanya untuk empat desa, akan tetapi kami menggandeng lima desa," ujar Wawan.
