Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam -
Anggota DPRK Subulusalam, Dolly S Cibro sebut Pemko Subulussalam zalim terhadap tenaga honorer kota ini.
Pasalnya, Pemkot dinilai telah mengabaikan hak-hak para tenaga honor, termasuk tenaga kesehatan dengan tidak membayar honor selama empat bulan 2023.
Baca Juga:
Wandi Sijabat: Sudah Selayaknya Pj Wali Kota Subulussalam, Evaluasi Kinerja RSUD
Pemkot sendiri disebut telah berkali berjanji akan membayar hak-hak para tenaga honorer di sana.
Bahkan janji membayar honorarium sebatas janji dan tanpa realisasi tak hanya untuk tenaga kesehatan, tetapi juga guru dan tenaga honor lainnya.
Pernyataan keras itu disampaikan Dolly, saat pertemuan mendadak sejumlah tenaga kesehatan dan dokter RSUD Kota Subulussalam yang dihadiri Wakil Wali Kota, Drs. Salmaza, dan Sekda H. Sairun, merespon H. Sairun yang beralasan jika sejumlah honor belum dibayar karena daerah masih terbelit defisit.
Baca Juga:
Calon Wali kota No Urut 3 FAKAR, Cek Posko Pemenangannya di Kampong Kelahiran
"Pemerintah Kota Subulussalam hari ini zalim, luar biasa, kita sudah anggarkan tahun pertahun tetapi alasan defisit hak-hak tenaga honor tidak dibayar," keras Dolly S Cibro, ancam segera lakukan Pansus.
Kronologis muncul pernyataan Dolly itu menyusul pertemuan 'mendadak' di ruang kerja Direktur RSUD Kota Subulussalam, Selasa (2/1/24) setelah Wakil Ketua Komisi A DPRK, Bahagia Maha bersama sejumlah anggota DPRK inpeksi mendadak (sidak) ke RSUD itu, terkait informasi jika para tenaga kesehatan di sana mogok kerja karena honor mereka empat bulan belum dibayar.
Atas kejadian itu, Bahagia Maha bersama sejumlah anggota DPRK memanggil Sekda atau perwakilan Pemko untuk hadir rapat di ruang kerja Direktur RSUD membahas persoalan yang dituntut para nakes, termasuk dan ancaman mogok.
"Komitmen kami tetap melakukan mogok kerja sebelum honor empat bulan dibayar," pungkas perwakilan nakes pada pertemuan berlangsung panas itu.
Ditegaskan, nakes akan beraktivitas kembali jika tuntutan mereka sudah dikabulkan.
Merespon Sekda, Bahagia dan para anggota DPRK bergantian memberi pernyataan dan menyesalkan sikap Pemkot karena dinilai tidak serius memperhatikan dan memenuhi hak para nakes, termasuk tenaga honor lain dan guru di daerah ini yang juga melakukan aksi yanh sama pada akhir Desember lalu di Kantor Keuangan hingga Pendopo Wali Kota Subulussalam.
Sebut Sairun gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bahagia minta Sairun mundur, tidak kecuali Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang ditengarai bagian pemicu persoalan di daerah ini.
Pantauan situasi di RSUD pimpinan dr. Dewi Sartika ini tampak sepi dan nyaris tanpa aktivitas sebagaimana normalnya selama ini, Rabu (03/01/2023).
Diminta tanggapan soal pernyataan anggota DPRK, Dolly S Cibro, Wakil Wali Kota, Drs. Salmaza, enggan berkomentar.
Pasalnya, dirinya merasa selama ini tidak difungsikan. Melihat fenomena yang ada, justru dia menilai tak ada niat baik pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan ada, bahkan menumpuk.
"Tidak ada niat baik dari pemerintah menyelesaikan persoalan yang ada sehingga menumpuk yang sewaktu-waktu bisa meledak".
Seorang pasien 'rawat jalan' gagal berobat lanjutan kendati dijanjikan pihak RSUD sebelumnya, menyusul aksi mogok kerja nakes, Rabu (03/01/24).
Salah satu ruangan RSUD Kota Subulussalam yang sepi menyusul aksi mogok kerja nakes setempat.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
