Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam -
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDesi) Kota Subulussalam merasa kecewa atas belum adanya bukti nyata dari Penjabat Walikota Subulussalam, Azhari, terkait realisasi pembayaran honor perangkat desa se-Kota Subulussalam untuk TA 2024.
Hal itu disampaikan oleh Ketua APDesi Kota Subulussalam, Zulfan, melalui Sekretarisnya, Wahda, Ia mengungkapkan bahwa honor perangkat desa se-Kota Subulussalam untuk TA 2024 belum dibayarkan hingga bulan Agustus ini.
Baca Juga:
Miris! Ribuan Tenaga Honorer Pemkot Taput Diberhentikan, Surat Edaran Jadi Acuan
"Sudah memasuki triwulan ketiga tahun 2024, Pemko belum juga membayar honor perangkat desa. Kami merasa dibohongi oleh Pj Walikota. Kami anggap dirinya No Action Talk Only (NATO) alias OmDo," ujar Wahda kepada awak media, Rabu (7/8/2024).
Wahda menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat honor perangkat desa TA 2024 tidak juga dibayarkan, APDesi akan mengadakan aksi protes dengan mengirimkan 10 orang per desa.
"Saya rasa 10 orang per desa sudah cukup untuk memviralkan masalah ini ke Jakarta. Sebab setiap tanggal 28 per bulannya Dana Alokasi Umum (DAU) masuk ke Kas Daerah. Mengapa honor perangkat desa tidak dibayarkan Pemko?" jelas Wahda.
Baca Juga:
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, 3 Kepala Dinas di Tapteng Diperiksa
Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini APDesi terus berharap agar Penjabat Walikota Subulussalam dapat mencairkan honor perangkat desa TA 2024, yang sudah diajukan pada bulan Juli lalu oleh para kepala desa sesuai anjuran DPMK dan BPKD.
Penjabat Walikota Subulussalam, Azhari, saat dikonfirmasi awak media, menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa Pemko tetap berkomitmen terkait honor perangkat desa.
"Buktinya, kewajiban tahun 2023 sudah dapat diselesaikan meskipun anggaran yang kita bayar bersumber dari DAU beban tahun 2024," jelasnya.
