Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam - Di akhir masa jabatan walikota Affan Alfian Bintang, Puluhan Kepala Desa yang tergabung dalam asosiasi pemerintahan Kampung Sekota Subulussalam menyampaikan kekecewaannya atas belum dibayarkanya Gaji Perangkat desa selama 8 Bulan tahun 2023.
Aksi protes kepala kampung tersebut disampaikan didepan kantor Dinas Keuangan daerah Kota Subulussalam, Senin (18/12/2023).
Baca Juga:
MA Sebut Usulan Perubahan Gaji Hakim Disetujui Menkeu
"Sudah delapan bulan para perangkat Desa tidak menerima Honornya, kegiatan didesa akhirnya banyak terbengkalai, pekerja Fardhu kifayah juga tidak dapat menerima honornya. Kita minta hari ini bertemu dengan Kepala dinas keuangan daerah, ingin mempertanyakan kemana Dana desa dan gaji gaji perangkat Desa, kenapa tidak diserahkan pada pemerintah desa." Ujar Ketua Apdesi Kota Subulusslam.
Diduga kuat, gaji-gaji perangkat desa dialihkan ke berbagai acara seperti Jalan santai, Porkot, Lomba masak-masak bagi kaum ibu, dihari Ibu dan di kegiatan-kegiatan lainnya, hingga Dana yang peruntukkan perangkat desa dialihkan ke acara-acara serimonial tersebut.
Kepala desa turun ke kantor keuangan, namun tidak ada Kepastian, akhirnya setelah Rapat DPR, Kepala Desa ditemui oleh Kadis Keuangan.
Baca Juga:
Solidaritas Hakim Indonesia Harap Penggajian Hakim Dievaluasi Secara Berkala
Bahagia Maha selaku anggota DPRK Subulussalam menyambut baik para Kepala desa se-kota Subulussalam dalam menyampaikan kekecewaannya pada pihak eksekutif.
Kami akan coba memediasi, mendorong eksekutif dan melakukan pengawasan atas belum dibayarkan gaji-gaji Perangkat desa. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan gaji para perangkat kampung sudah kami Sahkan tahun 2022.
Anehnya Rudi Hartono Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta BUD diisukan sejumlah pihak tidak melaksanakan perintah atasannya untuk segera membayarkan seluruhnya Gaji Perangkat Kampung, dan membayarkan seluruh Item Pekerjaan di PUPR yang sudah selesai.
Ketidak patuhan ini setelah beberapa kali kita mintai tanggapan Sekretaris Daerah untuk segera membayarkan Gaji para perangkat Kampung dan pembayarkan Pekerjaan kontraktor yang sudah selesai dan memiliki surat pengantar untuk segera dibayarkan tanpa melanggar aturan.
Haji Mukmin anggota DPRK dari Partai Golkar, juga menyampaikan uang untuk Gaji para Perangkat sudah disiapkan.
"Padahal uang gaji perangkat sudah disiapkan pemerintah namun kita tanya pemerintah kota kemana uang desa, padahal setiap bulannya sudah dikirim Pusat. Bahkan dilembaga DPRK sendiri juga terkendala pembayaran SPPD dan kegiatan kegiatan lainnya. Yang paling sedihnya para pekerja fardhu Kifayah seperti Imam masjid, bilal, yang belum dibayarkan selama delapan bulan, saya minta kepada Sekda dan Kaban segerakan pembayaran Gaji perangkat desa." Ujar H. Mukmin, DPRK dari Partai Golkar Kota Subulusslam.
"Karena kondisi keuangan daerah kita sejak tahun 2022 Defisit, berpengaruh disetiap sektor karena kondisi defisit daerah yang melanda Daerah kita. Kita minta Badan Pengelolaan keuangan daerah nanti akan menjelaskan berapa bulan yang bisa dibayarkan tahun ini. Saya kira Keuangan bisa menjelaskan secara pasti. Kapan dan berapa bulan bisa dibayarkan." Ujar Sairun plt Sekda Kota Subulussalam.
Selain dari pada itu Kaban Keuangan Rudi Hartono Bintang, menjelaskan didepan para kepala kampung di Ruang Tamu VIP DPRK Subulussalam bahwa sebenarnya sudah 43 Desa sudah dibayarkan untuk bulan 5-6. Dan kalau desa lainnya sudah siap berkasnya hari ini kita bayarkan. Kemampuan kita akan membayarkan untuk 6 Bulan saja untuk tahun 2023. Dan enam bulan lagi menjadi hutang ditahun 2024, ujar Kaban Rudi Hartono Bintang menjelaskan kondisi keuangan daerah kota Subulussalam.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
