Ketua Lp-KaPuR (Lembaga Pemantau Kebijakan Publik untuk Rakyat) Ir. Hasby BM, juga berpendapat sama, bahwa keberadaan Pj Kepala Daerah yang di tunjuk untuk mengisi kekosongan kursi Kepala Daerah harus netral dan profesional supaya roda pemerintahan berjalan baik dan benar.
Sebagai seorang birokrat, Hasby BM mengharapkan, Pj Kepala Daerah agar tidak berafiliasi dengan partai manapun dan kepentingan manapun. Dari itu saya selaku ketua Lp-KaPuR meminta kepada Kemendagri agar menetapkan PJ Walikota Subulussalam berasal dari Pejabat Pusat, agar perhelatan Pilkada di daerah ini dapat netral dalam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Baca Juga:
Bawaslu Barito Selatan Gelar Media Gathering untuk Sinergitas Pilkada 2024
Hasby BM menyatakan, bila calon PJ Walikota Subulussalam yang diakomodir berdasarkan yang tiga orang yang di usulkan itu, saya khawatir tidak akan netral bertugas di daerah ini dan berpotensi berpihak kepada kepentingan partai yang mengusulkannya.
"Berapa jumlah Pj Kepala Desa dari ASN, dan yang paling banyak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) dan juga pegawai Honorer yang bisa dipengaruhi ke salah satu kandidat calon Walikota", pungkas Hasby.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
