WahanaNews-Serambi | Walikota Subulussalam di demo dinilai tak tanggapi aspirasi rakyatnya, tidak berani hadapi aksi masyarakat Kampong Makmur Jaya atas Putusannya 'Pilkampong ulang' yang dinilai masyarakat tidak adil.
Keputusan itu dianggap para demonstran lebih bersifat politis bukan bersifat yuridis.
Baca Juga:
Adhi Karya Ajukan PMN Rp2,09 Triliun 2025 untuk Tol Solo-Yogyakarta
Yaitu lebih mementingkan adik kandungnya yang kalah dalam Pilkampong 2 Oktober 2022 yang dimenangkan Nur Ayis petani dari kalangan transmigrasi dengan selisih tujuh suara tersebut.
Aksi demo ratusan masyarakat tersebut berlangsung didepan Kantor Walikota Subulussalam, 29/11/2022 tanpa ada jawaban dari Walikota Subulussalam.
“Dengan ketidak hadiran walikota menjumpai para pendemo yang salah satu oratornya adalah pejuang lahirnya pemko, berarti walikota tidak hormati pejuang lahirnya negeri ini”, ungkap Safran.
Baca Juga:
Survei LSI: 75,2% Masyarakat Indonesia Percaya pada Hasil Real Count KPU RI
"Berikan Kami Kepastian Hukum Kami menolak Pilkampong Ulang", Kata Safran Kombih Orator aksi demo.
“Segera Lantik Nur Ayis Kepala Kampong Makmur Jaya Terpilih. Cabut surat keputusan Walikota Subulussalam.” Kata Edi Syahputra Bako dalam orasinya yang lantang.
"Sayang adek, sayang adek Walikota Subulussalam", demikian yel-yel para demonstran menyindir keputusan kontraversial Pemko Subulussalam.
Demo krisis kepercayaan pada kebijakan Pemko Subulussalam atas SK Pilkampong ulang untuk Kampong Makmur Jaya. Aksi berlanjut ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong.
Irwan Faisal, SH Kepala dinas DPMK akhirnya menyambut demonstran dan mencoba menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan masyarakat Kampong Makmur Jaya.
"Keputusan telah berdasarkan data dan fakta hukum secara Yuridis dan nanti saat RDP dengan DPRK kami akan sampaikan secara detail", Kata Irwan Faisal kepala Dinas DPMK Subulussalam.
Tidak puas jawaban dari Dinas Pemberdayaan masyarakat Kampong massa pendemo akhirnya melakukan aksinya ke gedung Dewan perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
Setelah menunggu akhirnya DPRK menerima massa pendemo yang disambut baik oleh Komisi A diantaranya Bahagia Maha dari Partai PAN, Dolli Cibro dari Partai Demokrat dan Fajri Munthe Selaku Wakil Ketua DRRK Kota Subulussalam.
Pada kesempatan itu, Bahagia Maha menginstruksikan pada Sekertariat dewan untuk menyiapkan makan siang bagi para masyarakat Makmur Jaya yang merasa terzolimi.
Usai para pendemo makan siang akhirnya beberapa utusan dari masyarakat dipersilahkan masuk mengikuti RDP(rapat dengar pendapat) bersama DPRK diruangan rapat.
Dari sumber didapat perkembangan tentang rapat dengar pendapat berkesimpulan, menunggu jawaban dari Walikota Subulusalam dan Panwaskot dengan batas waktu sesingkat-singkatnya.
DPRK akan menggunakan semua haknya, sebagai Wakil rakyat seperti penggunaan hak angket, atau hak interpelesi atas Kasus yang diduga dipolitisir oknum pemerintah kota Subulussalam tersebut.
Jika tidak ada jawaban maka DPRK akan merekomendasikan Nur Ayis untuk segera dilantik.
Sebagaimana permohonan yang disampaikan Masyarakat Kampong Makmur Jaya. Jelas utusan masyarakat yang menghadiri RDP.[zbr]
