WahanaNews-Serambi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DMPG) Aceh menyebut Aceh sudah menerima alokasi dana desa sebanyak Rp39,1 triliun selama 2015-2023 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, dan telah memberi banyak kontribusi untuk pembangunan di Tanah Rencong ini.
“Secara umum ada perubahan, ada pencapaian yang menggembirakan, misalnya dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Kepala DPMG Aceh Zulkifli, di Banda Aceh, Rabu (08/02/23).
Baca Juga:
Hakim Konstitusi Dr Daniel Yusmic Foekh SH M.Hum berikan ceramah Hukum
Pada 2023, dia menjelaskan, Aceh mendapat alokasi dana desa sebanyak Rp4,7 triliun, untuk disalurkan kepada 6.945 gampong atau desa di 23 kabupaten/kota. Sementara sejak 2015-2012, Aceh sudah mendapat kucuran dana desa dari Kemenkeu mencapai Rp34,4 triliun.
Sejauh ini, kata dia lagi, dari ekonomi tercatat sepanjang 17 juta meter jalan desa yang tersebar di seluruh daerah Tanah Rencong itu telah dibangun dengan menggunakan dana desa.
Kemudian, pembangunan 58 ribu meter jembatan desa, sekitar 3 ribu unit pasar desa, lebih 6.000 unit BUMDes yang dibentuk, serta pembangunan sektor ekonomi lainnya, seperti tambatan perahu, embung, hingga irigasi.
Baca Juga:
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Milik Takim CS Seakan akan Kebal Hukum
Sedangkan untuk sisi kesehatan dan sosial, kata dia lagi, pemanfaatan dana desa telah menghasilkan pembangunan sekitar 4 juta meter drainase, dan pembangunan ribuan unit sarana air bersih, mandi cuci kakus (MCK), polindes, posyandu serta kegiatan lainnya.
Dia berharap, para aparatur desa terus mengoptimalkan pemanfaatan dana desa. Apabila dalam tujuh tahun terakhir pemanfaatan dana desa fokus kepada pembangunan infrastruktur, maka ke depan diharapkan dana desa lebih digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sehingga, katanya pula, ketika sewaktu-waktu pemerintah tidak lagi mengalokasikan dana desa, maka setiap desa di Aceh bisa mandiri dari pendapatan asli desa baik melalui BUMDes, BUMDes bersama maupun usaha lain.
“Artinya ada pertumbuhan, ada pembangunan, cuma kita harapkan karena dana besar maka pertumbuhan ini bisa lebih tinggi lagi, kualitas lebih diperkuat lagi, sehingga saya yakin kemiskinan bisa diturunkan jauh lebih banyak, stunting juga, dari dana desa saja,” katanya.
Apalagi, Aceh masuk dalam lima besar penerima dana desa tertinggi di Indonesia. Pada 2023, Aceh berada di posisi keempat, setelah Jawa Timur posisi pertama sebanyak Rp7,9 triliun, Jawa Tengah Rp7,8 triliun, Jawa Barat Rp6,1 triliun, dan Aceh Rp4,7 triliun.
Dari triliunan rupiah anggaran desa yang telah diterima Aceh, menurut dia, seharusnya kemiskinan di daerah Serambi Mekkah itu lebih rendah daripada sekarang, yang mencapai 14,75 persen, atau ada 818 ribu orang Aceh masih miskin.
“Saya yakni kalau dana desa bisa berfungsi dengan baik, kita bisa turunkan angka kemiskinan ini,” ujarnya pula.[zbr]
