SERAMBI.WAHANANEWS.CO, Subulussalam - Anggota DPRK Subulussalam dari Komisi A, Ardhiyanto Ujung, dengan tegas meminta Pemerintah Kota Subulussalam untuk segera melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan parit gajah yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Laot Bangko.
Menurut Ardhiyanto, parit gajah yang digali diperkirakan memiliki lebar sekitar tiga meter. Parit tersebut dibuat sebagai batas antara lahan milik perusahaan dan lahan masyarakat. Hal ini disampaikan Ardhiyanto kepada media pada Rabu (14/5/2025).
Baca Juga:
Konflik Lahan di Subulussalam: HGU PT Laot Bangko dan Pembangunan Parit Gajah Menuai Polemik
Ia mengungkapkan bahwa di Kecamatan Sultan Daulat, parit gajah yang sedang dibangun terlihat berada di samping ruas jalan nasional. Ia juga menyebutkan bahwa pihak perusahaan kini telah bergeser ke wilayah Kecamatan Penanggalan.
"Kami mempertanyakan mengapa pemerintah tidak terlibat dalam proses pembangunan parit gajah ini, baik dinas terkait, BPN, pemerintah desa, maupun warga sekitar," ujar Ardhiyanto.
Politisi dari Partai Aceh ini menyampaikan kekhawatirannya agar pembangunan parit tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Baca Juga:
PT. Laot Bangko Gali Parit Gajah, Puluhan Warga Subulussalam Tutup Akses Jalan
"Kami sangat kecewa dengan kinerja Pemerintah Kota Subulussalam yang terkesan membiarkan begitu saja aktivitas PT. Laot Bangko dalam menggali parit gajah. Padahal kegiatan ini dilakukan secara terang-terangan, namun tidak ada tindakan atau teguran dari pihak pemerintah. Seolah-olah pemerintah bersikap tidak peduli dan abai," sesalnya.
Sebagai anggota legislatif, Ardhiyanto berharap pemerintah segera memanggil pihak perusahaan dan menghentikan kegiatan pembangunan parit gajah tersebut. Ke depannya, pemerintah wajib hadir untuk mengawasi secara langsung agar proses pembangunan dilakukan sesuai izin yang diterbitkan dan hasil rapat yang telah disepakati bersama perusahaan.
"Parit yang dibangun tidak boleh membahayakan atau merugikan masyarakat. Pemerintah harus hadir sejak awal, bukan baru turun tangan setelah timbul masalah. Ini bukan langkah yang bijak," tegasnya.
