WahanaNews-Serambi | Sejumlah proyek mangkrak dan kegiatan yang terindikasi merugikan keuangan daerah dan keuangan negara diwilayah hukum kota Subulussalam.
BPK RI Perwakilan Aceh Diminta Serius Audit Proyek- proyek Mangkrak Kota Subulussalam & Kegiatan yang terindikasi rugikan Negara yang bersumber dari anggaran APBK baik Otsus juga APBN dan dari Pinjaman PEN.
Baca Juga:
Musda III MPD, Refi Syahputra Terpilih Sebagai Ketua MPD Kota Subulussalam
Hal ini disampaikan Sejumlah Pimpinan LSM dan ormas secara tegas menyampaikan kepada Awak Media serambiWahanaNews.co
Pimpinan LSM Suara Putra Aceh kota Subulussalam Antoni Tin. dalam keterangannya berbagai kegiatan Baik dari anggaran APBK juga Otsus, APBN, dan Anggaran yang bersumber dari Pinjaman PEN .
Adapun penggunaan anggaranya seperti kegiatan pengaspalan Longkib capai anggarannya 31 Miliar tiga rekanan perusahaan dan juga Kegiatan pengaspalan Subulussalam-Suka Makmur yang menghabiskan anggaran 5 Miliar serta kegiatan pembangunan Optimalisasi Sungai Penuntungan juga kegiatan pembangunan jembatan Danau tras yang bernilai miliaran tersebut.
Baca Juga:
Janji Pj Wali Kota Subulussalam Cairkan Honor Perangkat Desa, Belum Juga Terealisasi
"BPK perwakilan Aceh yang saat ini kunjungan kerja ke-kota Subulussalam selama 60 Hari kita harapkan dapat bekerja mengaudit secara maksimal menghitung menganalisa kegiatan proyek yang mangkrak mengingat banyaknya kegiatan yang belum selesai atau yang sudah diputus kontraknya dikota Subulussalam." Kata Pimpinan LSM ini saat dimintai pendapatnya.
Ahmat Rambe selaku ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) cabang kota Subulussalam saat ditemui awak media, beliau menyampaikan pesan pentingnya .
"Kita minta kepada BPK perwakilan Aceh benar-benar bekerja secara maksimal. Serius, tegas dan transparan, jangan sampai ada yang di tutup-tutupi, sehingga dapat mengakibat kan kerugian uang Negara yang berkepanjangan. Juga perlu Kita sampaikan untuk pencapaian WTP, Memang harus di usahakan oleh Kepala daerah namun harus juga sesuai dengan fakta kondisi keuangan daerah, jangan sampai pemkot Subulussalam hampir setiap tahun mendapat nama WTP namun realita nya dalam keadaan Defisit anggaran setiap tahunya semakin bertambah, bahkan banyak para tenaga honor pemkot belum terbayarkan termasuk honor perangkat desa yang bersumber dari APBK saat ini sudah mencapai tujuh bulan belum terbayarkan. Proyek mangkrak juga kegiatan BIMTEK keluar daerah dan pelatihan Kader desa juga agar benar-benar diaudit karena berindikasi merugikan keuangan daerah. Serta merugikan masyarakat secara tidak langsung. Selain itu banyaknya kegiatan Pemkot yang diduga melakukan pemborosan anggaran padahal situasi kita masih defisit." Jelas Rambe Pimpinan Ormas Laki kota Subulussalam.
