WahanaNews-Serambi | Himpunan Mahasiswa Perantauan Kota Sada kata (HIMAPA-KOSAKA), di Lhokseumawe, memperingatkan walikota Subulussalam agar tidak menebarkan janji terkait pembayaran Gaji perangkat Desa selama 6 (Enam) Bulan di TA 2022, dan berjalan 3 (Tiga) Bulan di TA 2023.
Disampaikan Rahmad Kombih, Wakil ketua umum Himpunan mahasiswa perantauan kota Sada kata (HIMAPA-KOSAKA), bersama rekannya merasa sangat miris melihat kondisi kota Subulussalam yang dikenal dengan sebutan Kota Subulussalam.
Baca Juga:
Ridwan Husein Mendorong Tindakan Tegas Pj Gubernur Aceh terkait Rekomendasi KASN dalam Polemik JPT Sekda
Dimulai dari angka stunting tertinggi se-Aceh, kemudian permasalahan lain berdatangan ini menunjukkan bahwa keteledoran pemerintah Subulussalam untuk melakukan pencegahan.
Disusul dengan aksi masyarakat beberapa hari yang lalu berbondong-bondong ikut serta melakukan aksi demi meminta hak mereka kepada pemerintah kota Subulussalam, terkait Gaji yang sudah beberapa bulan belum juga dibayarkan.
Namun, menurut dugaannya, Walikota Subulussalam sama sekali tidak dapat hadir pada saat itu memberikan penjelasan kepada masyarakat yang demo dalam artian (Tatap Muka).
Baca Juga:
Wakapolres Subulussalam Hadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Terlepas dari itu pendemo juga mengunjungi gedung rakyat tidak lain adalah kantor DPRK Subulussalam berharap bisa menyampaikan keluhan. Alhasil, ketua DPRK Subulussalam juga tidak hadir menemui masyarakat.
Diakuinya, beberapa hari sebelum pendemo melakukan aksi, Walikota telah mengeluarkan rilis bahwa ia berjanji kepada masyarakat akan secepatnya menyelesaikan gaji perangkat desa.
Hingga hari ini masyarakat mengharapkan janji itu. Namun tidak ada tindak lanjut yang serius oleh walikota.
"Kalau hanya janji semua orang bisa, jangan bersemayam dibalik janji pak wali," ujarnya, kepada media ini, Jumat, (10/3/23).
Dia juga mempertanyakan kinerja pemerintah kota Subulussalam dari awal terlantik. Seperti administrasi pemerintah Kota Subulussalam menurutnya sekarang terlihat amburadul.
"Seharusnya kita malu tingkat persoalan inipun pemerintah tidak becus dalam menangani permasalahan begini," katanya.
Ditambahkannya, belum lagi masalah pembangunan, sudah lebih kurang hampir 4 tahun berjalan masa kepemimpinan walikota dan wakil walikota Subulussalam, sepengetahuannya hanya yang terlihat sekedar memoles bangunan yang sudah ada.
Maka dari itu, lanjutnya, kami memperingatkan kepada walikota dan wakil walikota Subulussalam segera mengurus dan tuntaskan persoalan terkait dengan Gaji perangkat desa.
"Jikalau tidak ada tindakan lanjut yang serius, secepatnya dalan waktu dekat ini, kami siap turun kejalan bersama rekan-rekan," bebernya.
Masih katanya, sebagai Putra Daerah inilah bentuk kecil atas kepedulian kami terhadap kota tercinta yaitu kota Subulussalam Tanoh metuah syekh Hamzah Fansuri agar terhindar dari badai persoalan yang menerpa Tanoh metuah yang kami cintai.
Diakhir dia pun menambahkan, melihat dari biografi Walikota dan wakil Walikota Subulussalam tentunya kita tidak akan meragukan lagi kinerja Meraka hal itu dibuktikan Walikota pernah menjadi wakil Walikota bersanding dengan bapak Almarhum Merah sakti, begitu juga dengan wakil Walikota.
"Secara pengalaman tentu bisa membawa perubahan untuk Subulussalam sejahtera. Namun apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir Walikota dan wakil Walikota Subulussalam terlihat acuh tak acuh terhadap kondisi kota Subulussalam sekarang," tandasnya.[zbr]
