WahanaNews-Serambi | Terkait dengan pemberitaan dimedia beberapa waktu yang lalu. Sempat viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah2 masyarakat mengenai dugaan bocornya kolam penampungan limbah yang berasal dari pabrik PMKS PT. GSS yang terletak di desa Dasan Raja kecamatan Penanggalan.
Diduga sudah mencemari air di anak sungai Lae kombih, bahkan mengakibat kan banyak ikan-ikan bermatian bahkan masyarakat sekitar pun ketakutan untuk menggunakan dan mengonsumsi air tersebut.
Baca Juga:
Wandi Sijabat: Sudah Selayaknya Pj Wali Kota Subulussalam, Evaluasi Kinerja RSUD
Ormas laki DPC Subulussalam dan juga Kepala mukim Penanggalan, Kemukiman Kombih dan juga Kemukiman Binanga sudah melayangkan surat permintaan RDP (rapat dengan pendapat) kepada DPRK Subulussalam sejak 2 bulan yang lalu terkait dengan persolan dugaan limbah PMKS GSS tersebut, namun sampai saat ini DPRK seolah olah tidak merespon laporan masyarakat yang dimaksud.
Perlu diketahui dengan sebenarnya bukan saja mengenai dugaan ceceran limbah yang menjadi salah satu persoalan yang di alami oleh masyakat setempat namun hingga pencemaran udara dan juga pencemaran lingkungan lainnya perlu juga di selesaikan oleh pihak dinas terkait yang diduga berasal dari Perusahaan tersebut.
Namun sampai saat ini dinas DLHK Kota Subulussalam belum juga bisa di konfirmasi bahkan setiap di hubungi Kepala dinas DLHK tidak mau terbuka tentang hasil lab dan tidak pernah merespon, bahkan diduga selalu menghindar dari pertanyaan LSM dan para wartawan.
Baca Juga:
Calon Wali kota No Urut 3 FAKAR, Cek Posko Pemenangannya di Kampong Kelahiran
“Untuk itu kami minta kepada pihak penegak hukum yang berkompeten dalam persoalan ini, dan juga Bapak Kapolres Subulussalam untuk dapat menyelesaikan persoalan ini karena menyangkut kesehatan dan keselamatan Masyarakat dan juga menjaga kelestarian ekosistem hewan air, karena dimana kehidupan masyarakat sekitar pinggiran sungai mulai dari penanggalan sampai ke mukiman Binaga tergantung kepada sungai yang dimaksud, jangan sampai menunggu masyarakat turun kejalan melakukan aksi." pungkas Ahmad Rambe kepada media ini.
Menurut ormas laki DPC kota subulussalam bahwa DPRK Subulussalam seolah olah tutup mata karena tidak peduli dengan persoalan masyarakat nya terutama dari pihak DPRK Dapil Penanggakan dimana kita ketahui ada 3 orang perwakilan DPRK dari dapil Penanggalan namun tidak mampu berbuat apa-apa sampai saat ini.
Namun setelah berkali-kali kami coba menghubungi salah seorang anggota DPRK yang berasal dari dapil Penanggalan mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada ketua DPRK namun sampai saat ini belum ada jawaban terkait dengan surat permintaan RDP masyarakat tersebut hingga saat ini kami selaku anggota DPRK tetap menunggu keputusan dari Ketua DPRK, ungkap nya kepada ormas Laki.[zbr]
