Serambi.WahanaNews.co, Blangpidie - Pj Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Sunawardi, menunjukkan komitmen kuatnya dengan menghadiri rapat kerja dan dengar pendapat yang diselenggarakan oleh DPR RI di Senayan, Jakarta.
“Ini agenda wajib bagi seluruh kepala daerah, baik definitif maupun Pj, oleh Komisi II DPR RI dan tidak boleh diwakili,” kata Pj Bupati Sunawardi yang dihubungi dari Blangpidie, Minggu (17/11/2024).
Baca Juga:
Menteri Nusron Paparkan Program 100 Hari Kerja di Raker Bersama Komisi II DPR
DPR RI telah mengeluarkan revisi lampiran juknis terkait undangan rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Berdasarkan jadwal acara rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi pada 14 Oktober 2024, serta hasil keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 24 Oktober 2024.
DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI dan rapat dengar pendapat dengan beberapa pejabat daerah, termasuk dengan Pj Bupati Abdya.
Rapat ini akan melibatkan Pj. Gubernur dari berbagai provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, rapat juga akan dihadiri oleh Bupati/Walikota dari provinsi-provinsi tersebut.
Baca Juga:
DPR Ultimatum KPU: Perbaiki Sirekap Sekarang atau Batal Digunakan di Pilkada 2024
Agenda rapat ini mencakup pembahasan isu-isu krusial yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan kebijakan nasional. DPR RI berharap kehadiran para pejabat terkait dalam rapat ini untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah.
Sunawardi menambahkan bahwa kehadirannya dalam rapat ini adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat Abdya didengar di tingkat nasional.
“Kami akan membahas berbagai isu penting, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang sangat relevan bagi kesejahteraan masyarakat Abdya,” ujarnya.
