Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam -
Bahagia Maha, anggota DPR kota Subulussalam, mengingatkan Sairun, selaku Sekda jangan bercakap sombong memberikan statement.
"Saudara tak punya kapasitas untuk mengintervensi kami selaku anggota DPR kota Subulussalam sehingga saudara menyebutkan kami tidak sopan dan tidak perlu dilayani. Terkait dalam hal ini, tegas kami sampaikan kepada saudara Sairun, kami tidak butuh pelayanan saudara tapi kami ingatkan bahwa uang APBK yang saudara kelola itu adalah uang rakyat, dan kami selaku anggota DPR kota Subulussalam sebagai perwakilan rakyat kota Subulussalam, berkewajiban untuk mengawasi uang rakyat tersebut, agar saudara tidak semena-mena menggunakan uang rakyat, karena saudara Sairun selaku pengguna anggaran di Negeri Sada Kata ini," tegas Bahagia Maha, Jumat (19/01/24).
Baca Juga:
Terkait Beredarnya Video Berisi Komplain Pasien, Ini Penjelasan Humas RSUD
"Disini perlu saudara Sairun ketahui dan pahami atas sikap kami saat pembahasan APBK Ta 2024 digedung rakyat kota Subulussalam, karena Sairun ketua TIM TAPK tidak transparan dalam pengelolaan uang rakyat itu, saudara Sairun telah merubah struktur rancang KUA Ta 2024 yang kita bahas dan kita setujui serta kita bubuhi tandatangan bersama sama TIM TAPK dengan TIM Banggar Anggota DPR kota Subulussalam pada tanggal 9 Januari 2024 pekan lalu," ucap Bahagia.
"Anggota DPR Kota Subulussalam, mengingatkan kepada saudara Sairun jangan becakap sombong dan sok hebat, saudara tidak punya kapasitas untuk meintervensi kami selaku wakil rakyat, kami juga tidak sebodoh yang saudara kira, sehingga sesuka hati saudara mengkotak katik uang rakyat yang sudah rakyat percayakan untuk saudara kelola untuk menjalankan pembangunan kota Subulussalam ini, sesuai dangan cita-cita para pejuang-pejuang lahirnya pemko Subulussalam ini", ucap Bahagia Maha.
Bahagia maha mengatakan lagi, "amarah kami para anggota DPR kota Subulussalam memuncak saat pembahas APBK Ta 2024 kemarin, karena saudara Sairun mengeluarkan kata-kata, bahwa ini kepentingan kami, saudara Sairun selaku sekda lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat kota Subulussalam.
Baca Juga:
Wandi Sijabat: Sudah Selayaknya Pj Wali Kota Subulussalam, Evaluasi Kinerja RSUD
"Pasalnya, semenjak Anda jadi Plt sekda hingga menjadi sekda definitif, sistem pengelolaan keuangan pemko ini hancur-hancuran hingga banyak hak-hak para dokter spesialis RSUD tidak terbayar pada tahun 2023 yang lalu. Begitu juga insentif para guru-guru tenaga honor belum terbayar termasuk perangkat desa juga masih banyak belum terbayar, sementara banyak dana masuk dari berbagai sumber yang menjadi PAD pemko Subulussalam, seperti dana fiskal, DBH sawit yang sudah ditransfer dari pemerintah pusat ke KAS daerah pemko ini namun uang yang kami maksud itu tidak jelas. Begitu juga uang BAITUL MAL yang dipinjam pemko belum dikembalikan ke Baitul Mal, dan juga uang sertifikasi para guru yang sudah ditransferkan oleh pemerintah pusat ke kas daerah senilai Rp5,7 miliar, sampai saat ini masih belum terbayarkan kepada guru-guru dikota Subulussalam ini. Saudara belagak hebat dalam membuat statement di media sehingga membuat pencitraan diri, tunjukkan dulu kinerja baik saudara di Negeri Sada Kata yang kita cintai ini." Tutup Bahagia.
Ditempat yang berbeda saat di konfirmasi Awak media ini, Dolly .S Cibro, mengatakan dengan tegas, bahwa penggunaan anggaran belanja kota Subulussalam terlebih dahulu di bahas bersama sama oleh DPR Kota Subulussalam sebagai legislatif dan pemerintah kota Subulussalam sebagai eksekutif.
"Setelah dilakukan pembahasan anggaran tersebut, maka DPR Kota Subulussalam dan pemerintah kota Subulussalam menyetujui bersama-sama, bukan seperti yang disampaikan oleh Sairun bahwa anggaran tersebut untuk kepentingan mereka," ujar Dolly.s.Cibro.
