Program Strategis Pemerintah 2025–2029 (22 poin), di antaranya:
* Penghapusan defisit dan hutang daerah
* Pembayaran gaji, TPP, insentif guru dan tenaga kesehatan tepat waktu
* Penuntasan pembayaran gaji aparatur kampong
* Penyediaan guru dan sekolah penggerak setiap kecamatan
* Penurunan angka stunting dan menjamin IGD Puskesmas aktif 24 jam
* Bantuan Rp2 juta untuk keluarga pasien rujukan kurang mampu
* Peningkatan peran ulama dalam kebijakan
* Bantuan modal usaha UMKM dan ketahanan pangan daerah
* Optimalisasi program CSR perusahaan
* Pembangunan konektivitas wilayah pertanian dan perkebunan
* Aktivasi PDAM di Babah Lhuhung, Rundeng, dan Jontor
* Penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu
Baca Juga:
Pemko Subulussalam Tak Serius Mekarkan Desa Subulussakam Beringin
Antoni menekankan bahwa seluruh program tersebut harus benar-benar dieksekusi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga meminta pemerintah mensosialisasikan secara masif strategi pelaksanaannya, dan kami mengajak masyarakat ikut mengawal agar program ini terlaksana,” tegasnya.
Terkait defisit, Banleg bersama Pemkot Subulussalam menaruh perhatian khusus.
Baca Juga:
DPRK: Wali Kota Dinilai Tidak Serius Urus Kebijakan Anggaran Daerah
“Defisit menjadi fokus utama RPJMD. Kami bersama pemerintah berkomitmen mencapai target zero defisit dalam tiga tahun. Dalam waktu dekat, Komisi C DPRK bersama Bappeda akan membahas langkah konkret pengentasannya,” jelas Antoni.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya pengawasan terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) agar capaian program dapat maksimal.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
