WahanaNews-Serambi | DPW Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh meminta pemerintah untuk memperhatikan nelayan yang saat ini sudah mulai terdampak ekonomi akibat perubahan iklim.
"Kami minta pemerintah benar-benar memperhatikan nasib dan kondisi nelayan yang terdampak perubahan iklim," kata Ketua KNTI Aceh Azwar Anas, di Banda Aceh, Kamis (6/4).
Baca Juga:
Pemerintah Aceh Besar Tinjau Persiapan Logistik Pilkada 2024 di Gudang KIP
Selama ini, nelayan tradisional di Aceh sudah merasakan dampak dari perubahan iklim, di mana mereka sering tidak bisa melaut akibat cuaca ekstrem baik itu hujan deras hingga angin kencang yang dapat membuat gelombang tinggi.
"Karena akibat perubahan iklim itu hasil tangkapan para nelayan tradisional berkurang," ujarnya.
Karena itu, Azwar berharap kepada pemerintah untuk memberikan program seperti bantuan, atau skema lain yang dapat meningkatkan ekonomi para nelayan.
Baca Juga:
OJK Kembangkan Ekosistem Keuangan Inklusi di Sentra Nilam Gampong Umong Seuribee
Selain itu, Azwar juga menuturkan bahwa di Aceh saat ini banyak muara yang sudah mulai dangkal, kondisi tersebut sangat mempengaruhi nelayan yang ingin melaut.
"Kalau dangkal maka nelayan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka harus dilakukan normalisasi muara, apalagi jika dibuatkan jetty, InsyaAllah nelayan lebih mudah melaut," katanya.
Tak hanya itu, lanjut Azwar, nelayan tradisional di Aceh juga sangat membutuhkan akses BBM subsidi.
Salah satunya solusi adalah membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di daerah pusat nelayan tradisional.
Ia melihat, akses BBM subsidi kepada nelayan kecil biasanya terjadi permasalahan ketika menjelang akhir tahun sekitar September sampai Desember. Kalau awal tahun tidak terjadi persoalan artinya tercukupi.
"Karena itu pembangunan SPBUN merupakan salah satu solusi supaya nelayan Aceh tidak kewalahan mendapatkan BBM bersubsidi," katanya.
Ia menambahkan saat ini memang sudah ada program dari pemerintah yaitu Solusi (Solar subsidi untuk koperasi nelayan), dan di Aceh hanya baru dibangun satu di kawasan Lhoknga Aceh Besar sebagai proyek percontohan, dan itu dinilai belum tercukupi.
"Maka kita berharap juga kepada pemerintah provinsi untuk dapat memfasilitasi nelayan membangun SPBUN di setiap kampung-kampung nelayan tradisional," demikian Azwar Anas.[zbr]
