Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam -
Beredar rumor di tengah masyarakat Kota Subulussalam bahwa pada masa akhir jabatan Pj Wali Kota Subulussalam, Azhari, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan permohonan pindah tugas ke luar daerah.
ASN yang dimaksud bukanlah putra daerah Subulussalam, melainkan mereka yang lulus seleksi dan diangkat menjadi ASN di Pemko Subulussalam sejak tahun 2009.
Baca Juga:
7 Bulan Honor Perangkat Desa Tak Dibayar, DPRK akan Gelar RDP Dengan Tim TAPK
Hal ini disampaikan oleh Ridwan Husein, seorang aktivis pemerhati kebijakan pemerintah Kota Subulussalam.
Ia menegaskan bahwa masyarakat berharap ASN yang telah lulus di Pemko Subulussalam tidak hanya menjadikan kota ini sebagai “jembatan emas” untuk mencapai cita-cita pribadi, kemudian pindah tugas ke daerah lain setelah mendapatkan posisi.
“Masyarakat berharap ASN yang sudah lulus di Pemko Subulussalam tidak menjadikan kota ini sekadar batu loncatan. Jangan setelah mendapatkan jabatan strategis, mereka mengajukan pindah tugas ke luar daerah,” ujar Ridwan.
Baca Juga:
Anggota DPRK Subulussalam Minta Tes PPPK Bebas dari Praktik Kotor
Ridwan menambahkan bahwa beberapa bulan yang lalu, masyarakat juga sempat mengusulkan kepada Pj Wali Kota untuk mengganti kepala desa yang masa jabatannya telah berakhir.
Namun, saat itu Pj Wali Kota menyatakan bahwa hal tersebut adalah wewenang Wali Kota definitif.
Oleh karena itu, Ridwan meminta agar Pj Wali Kota tidak memberikan rekomendasi kepada ASN yang ingin pindah tugas keluar daerah selama masa transisi ini, dan membiarkan hal ini menjadi kewenangan Wali Kota terpilih.
“Banyak ASN dari luar daerah yang telah menduduki jabatan strategis selama bertahun-tahun di Kota Subulussalam. Namun, jangan sampai mereka mengajukan pindah hanya karena khawatir tidak lagi mendapatkan posisi strategis di pemerintahan mendatang,” tambah Ridwan.
Ia juga mengingatkan Kepala Dinas BKPSDM untuk tidak bermain-main dalam menangani masalah ini. Ridwan menegaskan bahwa masyarakat, LSM, Ormas, serta OKP di Kota Subulussalam akan mengawal isu ini secara ketat.
“Kami berharap kepada Pj Wali Kota untuk tidak memberi peluang kepada ASN yang hanya ingin memanfaatkan Pemko Subulussalam demi keuntungan pribadi. Jangan sampai mereka pindah tugas hanya karena takut kehilangan jabatan di masa depan,” tegasnya.
Ridwan juga meminta DPRK, khususnya Komisi A yang membidangi pemerintahan, untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Dinas BKPSDM dalam hal ini.
“Kita berharap DPRK, terutama Komisi A, dapat mengawal persoalan ini sesuai tupoksinya. Jangan biarkan Kota Subulussalam hanya menjadi tempat persinggahan sementara bagi ASN,” tutup Ridwan Husein.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
