Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam -
Berjalannya pemerintahan transisi di Kota Subulussalam yang dipimpin oleh Pj Walikota Bapak Azhari telah hampir memasuki satu bulan pertama di bumi Sada Kata.
Namun, banyak yang mempertanyakan apakah sosok Penjabat Walikota Subulussalam tersebut independen dalam melaksanakan tugasnya.
Baca Juga:
Unggul Versi Desk Pilkada, Rabbani Katakan Ini Merupakan Kemenangan Rakyat Kota Subulussalam
Mengenai hal tersebut, pemerhati kebijakan dan aktivis senior Ridwan Husein memberikan pernyataan tertulis kepada awak media Serambi WahanaNews.co pada tanggal 12 Juni 2024.
Ridwan Husein mengatakan, "Satu bulan berjalannya kepemimpinan Penjabat Walikota Subulussalam telah membawa udara segar bagi tata kelola pemerintahan di Kota Subulussalam. Kepemimpinan Azhari, jauh lebih responsif dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari upaya Pj Walikota untuk membangun komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Hal ini sudah selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Pj Gubernur Aceh pada saat pelantikan Pj Walikota Subulussalam pada 16 Mei lalu," pungkas Ridwan Husein.
Ridwan Husein menambahkan, "Mengenai adanya pihak-pihak yang meragukan independensi seorang Pj Walikota Subulussalam, menurut saya, pihak-pihak tersebut telah mengutarakan pendapat yang tidak mendasar. Sejauh yang kami pantau dan amati, Bapak Azhari fokus dalam melaksanakan pembenahan tata kelola birokrasi yang kacau balau setelah ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Beliau sama sekali tidak mengarah untuk berpihak kepada kelompok politik manapun, dan beliau tidak terlihat ingin menggunakan politik kekuasaan," ungkap Ridwan.
Baca Juga:
Masyarakat Penanggalan Doakan Fakar Menang Pilkada Subulussalam
Ridwan Husein melanjutkan, "Saya juga merasa bingung dengan pernyataan salah satu anggota DPRK Subulussalam yang merasa Pj Walikota Subulussalam ada indikasi untuk tidak independen dalam menghadapi Pilkada serentak. Seharusnya, selaku anggota DPRK dan sebagai lembaga DPRK, mereka seharusnya fokus berpikir dan bekerja di sisa masa jabatan untuk membenahi kehancuran daerah ini dan segudang permasalahan yang ada. Lembaga DPRK harus melakukan kolaborasi dengan Pj Walikota Subulussalam untuk fokus menangani masalah daerah ini, bukan hanya berpikir tentang menghadapi Pilkada. Di sini terlihat siapa sebenarnya yang tidak pro terhadap rakyat dan hanya memikirkan kepentingan dirinya saja," tegas Ridwan.
Ridwan melanjutkan, "Sebaiknya para anggota DPRK fokus untuk menyelesaikan masalah daerah di sisa jabatan yang ada dan mencari solusi penyelesaian masalah yang ada. Tidak perlu berburuk sangka terhadap independensi seseorang. Lebih baik pikirkan tanggung jawab moralitas Anda kepada masyarakat Kota Subulussalam selama lima tahun ini," tutup Ridwan Husein dalam keterangannya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
