WahanaNews.co I Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan segera digodok guna mengusut dugaan mafia proyek yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) 2021.
Baca Juga:
Tak Ikut Pelantikan Serentak di Jakarta, Ini Alasan Kepala Daerah di Aceh
Hal itu dikatakan ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, usai rapatBadan Musyawarah DPRAceh bersamaWakil Ketua II Hendra Budian, Wakil Ketua III Safaruddin, serta anggota badan musyawarah dari seluruh fraksi DPR Aceh, Jumat (2/7/2021).
Lebih lanjut Dahlan mengatakan semua anggota Badan Musyawarah menyatakan setuju untuk membentuk Pansus, menurutnya, anggaran yang dikelola Pemprov Aceh itu termasuk realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang batas waktunya sampai 21 Juli.
Baca Juga:
Lagi, Hj Asmidar Laksanakan Silaturahmi Langsung Dengan Masyarakat di Kegiatan Reses yang ke-2 Tahun 2023
"Ada banyak persoalan yang harus kita ungkap kepada publik secara terang benderang terkait pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh," jelas Dahlan.
Ketua Fraksi PPP, Ihsanuddin, menyebut realisasi anggaran di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) baru sekitar 6 sampai 8 persen. Data itu diperoleh setelah pihaknya menggelar rapat komisi dengan pejabat SKPA.
"Hingga 1 Juli kemarin, belum ada sesuatu yang menggembirakan bagi rakyat Aceh terkait realisasi anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Aceh, ada apa ini?," ujar Ihsanuddin.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRAceh, Safaruddin, menjelaskan, pihaknya ingin mengetahui apa permasalahan yang memicu serapan anggaran sangat rendah di 2021. "Benar tidak ada mafia proyek di sana, secara lembaga kita harus mengungkap ini," jelasnya. (JP)
