WahanaNews-Serambi | Aliansi Mahasiswa Pemuda Subulussalam (Ampes) angkat bicara soal surat keputusan yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) nomor 140/452/2022, yang menyatakan atau mengesahkan pemilihan ulang di Makmur Jaya. Ampes menilai bahwa ada permainan dibalik surat yang dikeluarkan.
“Karna seperti yang kita ketahui bahwa wacana pemilihan ulang ini banyak menuai protes dari kalangan masyarakat, keputusan ini pun dinilai menguntungkan salah satu kandidat pilciksung yang sudah berlangsung tempo hari,” kata Mardiansyah, juru bicara Ampes pada Minggu (11/12/22) di Sumbulussalam.
Baca Juga:
GMS Minta Penjabat Wali Kota Subulussalam Copot Kepala Dinas DPMK
“Bapak Irwan Faisal, SH selaku kepala DPMK subulussalam yang dimana telah memutuskan surat tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya yang ditimbulkan, dimana dari pihak Nur Ayis atau pihak yang menang merasa terzalimi dari keputusan tersebut,” sambungnnya.
Langkah ini dinilai kurang efektif dalam menangani permasalah yang ada, karena putusan ini dapat merusak citra nilai demokrasi dan merusak kerukunan antar bermasyarakat.
"Banyak kalangan yang turun tangan dalam mengawal perselisihan ini namun yang terlihat tidak ada respon yang baik dari pemerintah itu sendiri," kata Mardiansyah.
Baca Juga:
GMS Subulussalam Desak DPMK Kembalikan Anggaran Kunker ke Kas Desa
"Apakah suara rakyat hanya sekedar nyanyian untuk pemerintah?," tanya Mardiansyah.
Ampes menegaskan jikalau pemilihan ulang ini berlangsung akan banyak aspek yang dirugikan.
“Pesta rakyat ini dapat memakan uang daerah dengan jumlahnya yang lumayan besar apalagi kita ketahui bahwa Pemerintah Kota Subulussalam sedang bermasalah dengan keuangan yang selama ini menghantui Kota Subulussalam,” ucap Mardiansyah.
"Dan apabila terjadi keributan dalam pemilihan ulang ini, kami menilai pihak DPMK bertanggung jawab penuh atas terjadinya sengketa Ini," sambung Mardiansyah dengan nada tegas.
Ampes meminta pemerintah seharusnya fokus untuk mempersiapkan pembangunan menyambut tahun 2023.
“Kami meminta pemerintah seharusnya fokus untuk pembangunan 2023, bukan fokus mengurus adik sendiri karna kalah dalam pemilihan gecik,” ucap Mardiansyah.
"Walikota harus sadar diri karna kalau pemilihan ulang dapat mencederai nama baik Walikota dan pemerintah itu sendiri karena terkesan keberpihakan
kepada salah satu kandidat," tutur Mardiansyah. [afs]
