Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam -
Seperti yang di ketahui pada tanggal 5 Oktober 2023 lalu, dilakukan musyawarah tentang studi banding dan sudah di anggarkan dalam APBdes 2023, yaitu operasional 3 persen dan APBN sesuai dengan ketentuan berlaku.
Melalui Ketua GMS (Gerakan Mahasiswa Subulussalam) kepada awak media Melmngatakan, "Hampir 80% pihak desa telah membayarkan kepada pihak DPMK kota Subulussalam dan hanya beberapa desa lagi yang belum menyetor ke Kadis DPMK." Tutur Abdullah Lembong kepada media WahanaNews.co, melalui keterangan tertulisnya, Senin (08/01/24).
Baca Juga:
GMS Minta Penjabat Wali Kota Subulussalam Copot Kepala Dinas DPMK
Masih dengan Abdullah Lembong, "Dana yang di Keluarkan perdesa terbilang banyak karena Perdesa itu Rp15 juta dan untuk ibu PKK sebesar Rp5 juta, tetapi permalasahannya ialah tidak terlaksananya kegiatan tersebut dan kegiatan ini di agenda tahun 2023 lalu sedangkan sekarang sudah masuk tahun 2024, bagaimana dengan uang yang telah di setor pihak desa ke dinas DPMK?."
Apalagi sekarang Pemerintah Kota Subulussalam mengalami defisit yang sangat memperhatikan, kok bisa Ini terjadi?
Kegiatan kunker yang sampai sekarang belum dilaksanakan dan terkesan seperti ada kepentingan tersembunyi yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.
Baca Juga:
GMS Subulussalam Desak DPMK Kembalikan Anggaran Kunker ke Kas Desa
"Kami minta APH segera menindaklanjuti dengan tanpa pertimbangan apapun karena sangat merugikan bagi masyarakat umum karena tidak ada faedah ataupun keuntungan yang di dapatkan oleh masyarakat itu sendiri." Tutup Abdullah.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
