Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam - Akibat program anggaran dana OTSUS tidak dibahas oleh DPRK/Banggar (Badan Anggaran) proyek pembangunan pedestrian badan jalan Tengku Umar terkesan buang-buang anggaran saja anggota DPRK menyoroti.
Ketua Fraksi Geranat, Bahagaia Maha menyoroti proyek pembangunan pendestrian jalan tengku umar kota Subulussalam yang menurutnya tidaklah terlalu urgent sekali (mendesak sekali) pembangunan pendestrian itu belum terlalu dibutuhkan masyarakat kota Subulussalam.
Baca Juga:
Tertunda Hampir 4 Jam, Sidang Paripurna DPRK Subulussalam Akhirnya Berjalan Sukses
Ia mengatakan, saat ini dan kalaupun itu sudah selesai pembangunanya nanti toh juga tidak bisa menarik PAD nantinya dari proyek tersebut.
"Dengan baru mekarnya pemkot Subulussalam ini berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2007 masih hitungan belasan tahun bejumlah tepat saat ini pembangunan itu, pemerintahan terbungsu diprovinsi Aceh ini masih banyak pembangunan yang menjadi proritas," ujar Bahagia Maha kepada media serambiWahanaNews.co, Minggu (19/11/23).
Menurut Anggota DPR Politisi PAN Dapil Rundeng Longkib ini, menilai proyek pembangunan pedestrian badan jalan tengku umar dengan pagu mencapai Rp2,4 miliar tidak terlalu mendesak, sebab masih banyak pembangunan dipemkot Subulussalam ini yang penting.
Baca Juga:
Pemerhati Sosial Minta Inspektorat provinsi Aceh, Audit Aset dan Inventaris Pemko Kota Subulussalam
"Seperti peningkatan badan jalan desa muara batu-batu (petekemen), jalan desa penglima sahman, jalan antara desa lae mate ke mandilam.
Badan jalan ini setiap tahunnya selalu dilanda banjir akibat air sungai Lae Soraya meluap, bahkan dalam satu tahun bisa sampai dua atau tiga kali dilanda banjir mencapai ketinggian 1 meter lebih banjir dibadan jalan tersebut.
"Sehingga akibat banjir itu ada 11 desa atau ribuan KK (kepala keluarga) tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, hasil pertanian masyarakat disana seperti buah kelapa sawit, jagung, tidak bisa dibawa lewat jalan itu, begitu juga anak anak sekolah SMA, SMP yang sekolah diibu kecamatan rundeng juga tidak bisa sekolah terkecuali harus naik perahu sewaan," tambahnya.
