Serambi.WahanaNews.co | Ketua Dpc Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kota Subulussalam, Ahmad Rambe, sangat menyanyangkan agenda Kunker DPR Kota Subulussalam yang akan di adakan di provinsi Sumatera Utara dalam jangka dekat ini karena dianggap hanya menghambur-hamburkan anggaran semata, bahkan kegiatan kunker tersebut kurang bermanfaat dan berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan kota Subulussalam.
Memang jelas kita mengetahui bahwa kegiatan Kunker Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulusalam tentunya bagian rangkaian tahunan yang telah diatur dalam giat Wakil Rakyat, yaitu bertujuan untuk meningkatkankan kapasitasnya dan kualitas sebagai DPR Kota Subulussalam.
Baca Juga:
Ormas LAKI Apresiasi Kapolres Subulussalam untuk Tepati Janji Jumat Curhat
Namun mengingat keadaan keuangan kota Subulussalam saat ini sangat Devisit, bahkan sudah di atas ambang kewajaran, belum lagi mengenai banyak nya persoalan masyarakat di pemkot Subulussalam yang sudah di laporkan kepada pihak DPRK.
Namun semua tidak satupun tuntas di selesaikan pihak lembaga tersebut.
"Kalau kita menelisik ke belakang terkait kinerja wakil rakyat yang sudah mencapai akhir masa jabatan nya di tahun 2024 tinggal hitungan bulan. Namun, belum ada kita dengar melahirkan sebuah Qanun atau sebuah peraturan daerah yang mengarah untuk peningkatan Pendapatan Daerah, sehingga tidak selalu menambah angka Devisit keuangan daerah, padahal jelas kita lihat di depan mata begitu banyaknya potensi yang bisa di gali untuk menjadikan objek PAD, di wilayah pemkot ini", pungkas Rambe kepada awak media ini, Senin (31/07/23).
Baca Juga:
Kejari Subulussalam Kumpulkan Data Terkait Penggunaan Dana KONI
Belum lagi persoalan Qanun Aceh yang harus diperkuat dan didukung oleh qanun kota Subulussalam untuk menjadi landasan hukum yang akan di laksanakan di di Negeri Sada Kata ini.
"Belum lagi permasalahan sengketa lahan Masyarakat dengan lahan HGU di beberapa perusahaan HGU yang beroperasi di kota Subulussalam juga persoalan Kebun Plasma PT. Laot Bangko yang seharusnya sudah bisa di nikmati masyarakat, namun satupun tidak ada yang tuntas di selesaikan bahkan DPRK Subulussalam sudah melakukan RDP dengan beberapa pihak yang terkait juga sudah membuat peryataan di hadapan masyarakat di atas materai 10.000 bahwa DPRK akan turun PANSUS Kelapangan namun semua itu hanya isapan jempol semata." Tutur Rambe.
Juga masih banyak persoalan rakyat yang sampai saat ini masih terabaikan oleh wakil rakyat tersebut, Tentang Limbah PKS, persoalan sengketa salah satu kepala desa sampai saat ini belum tuntas.
