Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam - Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kota Subulussalam telah menyampaikan catatannya terkait seleksi terbuka untuk jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam yang digelar pada 8 hingga 30 September 2023.
Pospera meminta agar panitia seleksi dapat menjalankan proses ini secara profesional.
Baca Juga:
Ribuan Relawan dan Simpatisan Antar Pasangan Fajri Munthe - Karlinus Mendaftar ke KIP Subulussalam
Keprihatinan Pospera muncul setelah ada kabar yang beredar di Kota Subulussalam bahwa Walikota Subulussalam tidak memberikan rekomendasi atau izin tertulis kepada dua dari enam peserta yang mengikuti seleksi Jabatan Sekda.
Hal ini menimbulkan dugaan bahwa seleksi ini hanya terbuka bagi pejabat ASN yang memiliki hubungan atau mendukung Walikota, atau hanya terbuka bagi ASN yang mendukungnya.
Ketua Pospera Kota Subulussalam Heri Mulyadi, dalam keterangannya pada media pada Rabu (27/9/2023), menjelaskan bahwa meskipun syarat tersebut dicantumkan dalam pengumuman seleksi oleh panitia lokal, syarat tersebut tidak diwajibkan dengan ketat.
Baca Juga:
AMM SAKA Meminta PKS di Subulussalam Tidak Menerima TBS Dari PT. Laot Bangko
"Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pihak Walikota tidak netral dalam proses seleksi," kata Heri.
Pospera berpendapat bahwa dalam seleksi jabatan terbuka, Walikota seharusnya memberikan izin pada semua pejabat ASN yang berminat untuk mengikuti seleksi.
"Mengingat seleksi ini penting bagi masa depan karir mereka. Dengan adanya keadaan seperti ini, kami khawatir peserta yang mendukung Walikota akan mendapatkan perlakuan istimewa, sementara yang lain hanya mendaftar sebagai persyaratan formal untuk memungkinkan jalannya proses seleksi,"sambung Heri.
