Serambi.WahanaNews.co, Subulussalam - Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kota Subulussalam telah menyampaikan catatannya terkait seleksi terbuka untuk jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam yang digelar pada 8 hingga 30 September 2023.
Pospera meminta agar panitia seleksi dapat menjalankan proses ini secara profesional.
Baca Juga:
TP PKK Kecamatan Simpang Kiri Latih Warga Olah Talas Jadi Produk yang mempunyai nilai Jual..
Keprihatinan Pospera muncul setelah ada kabar yang beredar di Kota Subulussalam bahwa Walikota Subulussalam tidak memberikan rekomendasi atau izin tertulis kepada dua dari enam peserta yang mengikuti seleksi Jabatan Sekda.
Hal ini menimbulkan dugaan bahwa seleksi ini hanya terbuka bagi pejabat ASN yang memiliki hubungan atau mendukung Walikota, atau hanya terbuka bagi ASN yang mendukungnya.
Ketua Pospera Kota Subulussalam Heri Mulyadi, dalam keterangannya pada media pada Rabu (27/9/2023), menjelaskan bahwa meskipun syarat tersebut dicantumkan dalam pengumuman seleksi oleh panitia lokal, syarat tersebut tidak diwajibkan dengan ketat.
Baca Juga:
Dukung SNT, LAKI Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi Isu Relokasi Pesantren
"Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pihak Walikota tidak netral dalam proses seleksi," kata Heri.
Pospera berpendapat bahwa dalam seleksi jabatan terbuka, Walikota seharusnya memberikan izin pada semua pejabat ASN yang berminat untuk mengikuti seleksi.
"Mengingat seleksi ini penting bagi masa depan karir mereka. Dengan adanya keadaan seperti ini, kami khawatir peserta yang mendukung Walikota akan mendapatkan perlakuan istimewa, sementara yang lain hanya mendaftar sebagai persyaratan formal untuk memungkinkan jalannya proses seleksi,"sambung Heri.
