Ditambahkan Asri, Tokoh Masyarakat (Tomas) setempat, terkait masalah lahan yang sengketa itu, awalnya hampir mulai transparan, keluarga besar akan di bentuk sebagai keluarga tim. Namun, sekarang tim saat ini satu pun dari keluarga tidak di ikut sertakan.
"Kami tokoh di Desa ini tidak di ikut sertakan sama sekali dalam pengukuran lahan di Kampong kami. Jelas Kami merasa sangat dizalimi," bebernya.
Baca Juga:
Ardhiyanto Ajak Pimpinan DPRK Subulussalam Bantu Perjuangkan Nakes Bakti Agar Bergaji Tahun Depan
Nada yang serupa ditambahkannya, bahwa Kepala Desa tidak transparan, tidak ada memberikan informasi terkait kepemilikan tanah dan alat bukti dari masyarakat seperti saksi yang bermasalah itu.
Sementara, di sampaika Syahril, sebelumnya perwakilan Kepala Desa langsung datang ke rumahnya untuk memberitahukan pengukuran lahan di tempat nya. Dia pun merasa informasi itu sangat tergesa-gesa.
"Informasi langsung kepada saya sekira pukul 11 malam, untuk mengukur lahan saya sekira pukul 9 pagi, menurut saya itu sangat tergesa-gesa sekali," bebernya.
Baca Juga:
YARA Laporkan Komisioner Panwaslih dan KIP Subulussalam ke DKPP
Untuk hari ini, pengukuran lahan Kampong Jontor baru hari ini, sebanyak 7 kepemilikan lahan yang baru di ukur.
Harapan masyarakat setempat, pihak Satgas PLTA Kombih 3 segera mengambil corong informasi dari Kepala Desa, agar masyarakat dapat mengetahui informasi secara umum.
Dalam pertemuan itu, turut dihadiri puluhan masyarakat setempat, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Kota Subulussalam.[zbr]
