Ridwan menilai bahwa kegagalan Pemko Subulussalam dalam menekan defisit anggaran merupakan bukti lemahnya kepemimpinan dan manajemen keuangan daerah.
“Alih-alih menekan defisit, pemerintah justru membiarkannya semakin membesar. Ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah kota dalam menjalankan mandat rakyat. Jika tidak ada langkah korektif yang tegas dan transparan, krisis fiskal di Kota Subulussalam tinggal menunggu waktu,” lanjutnya.
Baca Juga:
Bahagia Maha: Kunjungan Tiga Menteri RI ke Subulussalam Menjadi Catatan Sejarah Baru, Sejak Lahirnya Pemko Subulussalam
Ia juga menyoroti peran strategis Badan Keuangan Daerah yang seharusnya menjadi pengendali stabilitas fiskal, namun dinilai gagal menjalankan fungsi tersebut secara optimal.
Ridwan mendesak Pemko Subulussalam untuk membuka data keuangan secara transparan kepada publik, melakukan audit menyeluruh, serta memperbaiki pola pengelolaan anggaran agar daerah tidak terus terseret ke jurang defisit yang lebih dalam.
“Utang yang terus membesar ini bukan hanya kegagalan administratif, tetapi juga kegagalan moral terhadap rakyat Kota Subulussalam,” tutup Ridwan Husein.
Baca Juga:
Tunggakan 7 Bulan Honor Perangkat Desa di Subulussalam, Prioritas Anggaran Dipertanyakan
[Redaktur: Amanda Zubehor]
