“Sehingga tidak menjadi kosumsi masyarakat yang SALAH INFORMASI, karena sertifikat itu memang program pemerintah dan menggunakan UANG RAKYAT yang disebut PTSL”. Jelas Bahagia Maha agar masyarakat Kecamatan Sultan daulat Kota Subulussalam tidak DIKIBULI Pimpinan Partai Politik yang mengaku-ngaku Memfasilitasi.
LSM Suara Putra Aceh melalui pimpinannya menurutnya" Keterlibatan BPN dan Pemerintah harus kita pertanyakan ini, kepala BPN dan Walikota apa benar sudah menjadi PARTAI POLITIK NASDEM Kota Subulussalam, sehingga dalam penyerahan Sertipikat tanah saja, bawa- bawa Nama Partai. Pimpinan partai politik pun dan BPN Kota harusnya tau diri. Masyarakat jadi bingung apa benar ini, bantuan Partai. Apa Badan pertanahan sudah berpolitik praktis atau BPN hanya korban politik dari pimpinan partai politik yang ada dikota Subulussalam? Kita minta BPN Kota mengadakan Klarifikasi terkait hal ini. Apalagi Badan pertanahan Nasional adalah lembaga penting yang memiliki kredebel dan jangan ikut- ikutan bohongi rakyat." Kata Anton ketua LSM Suara Putra Aceh Kota Subulussalam.[zbr]
