WahanaNews-Serambi | Bahagia Maha, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, wakil ketua komisi A ini sangat menyayangkan adanya kegiatan Job Fit yang di gelar oleh pemko Subulussalam, pada Senin, (13/02/23) lalu.
Menurutnya, kegiatan Job Fit yang di lakukan sebanyak 10 (Sepuluh) orang ASN Eselon II (Dua) di lingkungan Pemerintahan Kota Subulussalam itu dianggap hanya merugikan uang daerah Kota Subulussalam saja.
Baca Juga:
Tertunda Hampir 4 Jam, Sidang Paripurna DPRK Subulussalam Akhirnya Berjalan Sukses
Di jelaskan Wakil Ketua Komisi A ini, Seperti yang dilakukan oleh walikota Subulussalam yang melantik eselon Dua Tiga dan Empat pada hari ini, dinilai sangat bertolak belakang dengan kegiatan Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi(JPT) Pratama yang di gelar pada tahun 2021.
"Sayang sekali, Salah satu Contoh dinas yang dipimpin oleh kepala dinas yang definitif kini di isi oleh seorang PLT," sampai Bahagia Maha, Selasa (7/03/23).
Sambung Bahagia, Eselon II yang mengikuti Lelang JPT yang lalu, kini meninggalkan PLT, kita menduga Walikota Subulussalam melakukan lelang jabatan yang lalu untuk menghamburkan uang daerah, dan dianggap hanya memenuhi syarat kepala dinas saja.
Baca Juga:
Pemerhati Sosial Minta Inspektorat provinsi Aceh, Audit Aset dan Inventaris Pemko Kota Subulussalam
"Dinas pendidikan itu adalah dinas yang strategis, sayang sekali dinas itu di isi oleh PLT. Seharusnya yang definitif itu diisi oleh yang defenitif, itulah namanya job fit, ini kan tidak, masak dinas yang baru satu tahun hasil lelang jabatan JPT dan pejabatnya sudah defenitif kini di pindahkan ke dinas lain lalu itu di tunjuk plt ini sangat aneh bin ajaib, baru di lelang jabatannya tahun ini di lelang lagi ini kan menguras anggaran biaya lelang aja toh kan bisa pejabat defenitif eselon II yang mengisinya" kata, Bahagia Maha.
Di akui Bahagia, persoalan Job Fit secara aturan diperbolehkan dan evaluasi kinerja eselon II, III dan IV itu juga hak kepala daerah,
Namun, persoalan kegiatan lelang jabatan JPT yang lalu itu dinilainya hanya menghambur-hamburkan uang daerah.
