Edi menyayangkan banyaknya program yang tidak diusulkan masyarakat namun dipaksakan untuk dilaksanakan. Ia menyebut program-program tersebut tidak membawa manfaat bagi desa dan hanya menjadi ajang untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok tertentu.
“Program-program itu muncul tanpa dasar musyawarah dengan warga. Masyarakat pun terkejut dan mempertanyakan asal-usul kegiatan tersebut karena tidak pernah menjadi bagian dari usulan Musdes sebelumnya,” jelasnya.
Baca Juga:
Bahagia Maha Nilai Interpelasi DPRK Tak Tepat Momentum di Tengah Mandeknya Pengesahan APBK
Ia juga menyampaikan bahwa keresahan masyarakat sudah sangat nyata. Banyak warga yang datang langsung untuk mengeluhkan kondisi ini dan mempertanyakan mengapa dana desa yang seharusnya digunakan untuk membangun desa justru dialihkan ke kegiatan yang tidak mereka kenal.
“Kegiatan-kegiatan titipan ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga menghambat pembangunan desa dan peningkatan ekonomi rakyat. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah masyarakat,” ujarnya.
Sebagai mantan Ketua Panwaslih Kota Subulussalam, Edi berharap agar para penegak hukum dan pemerintah daerah serius menindaklanjuti persoalan ini.
Baca Juga:
APBK Belum Diketok Palu, DPRK Usulkan Hak Interpelasi, Mantan Anggota Dewan Angkat Bicara
Ia mengingatkan bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat berujung pada konflik dan krisis kepercayaan yang berkepanjangan.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
